Golkar Sumbar, Kaoem Moeda dan Presiden Jokowi

Oleh

Indra J Piliang

Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

Hasil Pemilu 2019 menjadi petaka bagi Partai Golkar Sumbar. Jokowi – Maruf Amin, Capres dan Cawapres yang diusung koalisi Golkar, hanya meraih 14% suara. Sebanyak 18 kabupaten/kota disapu Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Jokowi – Maruf Amin hanya unggul di Kabupaten Mentawai.

Raihan kursi legislatif nasional, provinsi, kabupaten dan kota ikut terkubur. Jumlah kursi legislatif Golkar paling sedikit dibanding 1999, 2004, 2009 dan 2014. Lumbung suara Pilpres 2019 paling kecil dibanding 2004 (Wiranto – Salahuddin Wahid), 2009 (Jusuf Kalla – Wiranto) dan 2014 (Prabowo Subianto – Hatta Rajasa).

Ketergelinciran yang tajam. Bak air terjun Lembah Anai di musim penghujan. Rekor sejarah pecah. Bukan pada posisi the champion, namun sebagai the good looser (pecundang yang baik). Golkar berada dalam urutan kelima, di bawah Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Tentu di atas Nasdem, PPP, PKB dan PDI Perjuangan. Nomor lima dari sembilan partai politik yang berhasil ke Senayan. Betul-betul partai tengah.

Golkar menjadi satu-satunya “partai pemenang Pilpres” yang duduk dalam lima besar pemilih Prabowo – Sandi di Sumbar. Berkebalikan dengan tingkat nasional, Gerindra menjadi “penumpang pindahan” dalam lima besar partai yang mayoritas dihuni pengusung Jokowi – Maruf.

Penggerusan suara beringin dalam pemilu 2019 tak lepas dari performa nasional. Walau meraih posisi kedua dalam perolehan kursi DPR, jumlah suara yang dicapai lebih rendah dari PDI Perjuangan dan Gerindra. Basis-basis “tradisional” Golkar ikut tergerus, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Konflik akibat dualisme kepengurusan dan kasus hukum petinggi partai membawa erosi suara massa. Belum lagi rasa kecewa kalangan aristokrat partai, akibat tak berhasil memperjuangkan kader sendiri untuk posisi Capres atau Cawapres. Golkar bagai barisan beringin yang memagari padang rumput yang luas. Tanpa prestise bergerak, apatah lagi ditakuti hingga dianggap berhawa dedemit yang menjuntai.

Demoralisasi sudah terjadi dalam masa kampanye. Mayoritas calon-calon legislatif tidak percaya diri menyandingkan baliho mereka dengan Capres dan Cawapres yang diusung. Bahkan, dalam sosialisasi di hadapan konstituen pemilu legislatif, jarang terdengar sorak-sorai menyebut nama Jokowi – Maruf.

Terdapat kesadaran betapa menyebut nama Capres atau Cawapres sama saja dengan bunuh diri elektoral. Sentimen negatif pasca-pilgub DKI Jakarta 2017 sama sekali belum berhasil diatasi. Golkar berusaha menepis anggapan sebagai partai “penista” agama Islam. Tuduhan yang tak beralasan. Namun berhasil menjadi bahasa kampanye kaum awam. Sumbar, umumnya, dan etnis Minang, khususnya, adalah massa aksi paling loyal dan militan untuk 212 dan sesudahnya.

Bukan berarti tak ada loyalitas atas Jokowi – Maruf. Mereka yang berani memasang alat-alat peraga pemilu legislatif dengan gambar pasangan Jokowi – Maruf. Mereka yang tak membuang kaos Jokowi – Maruf ke selokan. Mereka bersuara lantang dalam area kampanye. Suara mereka masuk ke lapau-lapau, baik di area perkotaan, hingga di pedalaman.

Walau, sering ditingkahi suara “huuu!” dari massa. Mereka bernyali, walau tak taktis secara politik. Mereka menjadi tameng dari pilihan-pilihan kebijakan dan program yang dilakukan oleh Jokowi – Jusuf Kalla selama menjabat. Tentu, tanpa takut dituduh dengan diksi-diksi yang begitu tajam dan kejam.

