Oleh: Muh. Aynul Yaqin
Mahasiswa Pascasarjana UIN Palopo
HARIAN INDONESIA.ID –
Dalam sejarah politik Indonesia yang sarat dinamika, jabatan bukan sekadar ruang kekuasaan melainkan amanah publik yang menguji integritas, konsistensi pemikiran, dan keberpihakan seorang pemimpin. Tidak semua orang mampu mempertahankan prinsip ketika berada dalam lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, tidak pula semua orang memiliki keberanian untuk meninggalkan jabatan ketika keadaan politik tidak lagi memungkinkan dirinya menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya.
Indonesia pernah mencatat keputusan bersejarah Mohammad Hatta, Proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yang mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956. Enam puluh sembilan tahun kemudian, publik kembali menyaksikan pengunduran diri Wakil Presiden RI ke 14 (Gibran Rakabuming Raka) pada 12 November 2026.
Dua tokoh dari generasi, latar belakang, dan situasi politik yang berbeda ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apa makna jabatan bagi seorang pemimpin, dan bagaimana seharusnya kekuasaan dipertanggungjawabkan?
Membandingkan keduanya bukan berarti menyamakan kualitas ketokohan atau bobot sejarah mereka. Hatta merupakan tokoh pendiri bangsa yang ikut meletakkan fondasi Republik, sedangkan Gibran adalah politisi generasi pasca reformasi yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Perbandingan yang lebih tepat ialah membaca alasan, konteks, dan pelajaran etis dari keputusan keduanya.
Mohammad Hatta, Mundur di Tengah Perbedaan Prinsip
Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902. Beliau tumbuh sebagai intelektual yang menaruh perhatian besar pada pendidikan, ekonomi, demokrasi, dan kemerdekaan. Pengalaman belajar di Belanda memperluas wawasannya tentang gerakan kebangsaan. Di sana, Hatta aktif dalam Perhimpunan Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan melalui kegiatan politik serta diplomasi. Bersama Soekarno, ia kemudian menjadi salh satu tokoh sentral Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
Meski dikenal sebagai pasangan Dwitunggal, Soekarno dan Hatta tidak selalu memiliki pandangan yang sama mengenai arah negara. Hatta dikenal mendukung demokrasi parlementer dan mekanisme pemerintahan konstitusional. Sementara itu, Soekarno semakin mendorong gagasan Demokrasi Terpimpin. Perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan dan pengelolaan negara menjadi salah satu latar penting keretakan hubungan politik keduanya.
Arsip Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa keputusan Hatta untuk mundur dipengaruhi perbedaan prinsip dengan Soekarno, ketidaksesuaian terhadap sistem yang membatasi efektivitas peran Wakil Presiden dalam sistem parlementer, serta kekecewaan terhadap praktik korupsi yang tidak mampu ia hentikan. Dengan demikian, pengunduran diri Hatta tidak tepat dipahami sebagai satu kejadian yang disebabkan oleh satu faktor tunggal melainkan puncak dari perbedaan pandangan dan kegelisahan politik yang terus berkembang.
Sebagaimana yang diulas secara ringkas oleh akun fb “Desa Desus Cerdas” bahwa, Hatta menyampaikan niat pengunduran dirinya melalui surat kepada DPR pada Juli 1956. Setelah proses pembahasan di parlemen, dan resmi mengakhiri jabatan pada 1 Desember 1956. Keputusan itu mengakhiri kemitraan politik Dwitunggal yang selama bertahun-tahun menjadi simbol perjuangan kemerdekaan. Namun, pengabdian Hatta tidak berhenti bersama berakhirnya jabatan. Ia tetap menulis, mengajar, menyampaikan kritik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kehidupan bangsa.
Gibran Rakabuming Raka, Pengunduran Diri dalam Lanskap Politik Masa Kini
Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987.
Sebelum memasuki politik, beliau dikenal sebagai pengusaha. Karier politiknya berkembang cepat (melampaui para politisi yang tergolong senior) ketika terpilih menjadi Wali Kota Surakarta pada 2020, kemudian menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029 pasca melalui Pemilihan Presiden 2024.
