FGD bertajuk Illegal Minning: Tragedi Banyumas dan Pertambangan Jawa Tengah. Foto. Dok. Rabu ( 20/9/2023),
Harianindonesia.id – Semarang, Untuk mengantisipasi kegaduhan di tahun politik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah bakal menertibkan tambang ilegal secara bertahap bagi yang masih beroperasi sampai hari ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batuan Dinas ESDM Jateng Agus Sugiharto usai menghadiri FGD di Hotel Patra Semarang & Convention, Kota Semarang. Dikutip Harianindonesia.id dari Kompas.Com, Sabtu, (23/9/2023).
“Pelan-pelah lah penertibannya, karena kita juga tidak mau bikin gaduh di tahun politik seperti ini. Kondusivitas dan stabilitas harus kita upayakan,” kata Agus.
Di samping itu, pihaknya juga menggandeng kejaksaan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan penambang legal, tapi tetap nekat menambah material tanpa izin atau secara ilegal untuk menghindari pajak pemerintah.
“Kejaksaan mulai masuk memeriksa proyek PSN, berapa material pajaknya kita cek, jadi akan ketahuan nanti bila ada pengambilan material diluar izin. Penggelapan pajak itu nanti masuknya Tipikor,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaku tambang legal dan ilegal memang sulit dibedakan secara kasat mata. Namun pelaku tambang berizin, dipastikan berada dalam area palang pemberitahuan kegiatan penambangan di lokasinya.
“Bila tidak ada palang itu 99 persen ilegal, meskipun tak menutup kemungkinan adanya pemasangan palang palsu. Selain itu, ini (tambang ilegal) juga permasalahan kita bersama, termasuk masyarakat, karena mereka (ilegal) tak bisa disebut penambang, tapi pencuri sumber daya,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus mewanti-wanti pemegang izin tambang untuk tidak sembarangan memberi atau menyewakan izinnya kepada pihak lainnya.
“Saya juga akan memperingatkan para pemegang izin untuk tidak sembarangan memberi izinnya untuk disewa-sewakan atau dikontrak kepada yang sebetulnya tidak ambil dari lokasinya. Nanti kita tunggu saja,” tegas Agus.
Terakhir, pihaknya menegaskan permasalahan tambang ilegal ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Tak terkecuali masyarakat yang terlibat di dalamnya juga perlu memiliki kesadaran lingkungan dengan melengkapi perizinan. ( Red )