Jokowi sendiri tak hadir di Sumbar selama masa kampanye. Hanya Maruf Amin yang datang. Maruf lebih terlihat sedang melakukan perjalanan ziarah. Maruf berkunjung ke makam ulama-ulama besar Sumbar, pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan di Pakandangan, hingga hadir di perpustakaan Bung Hatta.

Aroma mobilisasi massa kurang terasa. Walau, di mata penulis, perjalanan Maruf itulah yang memperkuat semangat dan militansi dalam mendukung. Maruf tahu betul buhul-buhul yang memintal kebesaran Islam di Sumbar, seperti Syech Achmad Khatib Al Minangkabauwi yang menjadi dua danau ilmu keislaman yang tak pernah kering. Kecuali para penganut tarikat tertentu, kedua nama itu nyaris terlupakan. Dibandingkan Buya HAMKA atau Muhammad Natsir, misalnya. Maruf seakan menyingkap dan mengungkap tikar pandan yang lebih tebal dalam arena pengajian kaum muslim Minangkabau.

Walau tak kampanye di Sumbar, Jokowi sudah berkali-kali bertandang, bahkan menginap, selama menjadi Presiden RI. Jokowi tampak sama sekali melupakan kekalahan telak dalam Pilpres 2014. Rupanya, pepatah sekali air banjir, sekali tepian berubah, tak berlaku. Bukan saja kalah kedua-kalinya dalam Pilpres 2019, jumlah perolehan suara Jokowi (dan Maruf) berkurang drastis.

Tanpa kehadiran Jokowi dalam kampanye terbuka Pilpres 2019 di Sumbar, sulit bagi loyalis-loyalis Jokowi – Maruf melakukan mobilisasi massa. Kehadiran kandidat adalah sebentuk sentuhan politik yang paling kuat dalam mengikat massa.

Sepengetahuan penulis, Sumbar benar-benar “dilepas” oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf. Sejumlah hasil survei berkala dalam tim memberikan data, betapa sulit mengubah persepsi yang sudah terbentuk. Persepsi yang mirip dengan hantaman badai meteor dari angkasa luar yang menabrak bumi. Bebatuan panas yang berisi hoax yang dipercaya sebagai kebenaran.

Akibat yang terasa, beringin besar di tengah rimba, ikut terbakar dan meranggas. Sedikit sekali orang yang menaruh kepercayaan, apalagi digunakan sebagai tempat berteduh. Rantingnya patah, dahannya retak, akarnya putus.

Untunglah, Golkar sudah memiliki pemilih tradisional sendiri. Walau tidak banyak, merekalah yang menyelamatkan muka partai yang kadung identik dengan birokrasi ini. Pemilih-pemilih yang tentu sudah berumur. Golkar kesulitan meraih suara dari kalangan pemilih muda, apalagi pemilih pemula.

Di luar itu, Golkar Sumbar relatif terlambat dalam melakukan regenerasi, apalagi peremajaan dalam artian yang sebenarnya. Rata-rata calon legislator yang diusung Golkar dalam pemilu sudah lebih dari satu kali.

Masalahnya, apakah Jokowi juga bakal cuek terhadap potensi kaum muda Sumbar yang sedang berhadapan dengan banyak perubahan dunia?

Pertanyaan ini sangat layak diajukan. Bonus demografi bukan saja terjadi di Indonesia secara umum, namun juga melanda Sumbar secara khusus. Kaum muda inilah yang menggunakan jari-jemari mereka dalam kehebohan di media sosial. Bukan hanya itu, mereka juga hadir dalam aksi-aksi demonstrasi. Kesulitan ekonomi sama sekali tak menghalangi keterlibatan mereka. Mereka rata-rata cakap dalam berolah kata, begitu juga berdebat antar sesama.

Kita tentu mencatat bahwa sejarah pergerakan kaum muda di Sumbar sudah terjadi bergenerasi. Schools and Politics: The Kaum Muda Movement, dalam bahasa disertasi Taufik Abdullah, untuk rentang tahun 1927-1933 di Sumbar.

