WKU Kordinator IV Kadin Indonesia Carmelita Hartoto terlihat serius memperhatikan presentasi Ketum Kadin Sumbar Buchari Bachter (kanan) dalam rapat yang dipimpin WKU Perhubungan Kadin Indonesia Denon Perwiraatmaja (tengah). Rapat membahas program tindaklanjut MoU dengan Propinsi Sumbar, Kaltara dan Sulteng. (Foto : Awe/HI)
JAKARTA (HARIANINDONESIA.ID) – Kadin Indonesia melalui WKU Perhubungan menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) dengan tiga propinsi yakni Sumatera Barat, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah.
Program tindaklanjut MoU dengan tiga propinsi ini dilakukan secara offline di Markas Kadin Indonesia, Kuningan Jakarta, serta secara daring, Selasa (15/8/2023).
Rapat tindaklanjut MoU dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum Perhubungan Kadin Indonesia Denon Perwiraatmaja dan dihadiri secara khusus oleh WKU Kordinator IV Carmelita Hartoto.
“Saya yang minta ibu Carmelita hadir dalam rapat ini. Sebab saya ingin beliau mendengar langsung kendala infrasrtuktur perhubungan di daerah, dan mudah mudahan ada solusi,” kata Denon.
Rapat tindaklanjut membedah potensi dan kendala perhubungan di tiga propinsi yang sebelumnya telah menandatangani MoU dengan Kadin Indonesia.
Adapun MoU dengan Propinsi Sumbar adalah mendorong pembangunan fasilitas infrastruktur pendukung sektor pariwisata seperti Bandara Rokot Mentawai dan pembangunan jalur laut menuju objek wisata andalan Sumatera Barat.
Ketua Umum Kadinda Sumbar Ir Buchari Bachter MT selama hampir setengah jam diberikan kesempatan mempresentasikan potensi objek wisata Sumbar dan kendala infrastrukturnya dihadapan WKU Kordinator IV Kadin Indonesia Carmelia dan WKU Perhubungan Denon Perwiraatmaja, serta para Komtap bersama sejumlah Kadin Propinsi yang hadir secara daring.
WKU Kordinator IV Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengusahakan akan mengoperasikan kapal yacht kecil dan berbiaya murah untuk mengatasi kendala transportasi laut di objek wisata Sumbar, khususnya menuju perairan Pulau Cubadak dan Mandeh.
“Tetapi tidak janji ya. Akan kita usahakan. Supaya terlihat ada peran Kadin dalam menunjang fasilitas infrastruktur objek wisata di Sumatera Barat,” ujar pengusaha wanita perkapalan ini.
Carmelita juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan fasilitas objek wisata di Bandara Rokot Mentawai yang disebutkan Ketum Kadin Sumbar memiliki keunggulan dalam aktifitas surfing.
WKU Perhubungan Kadin Indonesia Denon menambahkan, kawasan perairan dari Padang menuju Mentawai juga memiliki peluang dikembangkan sebagai objek wisata laut juga dengan memanfaatkan kapal sebagai penunjang utamanya.
“Saya kira disana bisa dilakukan kegiatan wisata laut ya seperti banyak dikembangkan di berbagai negara. Tapi kita perlu riset dulu, supaya konsepnya tepat,” ujar Denon yang juga Ketua INACA.
Selain Buchari, pada forum yang sama Ketum Kadin Kaltara dan Kadin Sulteng juga diberikan kesempatan menyampaikan paparannya. Menurut Denon, kedua propinsi ini akan didukung sarana dan infrastruktur penunjang potensi daya alamnya.
Penyusunan Road Map
Denon menjelaskan, program tindak lanjut MoU ini merupakan bagian dari program penyusunan road map perhubungan Indonesia versi Kadin Indonesia. Nanti setelah selesai akan dibahas dan diusulkan jadi program pemerintah.
“Kita perlu follow up tiga MoU ini sebagai model untuk penyusunan road map perhubungan Kadin. Kalau sudah selesai akan kita lanjutkan dengan propinsi di pulau tiga propinsi ini. Artinya, program tindaklanjut MoU ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program MoU untuk propinsi lainnya,” papar Denon.
Setelah program tindaklanjut MoU ini, WKU Perhubungan Kadin Indonesia, jelas Denon akan melakukan pembahasan secara individual dengan propinsi tadi, dengan melibatkan secara langsung pejabat terkait dengan potensi yang dikerjasamakan.
“Usulan Ketum Kadin Sumbar yang akan mengundang Kadis Perhubungan Sumbar dalam forum intensif WKU Perhubungan dengan Propinsi Sumbar nanti sangat bagus. Artinya, kita akan mendengarkan langsung dari pejabat terkait tentang model sarana infrastruktur penunjang pariwisata di Sumbar,” ungkap Denon.
Selain itu, Denon meminta Kadin Propinsi melakukan pendataan secara mendalam tentang prospek dan kendala infrastruktur di daerah. “Kita membutuhkan itu supaya bisa disesuaikan dengan program yang akan dibuat,” ujar pengusaha bertubuh ramping ini.
Sebagai contoh, Denon memaparkan kendala penerbangan nasional kenapa disentralisasikan melalui Bandara Soeta? “Sebabnya, karena pola yang ada saat ini yang menguntungkan bagi Airlines, meski sebaliknya merugikan para penumpang di sejumlah propinsi dimana untuk menuju propinsi tetangga mereka harus terbang dulu ke Jakarta. Itu fakta kita hari ini. Dan itu harus kita cari jawabannya melalui road map perhubungan Kadin ini,” ungkapnya.
Pada sisi lain, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan dana subsidi bagi perusahaan airlines yang mau masuk ke wilayah penumpang sempit atau kecil dalam setiap penerbangan Tetapi fasilitas ini kurang termanfaatkan sebab rentan dengan tuduhan korupsi.
“Kawan kawan Airlines takut. Sebab fasilitas subsidi ini sangat rentan dengan tuduhan korupsi. Akhirnya ya tidak termanfaatkan secara maksimal,” katanya lagi.
Tetapi Denon yakin melalui road map perhubungan Kadin Indonesia ini akan mampu menjawab kendala infrastruktur dan suprastrutur di seluruh Indonesia nantinya. (*)
