(Wartawan Harianindonesia.id Jakarta – Awaluddin Awe, selama satu bulan (Oktober – November 2026) berkeliling ruas Sumatera untuk melihat aktifitas angkutan dan transportasi serta dinamika di lingkungan tol Sumatera. Hasil perjalannya ditulis secara berseri, berikut liputannya)

SUMATERA (Harianindonesia.id) – Tugiman baru saja selesai mandi di sebuah SPBU di Jalan lintas Sumatera Propinsi Sumatera Utara. Wajahnya terlihat bersih dan tubuhnya keliatan segar. Tiga temannya yang lain, duduk di pinggir batas SPBU yang ditinggikan sedikit.
Tugiman dan tiga temannya adalah sopir dan kernet dua truk berbadan besar dan panjang di jalur lintas dan tol Sumatera. Ban belakangnya ada 12. Enam dikiri dan enam di kanan. Sementara pada bagian depannya terdiri empat ban. Dua di kanan dan dua di kiri.
Tinggi kepala truk ini memang tidak normal dari truk biasa. Tugiman harus menggunakan satu pijakan dibagian bawah kepala truk untuk bisa naik ke arah tempat duduk dan stir.
“Saya bawa 25-35 ton barang dari Medan ke Jakarta bang. Kadang juga sampai ke Bukittinggi dan Padang, dan berbalik lagi ke Medan, baru kemudian terus lagi ke Jakarta,” ucap Tugiman kepada wartawan harianindonesia.id, Awaluddin Awe, saat itu.
Menurut pengakuan Tugiman, dirinya sudah lumayan lama mengharungi jalan lintas Sumatera, dan kini ruas tol Sumatera untuk membawa berbagai jenis barang dari dan ke Medan – Jakarta.
Untuk menempuh jarak ribuan kilometer itu, Tugiman harus menghabiskan waktu sampai lima hari sekali jalan. Kenapa lama sekali? Tugiman berkilah, kondisi jalan lintas Sumatera dari Medan ke Lampung sangat buruk, terutama di Jambi, Riau dan Palembang.
Lalu, kenapa tidak masuk tol saja. Kan sudah ada tol dari Medan ke Kisaran, dari Dumai ke Pekanbaru, dan dari Palembang – Lampung? Sekali lagi Tugiman berkilah, bahwa dirinya malas masuk tol, karena bos membebankan dirinya biaya tol 40 persen.
“Kalau saya terus masuk tol, upah angkut saya akan berkurang banyak. Padahal saya hanya mendapat upah per trip 5 juta. Semua sudah disitu. Mulai dari beli solar, uang preman dan pak Pol, makan, minum dan biaya penyeberangan, termasuk biaya tol Palembang – Lampung,” papar Tugiman.
Lelaki asal Jawa tetapi sudah lama tinggal di Medan ini mengaku bahwa truknya hanya satu kali naik tol saat jalan dari Medan Jakarta, atau sebaliknya. Itu pun karena sang bos memang mewajibkan dirinya harus masuk tol Palembang – Lampung.
Tugiman menjelaskan alasan mengapa dia harus masuk tol di ruas Palembang – Lampung, tetapi tidak di ruas tol Medan, dan Riau. “Diwajibkan saja masuk tol Palembang – Lampung,” jelas Tugiman tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Tugiman adalah satu dsri 1-1,5 juta sopir angkutan truk di Sumatera yang menghidupi keluarga dari membawa barang kebutuhan masyarakat dalam tonase besar. Sebagian membawa CPO dari perkebunan di Sumatera menuju pelabuhan.
Sekitar 213 ribu dari truk tersebut diindikasikan sebagai ODOL atau Over Dimension Over Loading. Istilah Odol dipakai untuk menyebut truk yang melanggar aturan angkutan barang di jalan tol.
Siapa sangka. Praktik ODOL telah memberikan keuntungan tambahan sangat besar kepada pengusaha truk, tetapi sebaliknya memberikan kerugian besar kepada publik dan negara.
Menurut sebuah analisis, dari 213 ribu ODOL yang lalu lalang di Ruas Tol Sumatera, para pengusaha meraih keuntungan langsung sebesar Rp115 triliun per tahun dari selisih angkutan yang mencapai 12 ton per truk, termasuk dari angkutan CPO.
Analisis itu mengurai, dari selisih angkutan 12 ton non CPO, pengusaha mendapat keuntungan 45 juta per truk/ per bulan dan dari angkutan CPO 125 juta per bulan. Selama satu tahun, dari satu truk angkutan non CPO pengusaha meraih keuntungan Rp540 juta per tahun dan dari angkutan CPO Rp1,5 miliar per tahun.