Dalam konteks pergerakan kemerdekaan di Jakarta, Benedict ROG Anderson menyebut istilah “Revoloesi Pemoeda” yang melibatkan tokoh-tokoh asal Sumbar, di bawah binaan Tan Malaka dan Sutan Sjahrir. Tentu dalam bentuk yang lebih “berdarah”, berupa Perang Paderi, 1821-1837, persis seabad sebelum kisah The Kaum Muda Movement dinukil Taufik.

Jika sejarah digambarkan sebagai arus sungai yang mengalir ke muara, tiap satu abad muncul gejolak politik yang serius di Sumbar. Pemberontakan Silungkang, misalnya, tahun 1926. Dalam setiap pergolakan itu, terjadi hubungan tali-temali yang kuat antara apa yang terjadi di Sumbar dengan lanskap nasional.

Pertarungan ideologi di tingkat internasional ikut membentuk adonan gairah yang menyala dalam tubuh kaum muda itu. Wahabisme pada awal abad ke 19, hingga Pan Islamisme dan Manifesto Komunisme pada awal abad ke 20.

Sayangnya, kegelisahan kaum muda Sumbar pada awal abad ke 21 tak banyak dicatat. Kegelisahan yang tak mudah pudar, apalagi hilang. Politik menjadi wadah yang paling mudah dijadikan sasaran perbedaan-perbedaan dalam pilihan ideologi yang berkembang.

Musyawarah Daerah Partai Golkar Sumbar yang bakal berlangsung, barangkali bisa digunakan untuk memetakan lagi kegelisahan-kegelisahan yang sudah mengemuka di kalangan kaum muda. Golkar paling tepat dalam merangkum kegelisahan demi kegelisahan itu, guna dijadikan sebagai kerangka pemikiran strategis di masa datang.

Persoalan Musda tidak hanya sekadar regenerasi kepemimpinan politik. Justru yang lebih penting adalah penyegaran ide dan pemikiran yang berkembang di kalangan generasi baru politik.

Bagi Jokowi sendiri, Golkar bisa dijadikan sebagai pengganti dayung yang patah dalam turbulensi politik elektoral yang sudah lewat. Golkar perlu bekerja lebih keras menjelaskan dimensi-dimensi pembangunan nasional yang sedang dan akan dijalankan, termasuk yang memasuki wilayah Sumbar.

Sungguh penulis sangat sedih. Manakala pembangunan jalan tol lintas Sumatera sudah mulai terasa di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, justru ruas yang melintas di Sumbar belum sama sekali disentuh. Media sosial dipenuhi sorak-sorai yang merayakan betapa Sumbar berbeda.

Jauh lebih banyak yang bahagia dan gembira, andai ruas jalan tol Padang – Pekanbaru gagal dibangun. Kebanggaan atas tanah sebagai harta pusaka tinggi, terus dikumandangkan sebagai identitas yang khas dan tak bisa diubah siapapun.

Golkar Sumbar butuh penugasan khusus, sebagaimana terjadi dalam jajaran Kabinet Pembangunan IV dan V dalam masa Presiden Soeharto. Sumbar mendapatkan anugerah Parasamya Purna Karya Nugraha sebanyak dua kali. Kepesatan laju pembangunan menjadi indikator yang digunakan. Kebetulan, kabinet memang berisi banyak tokoh Sumbar. Merekalah yang menyambungkan metode pembangunan dalam pikiran rezim dengan adat-istiadat Minangkabau.

Adat diisi, lembaga dituang. Dampak yang paling terasa adalah kemajuan sumberdaya manusia. Sumbar masih menjadi provinsi paling depan dalam mengirimkan pelajar-pelajarnya di pelbagai perguruan tinggi favorit di dalam dan luar negeri. Dampaknya, lingkungan aktivis kampus banyak diisi oleh putra-putri Minangkabau.

Namun, jika memang Sumbar sudah atau mulai dianggap sebagai “provinsi yang hilang”, sungguh penulis hanya bisa mengutuk diri sendiri sebagai Malin Kundang dalam era demokrasi moderen. Walau penulis paham, Malin Kundang hanyalah mitos rekaan kolonial…

Jakarta, 4 Maret 2020