Dorong Angka Kerja ke Jepang, Ketum Kadin Lepas 29 Mahasiswa Magang dan PMI

  • Bagikan

ADI MAHFUDZ WUHADJI

JAKARTA (Harianindonesia.id) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus melakukan terobosan terhadap pasar tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Pasar kerja di Jepang yang saat ini baru terisi 3 persen akan terus ditingkatkan melalui kerjasama magang dan perikatan Pekerja Migran Indonesia.

“Senin besok (6/2), kami akan melepas 29 mahasiswa program magang dan Pekerja Migran Indonesia di Jepang. Acara pelepasan akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rasyid di Menara Kadin Indonesia,” jelas Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji kepada wartawan di Jakarta, Ahad (5/2).

Acara pelepasan juga akan dihadiri pihak Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, dan pihak rektorat Universitas Negeri Surabaya (UNESA) serta komite tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia serta undangan lainnya.

Menurut Adi, program magang atau praktek kerja (internship) ke perusahaan Jepang ini akan diikuti oleh 29 mahasiswa UNESA. Mereka akan berada di Jepang selama satu tahun, atau dua semester mata kuliah.

“Setelah lulus, Kadin akan memfasilitasi mahasiswa tersebut kembali ke Jepang untuk bekerja melalui program Tokutei Ginou atau Specified Skilled Workers (SSW), dengan kontrak kerja selama 5 tahun.” papar Adi.

Selain melepas mahasiwa program internship ke Jepang, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rasyid juga melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Sakura itu. PMI ini akan bekerja selama lima tahun di Jepang.

Sebelum program ini berjalan, kata Adi, telah beberapa kali pihak Jepang berkunjung ke Kadin Indonesia dalam rangka menyampaikan kebutuhan tenaga internship maupun bekerja di
Jepang. Hal ini menjadi strategis mengingat Jepang dewasa ini sedang mengalami situasi kritis terkait kekurangan SDM.

Saat ini, angka pertumbuhan penduduk Jepang sudah minus. Pada periode 2021-2022 kemarin, sudah minus sekitar 400 ribu jiwa. Apalagi, diperkirakan pada tahun 2030 sepertiga populasi negara Jepang akan berusia 65 tahun, sehingga mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yang sangat siginifikan. Jutaan orang
dibutuhkan untuk menjadi Pekerja Migran di Jepang, sayangnya Indonesia masih minim memanfaatkan kesempatan ini.

SIMAK JUGA :  Pembuangan Limbah PTGC ke Sungai Tongop Minahasa, Resahkan Warga.

Tercatat, menurut posisi data tahun 2020, Indonesia baru memanfaatkan sebanyak 3% dari kebutuhan yang ada. Kalah dengan Nepal yang sudah mencapai 6%, Brasil 8%, Filipina 11%, Vietnam 24% dan Tiongkok 25%.

Oleh sebab itu, kata Adi, pemerintah melalui kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), mendorong dikembangkannya Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), agar mahasiswa berkesempatan meningkatkan wawasan dan kompetensinya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor
68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Terkait dengan hal itu, tegasnya, Kadin Indonesia berupaya mendorong agar program MBKM dan peran Kadin dalam Perpres 68/2022 tersebut dapat dijalankan secara beriringan. Salah
satunya melalui program internship (praktek kerja), yang kali ini didorong untuk dapat dilaksanakan ke luar negeri, terutama ke Jepang.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Adi Mahfudz, menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang (14 persen diantaranya berasal dari jenjang diploma dan sarjana S1).

Jumlah angka ini tergolong tinggi, belum lagi kasus PHK yang tercatat hingga
November 2022 mencapai 79.316 orang dan angka ini terus bertambah hingga hari ini. Sementara, secara rata-rata per tahun jumlah Angkatan kerja baru tumbuh sekitar 2,25 juta orang.

Kondisi ini tentunya memerlukan solusi bersama, agar angka pengangguran
tidak semakin bertambah bahkan bisa dikurangi.

“Permasalahan utama dalam upaya mengatasi pengangguran yakni terbatasnya
ketersediaan lapangan kerja. Sementara lapangan kerja yang ada menuntut pengetahuan dan keterampilan SDM yang tinggi. Hal ini seiring dengan tuntutan perkembangan industri 4.0.” pungkas Adi Mahfudz. (*)

Awaluddin Awe

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *