JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum-nya Moeldoko.
Pernyataan Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).
“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” Kata Yasonna dalam keterangannya.
Menteri Yasonna juga menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat bahwa anggaran dasar PD tahun 2020 adalah konstitusi yang sah.
Pakar politik Universitas Andalas Padang DR Najmuddin apresiasi pemerintah presiden Jokowi.
“Langkah Kemenkumham HAM sangat tempat” katanya kepada Harianindonesia.id di Padang.
Menurutnya pemerintah berusaha untuk memperlihatkan Jokowi tidak terlibat dengan manajer politik Moeldoko.
Namun dia memprediksi situasi politik
semakin panas kontestasi politik 2024. “Ini momen bagus yang harus dimanfaatkan kelompok AHY, “katanya.
Dia mengatakan, jika AHY mau merangkul Joni Allen dkk. AHY akan menjadi tokoh besar.
Awaluddin Awe