Perjalanan Gibrang menuju jabatan Wakil Presiden sejak awal menjadi perbincangan publik. Salah satu titik kontroversinya adalah perubahan ketentuan batas usia pencalonan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi calon berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Perdebatan mengenai etika, konflik kepentingan, dan dinasti politik kemudian mencuat menjadi bagian dari diskursus publik.
Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.
Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia tidak mencantumkan alasan spesifik dalam surat tersebut. Dalam pernyataan publik setelahnya (melalui wawancara pers dan instagram pribadi), ia menyebut keputusan itu sebagai keputusan pribadi dan menyatakan tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
Olehnya itu, penting membedakan fakta resmi dari penafsiran politik. Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan, serta adanya dorongan politik di DPR untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat. Konteks tersebut relevan untuk memahami situasi saat keputusan diambil, tetapi tidak boleh serta-merta dinyatakan sebagai alasan tunggal atau alasan resmi pengunduran diri, sebab suratnya sendiri tidak menguraikan alasan spesifik. Penjelasan yang cermat justru membuat analisis lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dua Generasi, Zaman Berbeda, dan Ujian Etika yang Sama
Hatta dan Gibran tidak dapat disamakan begitu saja. Hatta mundur setelah perbedaan mendasar mengenai arah sistem pemerintahan dan efektivitas perannya sebagai Wakil Presiden. Sementara Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dalam situasi politik kontemporer yang diwarnai polemik persyaratan pencalonan dan perdebatan mengenai legitimasi. Perbedaan konteks ini harus tetap terlihat agar perbandingan tidak berubah menjadi penyederhanaan sejarah.
Meski demikian, keputusan keduanya membuka ruang refleksi mengenai hubungan antara jabatan, tanggung jawab, dan kepentingan publik. Jabatan publik bukan milik pribadi. Mandat yang diberikan melalui mekanisme konstitusional selalu disertai kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menghormati aturan, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Pelajaran yang Dapat Diambil
1. Prinsip harus lebih tinggi daripada jabatan. Hatta memperlihatkan bahwa jabatan tidak harus dipertahankan dengan mengorbankan keyakinan terhadap demokrasi dan tata kelola negara. Dalam konteks apa pun, seorang pemimpin perlu menempatkan konstitusi, kepentingan umum, dan integritas di atas kepentingan mempertahankan kedudukan. Dari peristiwa Gibran, publik juga dapat menguji bagaimana seorang pejabat menghadapi persoalan legitimasi dan mempertanggungjawabkan mandat politiknya.
2. Kepemimpinan diuji ketika seseorang meninggalkan kekuasaan
Ukuran kepemimpinan tidak hanya terlihat ketika seseorang memegang jabatan, tetapi juga dari sikapnya ketika jabatan itu berakhir. Hatta tetap berkontribusi melalui pemikiran dan kritik setelah mundur. Bagi Gibran, perjalanan setelah pengunduran diri akan menjadi bagian dari penilaian publik terhadap komitmen dan kontribusinya. Kehilangan jabatan tidak semestinya berarti kehilangan tanggung jawab sebagai warga negara.
3. Regenerasi harus berjalan bersama kapasitas dan akuntabilitas
Kehadiran generasi muda dalam pemerintahan sangat penting dlaam hal regenerasi politik. Namun kesempatan memimpin harus pula diikuti kapasitas, integritas, kematangan berpikir, pemahaman konstitusi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kebijakan. Hatta memberi teladan kedalaman pemikiran dan konsistensi prinsip, generasi baru perlu membuktikan bahwa kesempatan politik dapat diubah menjadi pelayanan publik yang berkualitas.
4. Demokrasi membutuhkan mekanisme yang kuat, bukan sekadar figur. Peristiwa Hatta mengingatkan bahwa hubungan personal antarpemimpin tidak cukup untuk menjamin arah negara apabila tidak ditopang kesepahaman kelembagaan. Peristiwa Gibran mengingatkan bahwa proses pencalonan, pemenuhan syarat jabatan, dan penyelesaian sengketa harus memiliki kepastian hukum serta kepercayaan publik. Demokrasi yang sehat tidak boleh bergantung pada popularitas atau kedekatan keluarga, melainkan pada aturan yang berlaku adil bagi semua.