Asumsi keuntungan tambahan pengusaha dari praktik ODOL tersebut diperoleh dengan hitungan sederhana seperti ini ;
Truk legal barang sesuai aturan hanya diperbolehkan membawa 10 ton. Tetapi dengan praktik ODOL dapat tambahan angkutan 12 ton. Dengan tambahan angkutan itu, pengusaha dapat uang tambahan juga sebesar rp45 juta per bulan atau Rp540 juta per tahun.
Jika diasumsikan jumlah ODOL adalah 213 ribu, maka uang tambahan yang mengalir ke saku pengusaha Odol adalah sebesar Rp9,58 triliun per bulan, atau Rp115 triliun per tahun, atau setara APBD Riau (Rp 9T), Sumut (Rp 50T), Sumsel (Rp 34T), Jambi, dan Lampung digabung.
Sementara, kalau pakai hitungan real CPO (selisih Rp 123 jt/bulan), maka keuntungan pengusaha Odol mencapai Rp 314 Triliun per tahun – setara 15% APBN untuk infrastruktur nasional.
Sebaliknya, kerugian negara yang diderita akibat praktik Odol ini diasumsikan mencapai Rp15,3 triliun. Kerugian itu dapat diurai sebagai berikut :
1. Kerusakan jalan lintas Sumatera dan jalan tol Sumatera sebesar Rp745 miliar per bulan atau Rp8,7 triliun per tahun. (PUPR : 70 Persen jalan rusak karena Odol dan perbaikan jalan tol Rp2 miliar per km).
2. Subsidi solar bocor mencapai Rp 393 M per bulan, atau Rp 4,7 triliun per tahun. (extra 240 liter/truk dikali selisih subsidi Rp 7.700).
3. Kecelakaan dan Jasa Raharja mencapai Rp 35 miliar per bulan dan atau Rp 426 miliar per tahun. (30% kecelakaan truk karena rem blong ODOL).
4. Emisi, macet, tumpahan CPO mencapai Rp 106 miliar atau Rp 1,2 triliun.
“Hasil total konservatif kerugian negara adalah Rp 1,28 Triliun per bulan, atau mencapai Rp 15,37 triliun per tahun,” tulis analisis tersebut.
Bahkan berdasarkan Versi REAL yang memakai rumus Bina Marga ESAL power 4 jumlah kerugian negara bisa lebih besar lagi, sebagai contoh :
1 ton overload = kerusakan 4^4 = 256x lipat* dari truk legal.
12 ton overload = kerusakan 15 juta/truk/bulan.
Kerusakan jalan real Rp 38,34 Triliun / tahun
Dengan perhitungan ini, Bina Marga merilis cukup untuk membangun 1.917 km tol baru (Rp 20M/km) atau memperbaiki 38.340 km jalan provinsi Sumatera (dari total 2.797 km di Riau saja cuma 63% bagus).
Jadi dengan asumsi dan perhitungan diatas, praktif ODOL di Sumatera Pengusaha untung Rp 115 Triliun/tahun (konservatif) dan Rp 314 Triliun (real). Sebaliknya negara menanggung rugi Rp 15,3 Triliun (konservatif) dan Rp 38,3 Triliun (real untuk jalan saja).
Tapi kerugian negara itu belum termasuk:
1. 30,6 juta ton barang per tahun yang diangkut ilegal, itu berarti sebanyak 3 juta rit legal hilang yang juga berarti 3 juta lapangan kerja supir legal hilang.
2. Umur jalan yang harusnya 15 tahun jadi rusak dalam 2-3 tahun
Itulah yang kemudian menjadi alasan bagi pemerintah pada 2026 ini mengubah aturan shipper (PKS/pabrik), perusahaan angkutan, dan karoseri modif bak sekarang dikenakan pidana dengan praktik Odol. Tujuannya adalah supaya praktik Odol bisa berhenti.
