MAHYELDI ANSHARULLAH
PADANG – Polisi akhirnya memutuskan untuk memeriksa Gubernur Sumbar H Mahyeldi Ansharullah terkait penerbitan surat resmi Gubernur untuk meminta sumbangan kepada pihak ke III.
Kasus menghebohkan publik di Sumbar ini terungkap setelah polisi menahan lima orang, yang diduga menggunakan “Surat Sakti” dari Gubernur Sumbar untuk meminta sumbangan dari pihak ketiga.
Kabarnya, dana yang dihimpun oleh kelima orang tersebut akan dipakai untuk membuat buku tentang Sumbar dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris dan Arab.
Praktik yang sama, menurut polisi, sudah pernah dilakukan mereka saat H Mayeldi Ansharullah jadi walikota Padang. Tetapi tidak sampai masuk ke ranah polisi.
“Mereka ketahuan setelah ada yang melapor, karena setelah korban mentransfer dana cukup besar ke rekening salah satu pelaku, saat dihubungi kembali teleponnya mati. Makanya korban melapor,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Padang AKP Rico Fernando kepada Harianindonesia.id, Jumat (20/8/2021).
Polisi kemudian menahan ke lima tersangka. Tetapi saat diperiksa, ke lima tersangka ini mengaku bahwa surat gubernur tersebut asli. Akhirnya polisi melepas mereka kembali.
Kelima orang ini yakni D (46), DS (51), DM (36) yang berasal dari Jawa, serta MR (50) dan A (36) yang berasal dari Sulawesi, Makassar.
Selama beraksi, kelima orang pelaku ini telah meraup uang dari pihak ketiga lebih dari Rp170 Juta.
Dari pengakuan para pelaku, mereka mengakui mendapat persetujuan dari Bappeda dan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Bahkan, nama rekeningnya bukan nama Dinas, melainkan Bank Mandiri Padang atas nama H Dwi Susanto.
Kini, terkait dengan keaslian surat tersebut, polisi akan mempertanyakan soal penerbitan surat itu langsung kepada Gubernur H Mahyeldi Ansharullah.
Rico menyebut pemanggilan terhadap Mahyeldi dan sejumlah pihak untuk diperiksa terkait surat tersebut bakal dilayangkan pada pekan ini.
“Pekan ini kita akan panggil para pihak terkait seperti Bappeda, Sekretariat Daerah dan pihak Gubernur,” ujarnya.
Surat kontroversial tersebut terdiri dua model, satu tidak pakai tanggal yakni Surat yang beredar diketahui memiliki bernomor 005/-/V/Bappeda-2021, Mei 2021, tentang penerbitan profil dan potensi provinsi Sumatera Barat.
Dan, satu lagi surat dengan nomor dan tanggal yang jelas, salah satunya dengan nomor 005/3984/V/bappeda-2021, dengan tanggal 12 Mei 2021.
Surat dan proposal pembuatan buku tentang Sumbar ini sudah dikopi ulang para pelaku sebanyak tiga kardus, dan saat ini sudah disita polisi sebagai barang bukti.
APA KATA STAF MAHYELDI?
Kepala biro Administrasi Pimpinan Gubernur Sumbar, Hefdi saat ditanya wartawan tentang soal Surat Gubernur Mahyeldi itu, mengaku belum mengecek kebenaran surat itu karena sibuk.
Namun Hefdi menyebut surat itu tidak memiliki nomor resmi, jadi belum bisa diketahui apakah itu asli atau tidak.
“Saya masih sibuk dan belum sempat mengecek kebenaran surat itu. Tapi kalau dilihat dari suratnya, suratnya tidak memiliki nomor dan tanggal jelas, sehingga belum bisa dinilai kebenarannya,” tutur Hefdi seperti dikutip CNNIndonesia.com (*)
Awaluddin Awe
