Beranda OPINI Menganalisis Dampak New Normal Terhadap Ekonomi dan Politik

Menganalisis Dampak New Normal Terhadap Ekonomi dan Politik

Oleh : M Nur Akhyar)*

Virus corona atau Covid -19 sudah melanda bumi Indonesia hingga sekarang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus corona ini.

Mulai dari melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBN) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota hingga menggaungkan stay at home sehingga masyarakat tetap berada di rumah selama masa pandemi Covid -19 ini.

Protokol kesehatan pun diperkuat supaya dapat mengurangi resiko penularan dari virus corona ini. Lalu penutupan tempat tempat keramaian yang mengumpulkan banyak orang pun telah dilakukan dalam upaya penanggulangan virus ini.

Pembatasan social social berskala besar atau PSBB ini adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi virus covid 19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi virus ini.

Pemerintah sangat gencar dan ketat dalam upaya penanggulangan virus covid 19 ini. Tidak tanggung tanggung akibat dari virus covid 19 ini memakan korban hingga puluhan ribu orang yang positif.

Oleh karena banyaknya korban yang berjatuhan akibat virus covid 19 ini, pemerintah tentunya tidak hanya memikirkan satu cara untuk menanggulanginya tetapi berbagai cara dipersiapkan dan dilakukan dalam upaya penanggulangan virus corona ini.

Masyarakat pun tetap harus di rumah selama masa pandemi ini. Ketika ada keadaan yang penting dan darurat saja masyarakat boleh keluar dari rumah dengan mematuhi protocol kesehatan yaitu antara lain memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer.

Tetapi dapat kita lihat bahwa situasi seperti ini di dalam kondisi pandemi covid 19 yang mengharuskan masyarakat tetap di rumah membuat kebanyakan masyarakat kesulitan dalam hal finansial. Mereka kesulitan juga dalam hal kebutuhan pokok yaitu makanan sehari hari.

Akibat dari pandemi Covid 19 ini, para pedagang menutup toko tokonya sesuai anjuran pemerintah. Para penarik becak harus di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, walaupun mereka terpaksa harus keluar untuk mencari nafkah bagi keluarga, tetapi pelanggannya sepi.

Akibatnya mereka kesusahan mendapatkan uang untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Berbagai hal telah dilakukan pemerintah dalam hal bantuan untuk masyarakat.

Bukan hanya pemerintah yang memberikan bantuan terhadap masyarakat, tetapi banyak LSM atau pun berbagai organisasi lainnya melakukan kegiatan social yaitu penggalangan dana untuk masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid -19 ini.

Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam hal bantuan, ternyata banyak yang mengalami kendala dan masalah. Salah satunya yaitu bupati Boltim, Sehan Landjar yang marah sebab mekanisme BLT atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak covid 19 dinilai menyulitkan.

Beliau mengatakan salah satu masalahnya warga yang penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat tidak bisa menerima bantuan sembako dari pemerintah Boltim, Sulawesi utara.

Sehan Landjar juga meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk mengucurkan BLT. Nantinya akan dikawal oleh kejaksaan, KPK, Kepolisian, LSM , serta wartawan agar tidak terjadi penyimpangan. (Sumber dari media Kompas.tv 26 April 2020 Viral bupati boltim marah dan protes ke mentri karena BLT dipersulit).

BACA JUGA :  Tan Malaka Pulang

Sudah berbulan bulan kita dalam kondisi pandemic covid 19 ini. Tentunya ini berdampak bukan hanya pada masyarakat kecil tetapi hampir seluruh masyarakat kesulitan masalah finansial.  

Pemerintah pun mewacanakan kebijakan baru yaitu New Normal yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi di masyarakat.  New normal ini menurut pemerintah ialah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid -19 ( sumber dari media tirto.id)

Pemerintah Indonesia melalui juru bicara penanganan Covid 19, Ahmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktifitas di tengah pandemi virus corona dengan tatanan baru yang disebut New normal.

Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk menemukan vaksin agar segera digunakan untuk pengendalian pandemi Covid -19.

Untuk merealisasikan skenario New Normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk beraktifitas kembali, tetapi tetap aman dari covid 19 ini. Karena itu, pastinya new normal ini akan berpengaruh terhadap berbagai aspek khusunya politik dan ekonomi.

Dari segi politik, tentunya pemerintah akan menerbitkan peraturan tentang hal hal yang berkaitan dengan new normal ini. Politik kita pun akan bertambah focus terhadap covid 19 ini. Hal ini dilakukan supaya penyebaran virus baik itu corona ataupun virus yang lain akan dapat di antisipasi.

Pemerintah pastinya akan sangat intensif dari segi kesehatan khususnya mengenai pola hidup bersih dan sehat. Bukan hanya itu menurut salah seorang pengamat sosiologi Prof. Dr. Bustami , Msc new normal ini akan diterapkan disemua kalangan lembaga Negara. Demikian juga mungkin akan diterapkan di kalngan BUMN.

Semua karyawan atau pegawai biasa masuk kerja dengan lebih fleksibel tetapi mengikuti aturan new normal sesuai dengan protocol kesehatan. Artinya semua lembaga Negara dan aparatur sipil Negara akan mengikuti protocol kesehatan dalam kerja nya sehari hari.

Tetapi yang sangat menarik dari new normal ini diterapkan juga dengan pengawasan aparat pengaman Negara. Hal ini yang membuat banyak pro dan kontra dikalangan aktifis dan tokoh politik kita.

Dari segi ekonomi, memang menuai banyak spekulasi tentang ekonomi. Tetapi yang jelas dikarenakan masyarakat bisa melakukan kegiatannya dengan mengikuti protocol kesehatan hal ini dapat menghidupkan kembali kondisi ekonomi kita yang telah lemah. Kegiatan jual beli di pasar dapat di hidupkan kembali, tetapi mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditentukan.

Bukan hanya itu, dari segi transportasi umum dapat di laksanakan kembali tetapi tetap mengikuti protocol kesehatan. Baik itu menambah armada agar dapat mengurangi kerumuan penumpang di terminal atau di halte bus ataupun mengurangi estimasi waktu tunggu dan membatasi jadwal keberangkatan.

Tetapi dari dua hal itu baik politik maupun ekonomi dalam kebijakan new normal itu, sejauh mana new normal ini bertahan di masayarakat kita. Tentunya dalam hal ini harus adanya sosialisasi tentang new normal yang sebenarnya di masyarakat agar tetap mengikuti protocol kesehatan dalam aktifitas kita sehari hari

)*Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Jurusan Ilmu Pemerintahan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here