Data dari sumber resmi dari Organda dan Gapki mengurai data detail per provinsi (Total 213.000 truk ODOL):
Provinsi : Sumatera Utara
Perusahaan Sawit : 327
Truk ODOL : 57.849
Untung Pengusaha/Tahun : 31, T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 10,5 T
Jalan Rusak Setara 520 Km
Provinsi : Riau
Perusahaan Sawit : 228
Truk ODOL : 40.335 truk
Untung Pengusaha/Tahun : 21, 8 T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 7,4 T
Jalan Rusak Setara 363 Km
Provinsi : Sumatera Selatan
Perusahaan Sawit : 180
Truk ODOL : 31.843
Untung Pengusaha/Tahun : 17,2 T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 5,7 T
Jalan Rusak Setara 286 Km (plus 10.000 truk batubara)
Provinsi : Lampung
Perusahaan Sawit : 130
Truk ODOL : 22.998 truk
Untung Pengusaha/Tahun : 12,4 T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 4,1 T
Jalan Rusak Setara : 206 km
Provinsi : Jambi
Perusahaan Sawit : 120
Truk ODOL : 21.229 truk
Untung Pengusaha/Tahun : 11,5 T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 3,8 T
Jalan Rusak Setara : 191 km
Provinsi : Aceh
Perusahaan Sawit : 80
Truk ODOL : 14.152 truk
Untung Pengusaha/Tahun : 7,6 T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 2,5 T
Jalan Rusak Setara : 127 Km
Provinsi : Sumbar
Perusahaan Sawit : 70
Truk ODOL : 12.388 truk
Untung Pengusaha/Tahun : 6,7 T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 2,2 T
Jalan Rusak Setara : 111 Km
Provinsi : Bengkulu dan Babel
Perusahaan Sawit : 69
Truk ODOL : 12.206 truk
Untung Pengusaha/Tahun : 6,6 T
Rugi Jalan Negara/Tahun : 2,2 T
Jalan Rusak Setara : 109 Km
Keseluruhan ODOL tersebut berasal dari berbagai jenis angkutan seperti :
A. TBS Sawit Colt Diesel 8 ton membawa 15 ton, dengan kelebihan 7 ton, dengan populasi 68.000 unit atau 32% dari populasi Odol di Sumatera.
B. CPO Tangki Tronton dengan angkutan normal 11 ton, tetapi membawa 23 ton dengan kelebihan angkutan 12 ton, dengan populasi 42.000 unit (20%).
C. Batu Bara Tronton Trailer dengan angkutan normal 10 ton, kemudian dipaksa membawa 40 ton, dan kelebihan angkutan 30 ton, dengan populasi 25.000 unit (12%). Sebanyak 10.000 di Sumsel. Tambang-Pelabuhan Sumsel Kejar target 20 juta ton/tahun
D. Karet Bokar dengan angkutan normal 9 ton, tetapi mengangkut 19 ton, dengan kelebihan 10 ton, dengan populasi 18.000 unit (8%).
E. Pupuk dan Semen dengan angkutan 10 ton, tetapi membawa 22 ton , dengan kelebihan 12 ton, dengan populasi 22.000 unit (10%).
F. Logistik Sembako biasanya normal membawa beban 9 ton, tetapi dipaksa membawa beban 17 ton, dengan kelebihan angkutan 8 ton, dengan populasi 20.000 unit (9%) .
G. Kayu dan Tankos normal membawa 8 ton, tetapi membawa 17 ton dengan kelebihan 9 ton, dengan populasi 10.000 unit (5%).
H. BBM Ilegal normal 10 ton, tetapi membawa 25 ton , dengan kelebihan 15 ton dengan populasi 8.000 unit (4%).
,
Dari data di atas, dapat kita simpulkan sebagai berikut ;
1. Sumut dan Riau menjadi penyumbang Odol terbesar yakni 98.184 truk (46% dari total Sumatera) dengan perolehan untung tambahan keuntungan Rp 53 Triliun/tahun. Hal ini karena Sumut memiliki 327 perusahaan dengan daerah Langkat memiliki 67 perusahaan atau menjadi daerah terbanyak se-Indonesia, sementara Riau memiliki 228 perusahaan dengan 2.797 km jalan yang 70% rusak karena ODOL.
2. Rugi negara lebih besar dari APBD.
Seperti Provinsi Sumut rugi jalan Rp 10,4 T atau 20% dari APBD Rp 50T – habis cuma buat tambal jalan AQ
Riau rugi Rp 7,3 T atau 81% dari APBD Riau Rp 9T – hampir 1 APBD habis untuk perbaikan akibat ODOL
Sumsel rugi Rp 5,7 T plus 10.000 truk batu bara di jalan umum, sama dengan harus bangun 1.100 km jalan khusus
3. Solusi Zero ODOL 2027 untung buat semua:
Kalau 213.000 truk jadi legal, negara hemat Rp 38,3 Triliun/tahun (cukup bangun Tol Siantar-Pekanbaru 650km)
Pengusaha tetap untung Rp 16-27 juta/truk/bulan dengan skema whitelist PTPN IV ditambah insentif tarif, tapi tanpa risiko pidana perusahaan dan shipper.
Lalu Kenapa baru sekarang ODOL ditertibkan serius? Karena aturannya baru 2026 berubah.
