DR GENIUS UMAR MSI
PADANG – Prihatin dengan kondisi krisis biaya penelitian sample Covid-19 di Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, Walikota Pariaman Dr Genius Umar galang aksi solideritas dari para bupati dan Wako se Sumbar.
Seperti diberitakan sebelumnya, Labor milik Fakultas Kedokteran Unand dikabarkan terpaksa meminta sumbangan sukarela dari setiap pasien yang memeriksakan status kesehatannya.
Permintaan sumbangan secara sukarela itu dipajang di dinding labor tersebut sejak pagi kemarin.
Menurut satu sumber, alasan permintaan sumbangan disebabkan pihak Lab sudah 7 bulan ini belum menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar.
Padahal, tahun sebelumnya, Lab Unand ini ada menerima bantuan biaya operasional dari Gubernur Irwan Prajitno.
“Tetapi sekarang bantuan dari Pemprov Sumbar belum masuk,” kata satu sumber tadi.
Menanggapi hal ini, Walikota Pariaman Dr Genius Umar, secara spontan menyatakan akan menggalang donasi dari seluruh bupati dan walikota se Sumbar.
Wali Kota Pariaman Genius Umar yang tengah mengikuti rapat bersama bupati dan wali kota se-Sumbar menyatakan, siap menjadi motor penggerak mengajak siapa saja termasuk bupati dan wali kota peduli terhadap laboratorium yang dipimpin Dr Andani itu.
“(akan) Saya sampaikan dalam forum wali kota dan bupati se-Sumatera Barat yang sedang berlangsung di Solok. Supaya bupati dan wako membantu laboratorium Unand untuk pembiayaan swab,” ungkap Genius Umar, Selasa (3/8/2021).
Menurut wali kota bergelar doktor ini, selama ini seluruh kabupaten dan kota di Sumbar, bahkan dari luar daerah memanfaatkan laboratorium itu untuk menguji hasil spesimen swab warganya yang terpapar Covid-19.
“Sangat besar peranan laboratorium ini untuk kemaslahatan umat di masa pandemi ini. Kalau sekarang saja kondisinya begini, bagaimana jika terjadi lonjakan. Maka, ini harus jadi perhatian kita bersama. Harus gerak cepat mengatasi ini karena bisa mempengaruhi penanganan Covid-19 di ranah Minang,” jelasnya seperti dikutip Situs berita Padeks.com.
Sebelumnya, para inisiator dan anggota GWA Kawal Covid-19 Sumbar spontan membuka donasi untuk membantu Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, Selasa (3/8/2021).
Mereka sedih dan terketuk hati setelah mengetahui, ternyata laboratorium yang dipimpin Dr Andani Eka Putra itu tidak mendapatkan pendanaan dari Pemprov Sumbar.
Para inisiator dan anggota GWA yang sejak awal pandemi mengawal penanganan Covid-19 Sumbar itu, terdiri dari para akademisi, politisi, profesional, tokoh masyarakat, kepala daerah dan jurnalis.
Sebelumnya, kendala anggaran juga sudah diungkapkan oleh Dr Andani Eka Putra ketika akan memeriksa spesimen untuk mengetahui apakah virus korona varian delta sudah masuk ke Sumbar atau belum. Namun, itu belum bisa dilakukan karena terbentur anggaran. “Labor kita bisa melakukan itu. Kalau anggaran sudah ada, kita lakukan pemeriksaan,” katanya.
Akademisi Unand Andri Rusta yang menjadi salah seorang inisiator menatakan, donasi dikirimkan ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1110008888667 atas nama.Sari Lenggogeni. Bukti transfer dikirimkan ke Andri dengan nomor WA: 081266682627.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi mengatakan bahwa pihaknya tengah memproses pengajuan anggaran untuk Laboratorium Unand tersebut. “Pengajuan anggaran dari Lab Unand di bulan Juli. Pemprov sedang memproses pengajuannya,” ujar Arry ketika dikonfirmasi.
Sementara itu, aksi donasi spontan masyarakat melalui WAG Top100 di Sumbar sudah berhasil menghimpun dana sebanyak Rp15 juta lebih.
Labor Unand ini sudah mendedikasikan dirinya melakukan uji spesimen swab Covid-19 sejak masa pandemi Covid-19.
Aksi yang digalang berbagai kalangan ini adalah sekedar untuk membantu meringankan biaya uji spesimen semata.
BANTAH PEMPROV TAK PUNYA DANA
Benarkah dana Pemrov tidak ada? Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, pun angkat suara, “Siapa bilang anggaran tidak ada. Gubernur saja yang belum berkenan melakukan pergeseran (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi Covid19 ini,” tegas Hidayat.
HIDAYAT
Jadi, soal anggaran menurutnya tidak ada persoalan, tinggal kemauan Kepala Daerah saja sesungguhnya. Dasar hukumnya untuk melakukan pergeseran anggaran juga jelas.
Permenkeu Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, berlaku efektif 16 Februari 2021.
Dijelaskannya, Pasal 9 menyebutkan Pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi C-19 dan belanja prioritas lainnya
Pada Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa dukungan pendanaan tersebut bisa diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH), bahkan boleh bersumber dari Dana Instentif daerah (DID).
“Jumlah DAU pada APBD Provinsi Sumbar tahun 2021 mencapai Rp1.949 triliun lebih. Minimal 8% boleh diambil dari DAU ini. Sementara DBH tahun 2021 mencapai Rp125 miliar lebih,” jelas Ketua Bapemperda DPRD Sumbar ini.
Bahkan lanjutnya, bila DAU dan DBH tidak mencukupi, Pemda dapat mendanai dari sumber lainnya dalam penerimaan APBD, bahkan dari DID paling sedikit 30% dari Rp50,7 miliar lebih pada tahun 2021.
Lantas untuk apa saja dana hasil refocusing tersebut. Berdasarkan amanah Permenkeu nomor 17 tahun 2021 termasuk dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer daerah untuk Penanganan Covid19, tanggal 8 Februari 2021, digunakan antara lain untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksin, pemantauan dan penggulangan dampak pandemi Covid-19, untuk instentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, untuk belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
“Selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat saya meminta dan bermohon sangat kepada Gubernur agar fokus dulu dalam pancegahan dan penanganan pandemi Covid19, termasuk segeralah melakukan refocusing anggaran untuk sebagiannya membantu operasional Lab FK Unand,” katanya.
Bicara pencegahan dan penanganan tentu dimaknai dari hulu dan hilir, termasuk segala komponen yang menyertainya seperti peningkatan fungsi laboratorium untuk pemeriksaan tes sampel tes swab/PCR untuk mengetahui warga yang terpapar positif corona sehingga mudah dilakukan tracing dan tracing dan testing lebih lanjut. Jika datanya tidak valid gara gara labor tidak berfungsi bagaimana akan melakukan 3 T tersebut.
“Tapi sayangnya, terkait rencana kerja Pemrov lima tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang akan diputuskan hari ini, Saya belum melihat adanya perencanaan yang matang dan fokus serta upaya ikutannya dalam rangka penanganan dan pencegahan dampak pandemi Covid-19. Saya rasa, pendekatannya dan semangat penyusunan RPJMD masih terkesan bahwa daerah ini dalam kondisi normal. Padahal Bank Indonesia sudah menyatakan penurunan Pertumbuhan Ekonomi menjadi minus belakangan ini disebabkan pandemi Covid19,” tutup Hidayat seperti dikutip situs berita lokal, BINNews. (*)
Awaluddin Awe
