Wakil Ketua Komite II DPD RI Dr Abdullah Puteh sedang berbicara dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, di Aula PUPR Sumbar, disela sela kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Sumbar, Senin (22/3/2021)
PADANG – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebutkan bahwa Pemprov Sumbar telah membentuk satu tim percepatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.
Tim yang disebut Mahyeldi sebagai Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, terdiri dari panitia sosialisasi dan para bupati walikota yang kawasannya masuk jalur tol.
“Dan kami sudah bertekad bahwa pembebasan lahan tol Padang-Sicincin sudah kelar sebelum lebaran mendatang,” papar Mahyeldi di depan Tim Komite II DPD RI, di ruang rapat PUPR Sumbar, Padang, Senin (22/3/2021).
Gubernur Mahyeldi memaparkan komitmen Sumbar dalam pembangunan jalan tol itu sebagai jawaban atas kedatangan Komite II DPD RI yang dipimpin Dr Abdullah Puteh, yang juga senator dari Aceh ke Sumbar.
Kedatangan Puteh dkk berkaitan dengan pengawasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.
Salah satu poin yang dipertanyakan Komite II DPD RI adalah menyangkut pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin sempat dikabarkan akan dihentikan akibat lambannya pembebasan lahan.
Selama tiga tahun, sejak dimulai pembangunannya pada 2018, panjang ruas jalan yang berhasil dibangun baru 4,6 Km dari total panjang keseluruhan ruas tol Padang-Sicincin 36,9 Km.
Sebaliknya, jumlah areal yang benar benar bebas baru mencapai 7 Km dari total lahan 36,9 Km.
Melihat kinerja pembebasan lahan sangat buruk itu, akhirnya PT Hutama Karya melakukan refocusing sumberdayanya di jalur tol Padang-Sicincin.
Kelebihan sumberdaya di Tol Padang-Sicincin kemudian dialihkan ke jalur tol trans Sumatera yang lebih membutuhkan.
Dus, pembangunan jalan tol diputuskan hanya sampai STA 6+300 yang berlokasi dekat rumah makan Lamun Ombak, Batang Anai, Padang Pariaman.
Belakangan, keputusan PT Hutama Karya ini diresfon Gubernur Sumbar yang baru Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Audy Joinaldy.
Keduanya aktif memperbaiki kinerja pembebasan lahan dan melakukan lobi ulang ke sejumlah menteri supaya pembangunan tol Padang-Pekanbaru dilanjutkan.
Pihak PT Hutama Karya menjawab sinyal positif dari Pemda Sumbar itu dengan akan membangun kembali jalan tol Padang-Pekanbaru, terutama seksi Padang-Sicincin, apabila lahannya bisa bebas sampai Juni 2021 mendatang.
MINTA DUKUNGAN DPD RI
Mahyeldi mengemukakan bahwa keberadaan jalan tol Padang – Pekanbaru sangat penting mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumbar dan Riau, termasuk dalam pengembangan pariwisata di Sumbar.
Untuk itu, dengan kedatangan Komite II DPD RI ini, kata Mahyeldi, bisa menjadi pendorong percepatan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh berjanji akan mendorong percepatan pembangunan proyek strategis yang berada di wilayah Sumbar. (*)
Awaluddin Awe