Jabatan Memiliki Batas, tapi Pengabdian Tidak
Pelajaran terpenting dari Mohammad Hatta dan Gibran bukanlah siapa yang lebih besar atau siapa yang memiliki alasan lebih kuat untuk meninggalkan jabatan. Keduanya hidup dalam zaman dan persoalan yang berbeda. Yang perlu dipetik ialah pentingnya membangun tradisi politik yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Hatta mengajarkan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak berakhir ketika seseorang meninggalkan pemerintahan. Gibran menghadirkan peristiwa yang mengajak generasi sekarang mendiskusikan kembali legitimasi, etika politik, dan tanggung jawab pejabat publik. Kita tidak harus menyamakan keduanya untuk mengambil pelajaran dari masing-masing.
Seorang pemimpin tidak semestinya merasa kehilangan seluruh makna hidup ketika kehilangan jabatan. Ia tetap dapat memberi sumbangan bagi bangsa melalui gagasan, kerja sosial, keteladanan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Sejarah pada akhirnya tidak hanya mencatat siapa yang pernah menduduki jabatan, tetapi juga bagaimana seseorang menggunakan dan mempertanggungjawabkan amanah tersebut serta apa legacy yang ditinggalkan.
“Jabatan memiliki masa berlaku, tetapi integritas seharusnya tidak mengenal masa kedaluwarsa.”
Editorial; tata tanur
DAFTAR REFERENSI
Arsip Nasional Republik Indonesia. (2024, 24 Desember). “Mundurnya Wapres Moh. Hatta, Pelajaran Berharga Kepemimpinan Indonesia.” Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. https://pusdipres.anri.go.id/publikasi/berita/mundurnya-wapres-moh-hatta-pelajaran-berharga-kepemimpinan-indonesia
Arsip Nasional Republik Indonesia. (n.d.). “Inventaris Arsip Sekretariat Negara/Kabinet Perdana Menteri RI 1950–1959, Jilid II.” Entri arsip mengenai pertanyaan DPR dan jawaban pemerintah terkait sebab pengunduran diri Mohammad Hatta (18–29 Januari 1957). https://anri.go.id/download/inventaris-arsip-tekstual-sekretariat-negara-kabinet-perdana-menteri-ri-19501959-jilid-ii-1587011957
Desas Desus Cerdas ( 26 Juli 2026) . Hatta Mengirim Surat Pengunduran Diri dan DOR Pura-Pura Tidak Menerima, beginilah DWI Tunggal Berakhir https://www.facebook.com/share/1FAbxFA1Vg/?mibextid=wwXIfr
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019, Desember). “Pengunduran Diri Mohammad Hatta dari Wapres dan Kiprah Akademiknya.” Majalah Konstitusi, Edisi 154. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_166_1.%20Edisi%20Desember%20%202019%20.pdf
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V. Bagian sejarah pengunduran diri Mohammad Hatta. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%205.pdf
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 12 November). “MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden.” https://mpr.go.id/berita/mpr-ri-terima-surat-pengunduran-diri-gibran-rakabuming-raka
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, 12 November). “Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran.” https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_menerima_surat_pernyataan_berhenti_wapres_gibran
ANTARA News. (2026, 12 November). “Gibran Resmi Mundur, Rapat Paripurna HMP Batal Digelar.” https://www.antaranews.com/berita/5848691/gibran-resmi-mundur-rapat-paripurna-hmp-batal-digelar
Associated Press. (2026, 12 November). “Indonesia’s Vice President Gibran Rakabuming Raka Resigned Thursday Amid Court Rulings Disputing Whether His Overseas Education Documents Met Election Requirements.” https://apnews.com/article/abfe5e288fad3b8b26719eae634f2ee0







