Gelondingan kayu yang hanyut bersama banjir bandang di Sumatera Utara (foto : kredit Antara)
JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menelusuri sumber dan penyebab ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera.
Kemenhut turut menyoroti potensi kayu-kayu tersebut berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya telah terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).
Fokus Ditjen Gakkum, ujarnya, adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ujar Dwi dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (30/11).
Sepanjang 2025, kata Dwi, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatera. Termasuk di Aceh Tengah pada Juni 2025 saat penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.
Tidak hanya itu, di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025 berhasil diungkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu/log, 2 unit ekskavator, dan 1 unit bulldozer.
Di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang pengeluarannya turut melibatkan dokumen PHAT bermasalah.
Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan pada Oktober 2025, diamankan 4 unit truk bermuatan kayu bulat sebanyak 44,25 meter kubik dengan dokumen kayu yang bersumber dari PHAT yang telah dibekukan.
“Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” tuturnya.
Untuk itu, Kemenhut saat ini melakukan moratorium layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPuHH) untuk tata usaha kayu di PHAT di areal penggunaan lain (APL) sebagai bagian pencegahan penggunaan skema tersebut untuk melakukan peredaran kayu ilegal hasil pembalakan liar.
Kerusakan Ekosistem Batang Toru
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara (Sumut) menyatakan banjir bandang hingga tanah longsor di sejumlah daerah Sumut terjadi karena kerusakan Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba menyebutkan daerah-daerah yang mengalami kerusakan terparah berada di sekitar Batang Toru, meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.
“Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara,” ujar Rianda, Jumat (28/11/2025) dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya secara administratif, tutupan hutan Harangan Tapanuli terbagi di Tapanuli Utara (66,7%), Tapanuli Selatan (22,6%), dan Tapanuli Tengah (10,7%). Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini menjadi sumber air utama, pencegah erosi, serta pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir hingga ke wilayah hilir.
“Kami melihat setiap banjir membawa kayu-kayu berukuran besar. Citra satelit pun menunjukkan area gundul di sekitar lokasi. Ini bukti bahwa kebijakan yang membuka ruang pembukaan hutan oleh perusahaan telah memperparah kerusakan di Batang Toru,” ujarnya.
Rianda menilai gelondongan kayu yang terseret banjir menjadi indikator kuat adanya penebangan di kawasan sekitar bencana. Laju deforestasi di wilayah itu sulit dibendung karena perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di ekosistem Batang Toru melakukan penebangan pohon dengan berlindung dibalik izin dikeluarkan pemerintah.
“Banjir bandang dan tanah longsor sering disebut sebagai akibat dari hujan yang berlangsung secara terus menerus seolah-olah bencana yang datang murni dari alam tanpa campur tangan manusia,” katanya.
Rianda menambahkan dari dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2026, wilayah yang berada di Ekosistem Batang Toru masuk ke dalam kategori dengan risiko tinggi banjir dan longsor.
“Hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah. Daerah yang terdampak banjir dan longsor sekarang memang sudah dipetakan sebagai kawasan rawan,” ungkapnya.
Walhi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian Batang Toru yang menjadi habitat satwa langka seperti Orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan berbagai spesies dilindungi lainnya.
“Bencana alam yang terjadi bukan hanya sekedar perubahan iklim dan intensitas hujan tinggi, namun faktor pendukung besarnya yaitu illegal logging yang cukup masif. Kerusakan ekosistem tentunya mengancam keanekaragaman hayati, dan juga meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat di sekitarnya,” paparnya.
Rianda menuding tujuh perusahaan yang diduga berperan dalam kerusakan hutan dan lahan di DAS Batang Toru, mulai dari tambang, energi, hingga perkebunan. Perusahaan tersebut berada di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.
Oleh karena itu, Walhi menuntut pemerintah untuk menghentikan aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batang Toru. Kemudian menindak tegas pelaku perusakan lingkungan termasuk tujuh perusahaan yang diindikasikan merusak hutan dan lahan di DAS Batang Toru.
“Kami juga meminta pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan ekosistem Batang Toru melalui RTRW kabupaten, provinsi, dan nasional secara terpadu serta memastikan kebutuhan dasar para penyintas hingga mengevaluasi wilayah rawan bencana untuk memitigasi kejadian serupa,” tutupnya.
Sebelumnya Polda Sumut mencatat bencana banjir, longsor hingga angin puting beliung meluas hingga ke 19 kabupaten kota di Sumut. Intensitas hujan tinggi dan kerusakan alam menjadi penyebab utama bencana beruntun dalam beberapa hari terakhir.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan mengatakan dari total kejadian yang dipetakan, bencana didominasi oleh banjir sebanyak 214 kejadian, disusul tanah longsor 135 kejadian, pohon tumbang 16 kejadian, serta angin puting beliung 2 kejadian.
“Tercatat 62 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 82 orang dan yang masih belum ditemukan atau masih dalam pencarian sebanyak 65 orang. Kemudian sebanyak 9.845 orang yang terdampak masih mengungsi di lokasi yang telah disediakan,” ujar Ferry, Jumat (28/11/2025).
Wilayah yang terdampak bencana yakni Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias, Padangsidimpuan, Langkat, Nias Selatan, Serdangbedagai, Medan, Deliserdang, Tanah Karo, Tebingtinggi, Batubara, Binjai, dan Asahan.
“Wilayah terdampak paling parah meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), serta wilayah Kota Medan,” ujarnya.
Reaksi Keras Kepala BP BUMN
Setelah pernyataan Walhi, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mendesak para Kapolda dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat untuk mengusut tuntas perusakan hutan yang disebutnya memicu bencana di tiga provinsi tersebut.
“Banjir bandang di Sumbar, Sumut dan Aceh ini terjadi akibat pembalakan hutan. Tangan manusia yang membuat bencana ini. Kapolda di tiga daerah itu harus usut perusakan hutan liar di Sumbar,” ucap Dony dalam keterangan resmi, Sabtu (29/10).
Bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar dalam beberapa hari terakhir. Bencana itu menimbulkan korban jiwa hingga 303 orang meninggal hingga Sabtu sore ini.
Dari banyak video beredar, air bah membawa potongan kayu dalam insiden bencana tersebut. Dony menyakini insiden itu terjadi karena pembalakan liar yang masfi di daerah hulu sungai. Dony pun mendesak polisi mengusut tuntas perusakan hutan yang memicu bencana.
Menurutnya, banjir tidak terjadi secara alami sepenuhnya. Ia menilai pembalakan liar 99 persen memicu kerusakan hutan dan memperparah aliran air.
Selain itu, Dony menegaskan pentingnya percepatan penanganan untuk mengurangi risiko bencana lanjutan. COO Danantara tersebut mengingatkan cuaca ekstrem masih berpotensi memicu longsor baru. Seluruh pihak diminta tetap waspada dan mengikuti instruksi otoritas resmi. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Saya berharap Kapolda segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Kerja cepat dan terarah dinilai menentukan keberhasilan pemulihan Sumatra. Dengan demikian, seluruh pihak dapat bergerak dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan warga,” ujar Dony.
Dony juga meminta seluruh BUMN membantu korban banjir di Sumatra. Dony menyebut koordinasi tanggap darurat harus berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kepada seluruh BUMN agar ikut membantu saudara kita melalui BUMN Peduli,” ucapnya seperti dikutip dari CNNIndonesia. (*)
Awaluddin Awe
