JAKARTA – Mantan Ketua Dewan Penasihat Kadin Sumbar H Basril Djabar mengingatkan Kadin Indonesia untuk tidak membangunkan sentimen kebangsaan orang Minang dalam kasus pelanggaran aturan di Kadin Sumbar yang masih belum tuntas selama tujuh tahun terakhir.
“Kami punya masa kelam melawan pemerintah pusat dalam kasus ketimpangan perhatian pembangunan daerah. Jangan sampai sikap Kadin Indonesia yang merendahkan pengusaha Minang dalam kasus Kadin Sumbar akan menimbulkan sentimen kebangsaan baru, yang berakibat kepada perlawanan terbuka terhadap Kadin Indonesia plus Ketumnya Arsyad Rasyid,” kata Basril Djabar dalam satu wawancara khusus dengan Pemimpin Umum Harianindonesia.id Awaluddin Awe, berkaitan dengan masih belum tuntasnya permasalahan yang menimpa Kadin Sumbar dengan kelompok diluar Kadin Sumbar, di kediamannnya di Perumahan Pulomas Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Mantan Ketua Kadin Sumbar dua periode dan menjabat 10 tahun sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia ini melihat dari sejak awal keputusan yang diambil Kadin Indonesia selalu memancing sentimen dan amarah pengusaha Minang.
Dalam kasus perubahan SK 244 ke SK 031, Basril melihat tampak sekali Kadin Indonesia mengaku bersalah telah memberhentikan Ketua Dewan Pertimbangan, Penasihat dan Kehormatan Kadin Indonesia.
“Perubahan SK itu mereka lakukan setelah teman teman dan adik adik yang sedang diluar pengurus Kadin Sumbar melakukan langkah – langkah kritis melalui surat dan berita berita di media online, media cetak dan televisi,” ujar Basril.
Setelah itu reda, Kadin Indonesia kemudian memancing lagi emosi para pengusaha Minang dengan mengizinkan Musprop VII Kadin Sumbar tanpa melibatkan para Ketua Dewan di Kadin Sumbar, sampai tidak adanya konvensi penjaringan calon ketua umum dan calon pengurus dari Ketum terpilih pasca musprop.
Bahkan, ketus Basril, agenda penyampaian pidato pertanggungjawaban Ketua Dewan Pertimbangan sebagai bahan koreksian atau kesaksian atas perjalanan pengurus Kadinda Sumbar selama lima tahun tidak dimasukan dalam agenda Musprop.
Setelah dikritik oleh dewan dan pengurus diluar Kadin Sumbar, kata Basril lagi, Kadin Indonesia lalu menunda pelaksanaan Musprop selama dua bulan dari 23 Juli hingga 23 September 2022, dengan satu keputusan yang dinilai masih menyisakan pelanggaran aturan yakni mempertahankan kepengurusan Kadin Sumbar. Padahal sesuai amanat pasal 23 Anggaran Dasar Kadin Indonesia, jika satu kepengurusan Kadin gagal melaksanakan musprop maka secara otomatis akan dibentuk karateker untuk melanjutkan Musprop berikutnya.
“Sampai disini batin saya bertanya. Apa sebenarnya yang dimaui oleh Kadin Indonesia? Sudah tau ini melanggar AD ART kok masih ingin mempertahankan kepengurusan Ramal Saleh Cs. Ada apa sebenarnya? Apakah Kadin Indonesia mau mencoba coba lagi sentimen kebangsaan orang Minang dalam kasus ini? Coba tanyakan kepada Arsyad ya. Saya siap bertemu Presiden Jokowi membahas masalah ini,” tegas Basril.
Pemimpin Umum Harian Singgalang Padang ini mengatakan penting menyebut nama Presiden Jokowi dalam kasus Kadin Indonesia ini, karena dia tau terbentuknya kepengurusan Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Arsyad Rasyid ada andil Presiden Jokowi, sehingga Munas berlangsung aklamasi untuk Arsyad Rasyid.
Basril mempertanyakan apakah kemudian karena dihasilkan lewat Munas Aklamasi, maka Kadin Indonesia dibawah Arsyad bisa berbuat semaunya saja dan menabrak aturan Kadin semaunya saja.
“Tunggu dulu. Saya sebagai senior 50 tahun di Kadin Indonesia tidak akan tinggal diam melihat tingkah polah pengurus Kadin Indonesia, termasuk dalam kasus Kadin Sumbar. Saya akan lalukan perlawanan, termasuk siap bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebab tindakan yang dilakukan Kadin Indonesia saat ini sudah seperti memancing mancing sentimen kebangsaan orang Minang.
Sebagai ilustrasi terakhir, sebut Basril Djabar, dalam kasus negosiasi musprop lanjutan Kadin Indonesia mengirim satu WKU Kadin Indonesia Insanul Kamil, yang juga Wakil Rektor III Unand Padang dan berjanji akan melanjutkan pertemuan resmi dengan WKU Koordinator Sumatera Kadin Indonesia Tengku Zulham dan WKU OKK Kadin Indonesia Eka Sastra di Padang.
Entah mengapa, kata Basril lagi, tiba tiba saja Kadin Indonesia membatalkan pertemuan dengan Insanul Kamil, Tengku Zulham dan Eka Sastra di Padang, dan kemudian membuat surat undangan baru di kantor Kadin Indonesia.
“Ini apa maunya Kadin Indonesia. Kok sepertinya mau mengobok obok kemarahan pengusaha Minang. Apa memang Kadin Indonesia mau membangunkan kemarahan para pengusaha Minang terhadap Kadin? Boleh. Saya akan datang sendiri ke kantor Kadin Indonesia dan akan melakukan aksi kritis dihadapan media nasional. Semua tokoh pendiri Kadin Indonesia pasti akan berada dibelakang saya,” ujar Basril geram.
Dia mengaku sangat tidak memahami regenarasi kemimpinan di Kadin Indonesia bisa berjalan seperti dan terkesan menganggap biasa biasa saja jika melanggar aturan organisasi dan marwah besarnya sebagai induk organisasi pengusaha di Indonesia.
Ketika ditanya tentang undangan WKU OKK Kadin Indonesia terhadap dirinya dan dua ketua dewan lain yakni Leonardy Harmainy dan Budi Syukur, Rabu (3/8/2022) depan, Basril Jabar dengan tegas menolak hadir.
“Jika Kadin Indonesia mau rapat, rapat dengan Tim yang sudah dibentuk oleh mantan tiga dewan di Kadin Indonesia bersama sejumlah pengurus dan ALB Kadin Sumbar. Secara posisi saya sebagai penasihat dan dua kawan saya yang lain sudah bukan sebagai ketua ketua dewan lagi. Kami sudah berakhir setelah musprop VII Kadin Sumbar gagal dilaksanakan. Itu amanat organisasi. Kami patuh dengan konstitusi Kadin Indonesia,” jawab Basril Djabar.
Ditegaskan Basril jika Kadin Indonesia akan ngotot menggelar musprop tanpa karateker Kadin Sumbar, maka dirinya bersama Tim akan melakukan perlawanan melalui Pengadilan.
“Silahkan, kita akan ketemu di Pengadilan. Dan saya pribadi akan bongkar borok borok Kadin Indonesia dalam kasus Kadin Sumbar ini,,” ujar Basril mengakhiri. (*)
Awaluddin Awe