Dulu, jika ketahuan bawa kelebihan muatan maka cuma supir kena tilang. Tetapi dengan peraturan baru yang sudah dilaksanakan pada Agustus 2025, perusahaan angkutan juga kena pidana dan Pemilik barang (shipper) – misalnya PKS sawit yang suruh angkut overload juga ikut terkena Pasal 277. Bahkan perusahaan Karoseri yang modif bak juga kena pasal.
Sejak Hutama Karya mengoperasikan 47 unit WIM otomatis, sopir sudah tidak bisa nego lagi, langsung foto, timbang sambil jalan 80 km/jam, e-Tilang ke pemilik.
Itulah kenapa PTPN IV PalmCo secara sadar melakukan uji coba truk standar pabrikan Oktober-Desember 2026. Perseroan ini sudah berhitung kalau Zero ODOL 2027 ditegakkan, yang masih ODOL bakal tidak boleh masuk tol dan pelabuhan Dumai / Belawan.
Jadi kesimpulannya, ODOL sudah jadi bisnis model – untung privat, rugi sosial. Selama denda Rp 500rb vs untung Rp 5 juta, maka pengusaha tetap akan memilih ODOL.
Lalu, bagaimana siasat Hutama Karya mengatasi masalah dualisme interes terhadap Odol ini. Seorang warga Indonesia yang lama tinggal di Amerika menyatakan Hutama Karya bisa mencontoh penanganan Odol di luar negeri.
Misalnya,
1. Amerika Serikat – Berlakukan Truck-Only Lanes
Di beberapa negara bagian seperti California (I-5), Georgia, dan New Jersey ada jalur khusus truk di tol. Bahkan ada wacana _Truck-Only Toll Lanes_ – truk bayar tol lebih mahal tapi dapat jalur sendiri yang lantainya beton tebal anti ODOL. Tujuannya biar truk gak campur sama mobil kecil, jadi kecelakaan berkurang.
2. Jerman – Toll Collect untuk Truk
Di Jerman semua truk di atas 7,5 ton wajib pakai alat ‘Toll Collect’ (OBU). Bukan tol gerbang, tapi tol per KM yang ditagih lewat satelit. Kalau lewat Autobahn pakai truk, otomatis kepotong. Uangnya khusus buat perawatan jalan karena yang ngerusak jalan itu 90% truk ODOL.
3. Australia – Brisbane & Sydney
Ada tunnel khusus truk seperti Legacy Way. Truk dilarang lewat pusat kota, wajib lewat tol lingkar barang.
4. Jepang – Tol Tinggi untuk Truk Besar
Tarif tol truk di Jepang bisa 2-3x lipat mobil. Dan ada tol khusus kontainer yang langsung dari pelabuhan ke pabrik, mobil pribadi tidak boleh masuk.
Intinya, konsepnya sama kayak yang lagi diterapkan di Tol Terpeka – Kayu Agung – Palembang sekarang: truk barang disuruh bayar sesuai kerusakan jalan yang dia buat.
Tetapi, kalau di Indonesia diterapkan penuh kayak Jerman, truk ODOL bisa langsung bangkrut karena bayar tol per KM.
Apa pun, HK Harus Peka Potensi Truk
Meski berhadapan dengan permasalahan ODOL serius, tetapi Hutama Karya tidak boleh abai juga dengan gagasan baru dalam pengelolaan tol di Sumatera, termasuk jalan lintas Sumatera.
Sebab potensi angkutan truk di pulau Sumatera relatif besar. Sebagai ilustrasi, berdasarkan BPS Direktori 2024 dan Statistik Transportasi Darat 2024 total perusahaan kelapa sawit di Indonesia sebanyak 2.285 perusahaan, di Sumatera 1.204 perusahaan (52,69%).
Rinciannya:
1. Sumatera Utara 327 perusahaan – terbanyak di Sumatera (Langkat 67 perusahaan terbanyak kabupaten se-Indonesia)
2. Riau: 228 perusahaan
3. Sumatera Selatan 180 perusahaan (27% dari Sumatera)
4. Aceh, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumbar sisanya.
Bahkan, berdasarkan data BPS 2025 total perusahaan sawit di Indonesia naik jadi 2.286 perusahaan, dan Sumatera juga naik jadi 1.232 perusahaan (53,9%).
Lahan sawit di Sumatera dikelola pemilik besar seperti Wilmar 152.190 ha, Sinar Mas 137.000 ha, Astra Agro 104.376 ha, RGE Asian Agri 100.000 ha, Salim Group Lonsum 91.152 ha, PTPN ribuan ha di Asahan, Labuhan Batu, Simalungun.
