Renov Rumah Ketua DPRD Sumbar Dituding Terlalu Wah, Ini Penjelasan Supardi

  • Bagikan

Ini rumah dinas Ketua DPRD Sumbar yang menggunakan dana APBD sangat fantastis Rp6,8 miliar (foto : kredit)

PADANG – Pasca viral pemberitaan Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Sumbar yang dinilai tidak pantas di masa pandemi, kini giliran renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar sebesar Rp6,8 miliar, dituding tidak pro pandemi.

Publik di Sumbar mencikarui renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar yang dinilai sangat wah, pada saat masyarakat masih bergulat dengan tekanan Covid -19.

“Nilai renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar sangat fantastis di era pandemi dan mencerminkan ketidakpekaan terhadap kegetiran hidup rakyat di masa pandemi Covid -19,” tulis seorang aktifis di kota Padang Edo Andrefson, Kamis (19/8/2021).

Sebelum ini, kata Edo, kita dihebohkan dengan pembelian mobil dinas Gubernur Sumbar seharga Rp700 jutaan yang dikatakan tidak memiliki sense of crisis dikarenakan saat pandemi. Kehebohan bermula dari ada anggota DPRD Sumbar dan elit Sumbar menyoalkan dan turut diendrose pula dengan tokoh berbagai partai, seperti Andre, Mulyadi, dan tokoh politik nasional lainnya.

Tapi kini publik bereaksi, karena melihat peanggaran di DPRD Sumbar, malah menganggarkan Rp6.8 Milyar untuk rumah dinas DPRD Sumbar, Rp2 Milyar untuk Pagar Gedung DPRD, Rp1.4 miliar untuk rehab AC dan Rp900 jutaan untuk baju dinas baru.

“Ini sangat melukai hati masyarakat dan tak memiliki sense of crisis, seolah DPRD Sumbar menelisik mobil dinas Gubernur tapi mereka sendiri punya program yang tidak tepat saat pandemi seperti ini. Apakah rumah dinas yang katanya lama ini tidak bisa dipergunakan sama sekali? Mestinya bisa ditunda atau dibatalkan dikarenakan baru selesai masa tender, berbeda dengan mobil dinas yang sudah dibeli dan dipergunakan,” tegas Edo.

Menurut dia, rehab rumah dinas tersebut juga masih relatif lebih tinggi dibandingkan rehab rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta yang hanya Rp3,6 miliar.

Sejogianya, kata Edo, rehab rumah dinas Ketua DPRD Sumbar mempertimbangkan situasi dan kondisi keterbatasan anggaran Pemda Sumbar yang sudah tergerus oleh pembiayaan Covid -19.

“Sangat tidak tepat saja rehab rumah dinas Ketua DPRD Sumbar dengan anggaran segede itu diteruskan, dalam suasana masyarakat Sumbar sedang prihatin terhadap Covid -19,” kata Edo lagi.

SIMAK JUGA :  Mahfud MD Berdoa untuk Palestina Bersama Ribuan Santri di Jogja: Bung Karno Awal Tolak Invasi Israel

Apa kata Ketua DPRD Sumbar Supardi tentang tudingan rehab rumah dinasnya yang terlalu mahal dibandingkan rehab rumah dinas Ketua DPRD Jakarta.

“Ya memang berbedalah. Sebab kita melakukan rehab berat, dengan memperluas fungsi rumah dinas, tidak hanya untuk Ketua DPRD dan keluarganya, tetapi juga untuk menginap para tamu Ketua DPRD,” kata Supardi melalui telepon selulernya, Kamis (19/8/2021) siang.

Maksud Supardi, rehab yang sedang dilakukan bukan untuk kediamannya dengan keluarga, tetapi membangun baru gedung berlantai dua sebagai tempat rapat dan menampung tamu daerah yang berkunjung kesana.

“Terus terang, selama ini tamu tamu itu terpaksa saya inapkan di wisma dan hotel dengan biaya pribadi. Jadi saya memilirkan bagaimana fungsi pelayanan Ketua DPRD terhadap tamu, bisa kita tumpangkan di bangunan baru itu,” papar Supardi.

Menurut Supardi pula, jika bicara rumah dinas yang ditempatinya saat ini justru lebih memprihatinkan. Contohnya, atap di kamar anaknya bocor, sehingga harus menginap di kamar neneknya.

Sementara, total 90 persen peralatan di rumah dinas tersebut merupakan barang lama dari sejumlah Ketua DPRD Sumbar sebelumnya.

Secara keseluruhan, tandas Supardi, sejak Ketua DPRD Sumbar H Leonardy Harmaini, rumah dinas yang terletak di Jalan Sudirman dan berhadan dengan rumah dinas Gubernur Sumbar belum pernah mengalami renivasi berat.

Ditanya soal nilai fantastis dan dipakai pada saat Sumbar masih berkutat keras dengan Covid -19, Supardi tidak menampik kritisi itu.

Tetapi Supardi menegaskan pula bahwa renovasi itu juga dipakai untuk kepentingan rakyat Sumbar, yang kemalaman saat bertemu Ketua DPRDnya.

“Bahkan bangunan itu juga akan dipakai untuk pembahasan persoalan Covid juga kok,” kata Supardi.

Konstruksi bangunan rehab rumah dinas Ketua DPRD Sumbar ini terdiri dari dua lantai, yang masing masingnya berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang rapat.

Selain itu, pada bagian atasnya juga dibangun shelter. Bangunan shelter adalah fasilitas umum yang apabila terjadi bencana tsunami atau bencana yang lain digunakan untuk evakuasi pengungsi, namun bisa digunakan pula untuk fasilitas umum yang lain misalnya untuk tempat rekreasi atau ibadah atau yang lainnya, apabila tidak terjadi bencana. (*)

Awaluddin Awe

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *