Prabowo mwmberikan penjelasan kepada wartawan sesaat tiba di Tapanuli Utara. Prabowo menyebut situasi di daerah bencana sudah membaik. Hal ini disampaikannya menanggapi permintaan status bencana nasional untuk bencana di Sumatera. (Foto : foto layar MetroTv)
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto sesaat tiba dalam kunjungannya ke lokasi gempa di Tapanuli, Sumatera Utara mengatakan kondisi bencana sudah membaik. Sebab itu Pemerintah tidak akan memberlakukan bencana longsor di Sumatera sebagai bencana longsor.
Prabowo sejak Senin (1/12) sudah berada di lokasi gempa di Tapanuli Utara, setelah terbang dari Bandara Halim Perdanakusumah, pada pagi harinya.
Prabowo akan meninjau lokasi banjir dan longsor yang terjadi di tiga wilayah provinsi di pulau Sumatra–Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Saat berada di Tapanuli, Sumut, Prabowo mulai membuka suara soal desakan agar bencana yang telah memakan korban jiwa ratusan orang dan menghancurkan infrastruktur di tiga provinsi itu dijadikan berstatus darurat bencana nasional.
“Ya kita monitor terus [soal penetapan status tanggap darurat bencana]. Saya kira situasi membaik ya, saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup ya,” katanya setelah turun dari helikopter kepada wartawan di Tapanuli, sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.
Prabowo merespons pertanyaan soal status tanggap darurat bencana di Sumatra tersebut.
Dia menyatakan akan menyerahkan penanggulangan dan pencarian korban sepenuhnya kepada pihak terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas. Dia menyatakan tak ada instruksi khusus kepada pihak-pihak terkait itu.
“Enggak [tak ada instruksi khusus], mereka sudah punya SOP, punya protap, ya kita sekarang apa yang dibutuhkan [dari pemerintah pusat], kita kerahkan,” katanya.
Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus mengirim bantuan yang dibutuhkan daerah untuk penanggulangan pascabencana dan operasi SAR, termasuk bantuan untuk mengatasi kesulitan logistik dan BBM bagi warga.
“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM sangat penting, listrik sebentar lagi [diupayakan mengalir], saya kira bisa dibuka semuanya,” katanya.
Pada kesempatan itu dia mengapresiasi kerja-kerja keras semua pihak, termasuk untuk membuka akses atau mengirim bantuan ke wilayah yang terisolasi pascabencana.
“Ada berapa desa yang terisolasi, insyallah bisa kita tembus, saya tadi sampaikan penghargaan terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras. BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” kata dia.
“Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, [pesawat] hercules. Pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insyaallah kita–dengan dengan kerja sama erat teamwork yang baik–kita bisa segera menghadapi musibah ini,” sambungnya.
Prabowo mengatakan setelah dari Sumut, dirinya langsung terbang ke Aceh untuk meninjau lokasi terdampak bencana di provinsi Serambi Mekkah tersebut.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (30/11) sore, total sementara korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh telah mencapai 442 orang.
Pemerintah pusat belum menetapkan status darurat bencana nasional untuk peristiwa banjir dan longsor di tiga wilayah provinsi di pulau Sumatra.
Gugat Bencana Nasional
Oleh karena itu, Koalisi masyarakat sipil Aceh meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional terhadap musibah banjir besar yang terjadi di tiga provinsi Sumatra tersebut.
“Kami mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh, Minggu kemarin, seperti dikutip dari Antara.
Koalisi masyarakat sipil peduli bencana ini terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), dan International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS).
Alfian mengatakan banjir besar dan longsor di tiga provinsi telah menimbulkan dampak luar biasa, korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat.
Situasi ini, lanjut dia, semakin diperburuk oleh kelangkaan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi kelaparan, serta padamnya pasokan listrik dan lumpuhnya jaringan komunikasi, sehingga membuat penanganan darurat semakin terhambat.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah, kata dia, tidak lagi memadai untuk menangani bencana yang sudah meluas, dengan kondisi fiskal yang sangat rendah termasuk kondisi keuangan di pemerintah provinsi, khususnya Aceh, yang tidak mungkin menangani berkelanjutan terhadap daerah bencana besar.
Advokat LBH Banda Aceh Rahmad Maulidin menjelaskan penetapan status darurat bencana nasional ini memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Kemudian PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, dan pedoman-pedoman lain terkait penetapan status keadaan darurat bencana.
“Selain itu, kami juga mendorong agar Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bersama-sama meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional,” kata Rahmad Maulidi.
Sebelumnya, Anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil mendesak pemerintah pusat menetapkan banjir dan longsor di Sumatra sebagai darurat bencana nasional.
Menurutnya kondisi warga di wilayahnya kini kian memprihatinkan. Menurut dia, banjir telah menyebabkan banyak keluarga terjebak, akses darat terputus, dan distribusi bantuan belum mampu menjangkau seluruh titik terdampak.
“Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut,” ujar Nasir dalam keterangannya, Jumat (28/11).
Belakangan permintaan yang sama juga diajukan oleh anggota DPRRI asal Dapil Sumbar Hj Nevi Zuairina. Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah memberlakukan status bencana nasional juga.
Tetapi saat dikonfirmasi tentang permintaan ini kepada Sestama BNPB Rustian, dia menjawab bahwa permintaan status bencana nasional itu bukan diajukan kepada pemerintah pusat.
“Jika meminta status bencana nasional harus kepada para gubernur dulu. Jika para gubernur merasa memang perlu mendapatkan status bencana nasional, baru diajukan kepada Pemerintah pusat,” tangkis Rustian melalui jaringan telepon pribadinya, Ahad malam.
Dalam kesempatan terpisah, pada hari yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan alasan bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatra pada pekan lalu belum ditetapkan sebagai bencana nasional, karena membandingkan skala bencana nasional yang pernah terjadi sebelumnya.
Dia mengklaim suasana mencekam memang terlihat di media sosial, tapi tidak demikian dengan kondisi terkini di lapangan.
Ia menjelaskan sejauh ini bencana di Indonesia yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional adalah pandemi Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004.
“Kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya, yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19 dan Tsunami 2004. Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB kemudian gempa Cianjur (bukan bencana nasional),” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11), dikutip dari detikSumut.
Kemudian, dia mengatakan belum ditetapkannya status bencana nasional juga berdasarkan pertimbangan dari skala korban dan akses menuju lokasi bencana.
Pada Senin ini, dikutip Biro Sekretariat Presiden, Prabowo melihat langsung apakah langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam keterangannya, pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Prabowo juga meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.
Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian para korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan.
Korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh bertambah menjadi total 442 orang berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (30/11) petang.
“Berdasarkan data sementara, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa, dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam konferensi pers di Pos Pendukung Nasional, Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumut, kemarin.
Suharyanto berkata tim gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.
Akses masih terputus
Suharyanto juga membeberkan akses ke beberapa wilayah di Sumut masih belum bisa ditembus, di antaranya jalur Tapanuli ke Sibolga. Kata dia, akses jalur tersebut tertutup longsoran yang sangat panjang, mencapai hampir 50 kilometer.
Ia menyebut tim gabungan terus berupaya untuk membuka akses jalan tersebut. Menurutnya, akses tersebut kemungkinan baru bisa dibuka sepenuhnya dalam 3 hingga 4 hari mendatang.
Di Aceh, beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Seperti Tapanuli dan Sibolga, wilayah-wilayah ini menghadapi masalah akses.
Sementara di Sumbar, wilayah-wilayah yang terdampak bencana ini bisa diakses lewat jalur darat. Beberapa wilayah terdampak si Sumbar adalah Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang.