Selanjutnya, potensi dari angkutan perusahaan karet. Dari data BPS 2023 total perusahaan karet di Indonesia tercatat 271 perusahaan, dan Sumatera punya 114 perusahaan (42,07%). Jawa 135 perusahaan (49,82%) dan Kalimantan 17 perusahaan
Dari total 114 perusahaan sawit di Sumatera, Sumatera Utara 56 perusahaan – terbanyak nasional (49,12% dari perusahaan karet Sumatera), Sumatera Selatan 19 perusahaan, Riau 10 perusahaan, Aceh 9, Lampung 11, Jambi 3, Bengkulu 6, dan Bangka Belitung 1.
Berikutnya adalah potensi perusahaan tambang dan batubara. Sumsel memiliki 400, plus perusahaan sawit dan tambang (277 di Sumsel saja).
Truk batu bara sekitar 10.000 unit lalu lalang di jalan umum (data Gubernur Herman Deru 1 Nov 2026) – jauh di atas toleransi 1.600 unit Pergub 74/2018.
Selain itu, Riau, Jambi, Sumbar dan Aceh memiliki tambang batu bara dan migas sekitar 300-400 perusahaan tambang aktif di Sumatera (estimasi ESDM), serta
Lampung, Bengkulu dengan tambang pasir, batu, emas skala menengah.
Dan, di jasa angkutan dan logstik Sumatera memiliki sekitar 2.500 – 3.000 Perusahaan terdaftar di Organda dan APTRINDO).
Secara nasional, berdasarkan data BPS Statistik Transportasi Darat 2024 total kendaraan bermotor tercatat sebanyak 166 juta unit. Truk (mobil barang) sekitar 5,73 juta unit, dengan rata-rata 2020-2024, tren naik terus.
Sumatera sendiri diestimasi memiliki 18-20% dari nasional, atau sekitar 1 – 1,15 juta truk. Data ini bisa diacak secara kasar dari razia dan data ASDP:
1. Truk sawit dan CPO sekitar 250.000 – 300.000 unit (Sumut 329 perusahaan x avg 400 truk = 131.600, Riau 228 x 500 = 114.000)
2. Truk batu bara Sumsel 10.000 unit (resmi), plus Riau-Jambi 15.000
3. Truk karet sekitar 30.000 unit
4. Truk logistik umum dan sembako 600.000 unit
5. Truk yang nyeberang Merak-Bakauheni 10.666 unit dalam 4 hari (Maret 2024), naik 22% yoy, 44% dari total kendaraan penyeberangan.
Dari total jumlah truk di pulau Sumatera, jumlah ODOL sekitar 21,29% dari truk non-Gol 1 di tol Trans Sumatera (data WIM 2025 BPJT) atau sekitar 213.000 truk di Sumatera terindikasi ODOL.
Artinya, dari data tersebut 1 dari 5 truk yang beroperasi di jalan lintas Sumatera dan Jalan Tol Trans Sumatera adalah Odol!
Namun menurut Executive Vice Presiden (EVP) Hutama Karya Hamdani, realisasi ODOl di JTTS pada tahun 2026 presentasenya
menurun menjadi 10,50%. Penurunan presentase ODOL
menunjukkan peningkatan
kepatuhan terhadap regulasi dan
keselamatan jalan.
“Kami berharap pada 1 Januari 2027 ODOL sudah zero di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), sehingga pelayanan terhadap pelanggan dapat terus ditingkatkan dan kerusakan jalan tol bisa terus kami tekan,” paparnya.
Sebagai ilustrasi, selama Januari hingga Desember 2025, jumlah kendaraan yang liwat di ruas tol Sumatera bervariasi antara
327.833, 326.432, 330.221, 274.970, 287.889, 265.554, 308.860, 276.127, 248.401, 267.695, 267.893 dan 262.629 kendaraan.
Dari total kendaraan tersebut termasuk ODOL dengan pergerakan tiap bulannya sejak Januari hingga Desember adalah 12.137, 15.906, 18.674, 16.857, 64.193, 86.215, 76.255, 76.319, 89.386, 97.363, 85.051 dan 90.445 Odol.
Sementara pada periode Januari hingga September 2026 realisasi kendaraan yang melewati semua ruas tol Sumatera per bulannya adalah 260.479, 257.937, 201.895, 267.069, 239.491, 247.596, 253.343, 250.291 dan 216.242 kendaraan.
Sementara jumlah Odol yang lewat pada periode yang sama adalah 62.831, 69.151, 56.350, 73.139, 52.445, 52.091,62.792,61.438 dan 52.133 Odol. (Bersambung)













