Gpk Aliansi Tepi Barat Di Mapolresta Magelang, Jawa Tengah. Dok/Fto/Gpk, 14/6/2023.
Harianindonesia.id – Jawa Tengah, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat, dipimpin langsung oleh Komandan Laskar Pujiyanto akrab di panggil Yanto Pethuks datangi Polresta Magelang. Pada Rabu, 14 Juni 2023.
GPK Aliansi Tepi Barat yg berjumlah sekitar lima puluh orang yang terdiri merupakan perwakilan dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Yanto Petuks Menyampaikan ke Awak media saat di temui di Rumahnya, Niat keadatangan GPK Aliansi Tepi Barat yaitu untuk beraudensi dengan Kapolresta Kombespol Ruruh Wicaksono, SIK,S.H,MH.
Yang mana kedatangan Laskar GPK Aliansi Tepi Barat ini sudah yang ke 3 kalinya, untuk beraudensi dengan Kapolresta Kombespol Ruruh Wicaksono, SIK,S.H,MH. Namun kedatangan GPK Aliansi Tepi Barat bertandang ke Polresta Magelang tidak pernah ditemui oleh Kapolresta Magelang Kombespol Ruruh Wicaksono, SIK,S.H,MH, Tidak lain yang menerima selalu perwakilan jajarannya polresta saja. Keluhnya.
Yanto Petuks menjelaskan kedatangan GPK Aliansi Tepi Barat diterima baik oleh Kasat Reskrim Rifeld Costantien Baba, SIK,MH, di ruangannya. Sebagai yang mewakili Kapolresta Kombes Pol Ruruh Wicaksono, SIK,S.H,MH, Yang tidak bisa menemui GPK Aliansi Tepi Barat tanpa ada kejelasan. Karena Kapolresta Magelang tidak menemui, Sehingga dirinya tidak menyampaikan maksud dan tujuan laskar GPK Aliansi Tepi Barat.
Pujiyanto alias Yanto Pethuks Menegaskan bahwa kehadiran kami ini sebagai mitra, tapi Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono, SIK,S.H,MH., terkesan selalu menghindar dan menyumbat komunikasi dengan kami GPK Aliansi Tepi Barat, Atas dasar arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang beredar di Media Sosial baru baru ini bahwa ” dia yang berani mengkritik paling pedas untuk Polisi, dia lah yang menjadi sahabat Kapolri dan agar memberikan ruang-ruang.
Menurut Yanto petuks, “Tapi yang terjadi di Polresta Magelang ini tidak sesuai arahan yang di viralkan oleh Kapolri, malah justru terkesan sengaja menyumbat komunikasi.
Yanto Pethuks menambahkan, terkait apa yang akan kami sampaikan ini adalah terkait permasalahan hukum di Kabupaten Magelang. Bagaimana bisa kami menyampaikan, jika Kapolresta saja tidak pernah menemui kami, selalu diwakilkan Kasat Reskrim dan Kasat Intel. Sedangkan kebijakan dan penentu hukum itu ada di pucuk pimpinan yaitu Kapolresta.
Yanto Petuks mencontohkan permasalahan kasus “SiJaka Desa” adalah Aplikasi yang sangat bermasalah, tetapi sampai sekarang ini belum ada kejelasan tentang proses hukum penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Masih banyak lagi kasus lain yang lebih banyak, akan kami sampaikan langsung dihadapan Kapolresta Magelang Ruruh Wicaksono SIK,S.H,MH. Tetapi jika komunikasi sengaja disumbat seperti ini, jangan salahkan jika kami GPK Aliansi Tepi Barat ambil sikap, ujarnya.
Tidak menutup kemungkinan kami pun akan bersurat untuk beraudensi dengan Bupati Magelang dan Kejaksaan Negeri Mungkid. Karena, pada saat kami dari GPK Aliansi Tepi Barat bertemu dengan Bupati Magelang Zaenal Arifin, S.IP, Beliau mengatakan bahwa Kasus Aplikasi SIJAKA ini sudah diserahkan sepenuhnya ke pihak Polresta Magelang.
Ketua Laskar GPK Aliansi Tepi Barat Yanto Pethuks Menegaskan GPK Aliansi Tepi Barat adalah kontrol sistem birokrasi yang ada di Kabupaten Magelang. Pengerahan masa pun akan kami lakukan karena kami tahu dan melihat dengan jelas carut-marutnya birokrasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pungkasnya. ( Tim Red- )