“Yang menjadi PR yang masih harus bersatu padu Satgas Nasional ini memang adalah untuk Sumatra Utara di dua kabupaten kota yang paling menonjol, Tapanuli Tengah dan Sibolga,” tutur Suharyanto dalam konferensi pers, Minggu.
“Kemudian Aceh, karena Aceh ini masih banyak yang terputus (aksesnya),” imbuhnya.
Ribuan kayu penuhi Pantai Parkit
Sebuah video memperlihatkan tumpukan ribuan potongan kayu memenuhi Pantai Parkit di Kota Padang, Sumatra Barat setelah banjir bandang terjadi di wilayah tersebut.
Dalam video yang diunggah akun Instagram @antaranewscom, terlihat tumpukan kayu itu memenuhi area muara dan bibir Pantai Parkit pada Jumat (28/11).
Masih dalam video itu, terlihat air pantai tampak berwarna kecoklatan. Selain tumpukan kayu, berbagai sampah juga terlihat menumpuk di lokasi.
“Pada Jumat (28/11), area muara dan bibir Pantai Parkit tertutup ribuan potongan kayu serta sampah hanyut lainnya. Kondisi ini mengganggu akses nelayan dan mengubah tampilan pantai secara signifikan,” demikian keterangan dalam unggahan itu.
Terkait hal ini, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menelusuri sumber dan penyebab ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber. Mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).
“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ujar Dwi dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu.
Gajah Ikut Mati
Sementara itu, seekor Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) ditemukan mati akibat bencana alam berupa banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Tubuhnya ditemukan dalam kondisi tersungkur dengan kepala tertimbun material yang terbawa banjir di Desa (Gampong) Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Sabtu (29/11).
Lokasi penemuan satwa itu berada di daerah terisolasi akibat banjir bandang luapan Sungai Meureudu yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sekitar dua jam.
Gajah tersebut terbenam di dalam tumpukan kayu hutan dan lumpur yang terbawa banjir. Setengah badan gajah terkubur dengan kepalanya mengarah ke bawah.
“Di desa ini tidak ada gajah, warga belum pernah lihat gajah karena biasanya gajah ada di hutan. Baru sekarang ini kami lihat gajah mati karena banjir,” kata Muhammad Yunus, warga Desa Meunasah Lhok.
Ia mengatakan warga tidak bisa memindahkan bangkai gajah itu karena kondisi medan yang sulit dan tidak ada peralatan memadai.
Menurut dia, gajah itu kemungkinan terseret banjir dari hutan di bagian hulu sungai.
“Kami juga kaget ada banyak kayu hutan terbawa sampai ke sini. Saya tidak pernah lihat kayu-kayu sebesar ini,” katanya.
Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri mengaku sudah mendapat informasi penemuan bangkai gajah ditumpukan kayu hutan yang terbawa banjir bandang.
Ia mengaku belum bisa memastikan apakah banjir bandang ini akibat kerusakan hutan di daerah hulu.
Namun, ia mengakui banyak kayu dari hutan yang hanyut terseret banjir sehingga menimbulkan kerusakan parah terhadap rumah warga, fasilitas umum, sekolah, dan rumah ibadah di Pidie Jaya.
“Sampai hari ini saya belum tahu kondisi di gunung bagaimana. Apakah kayu-kayu ini akibat penebangan atau apa, kami belum tahu. Insya Allah setelah ini kita akan cek kondisi hutan,” katanya.
Ada Kampung Hilang di Aceh
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan banjir dan longsor Aceh beberapa hari lalu ibarat tsunami kedua yang bikin porak-poranda permukiman hingga menghilangkan sejumlah kampung.
Menurutnya, ada sekitar 4 kampung yang hilang disapu banjir bandang hingga longsor seperti kampung di daerah Sawang, Jambo Aye di Aceh Utara hingga kampung di kawasan Peusangan, Bireuen.
“Ada beberapa kampung hilang entah ke mana, yaitu Sawang, Jambo Aye di Aceh Utara, Peusangan di Bireuen, malam itu 4 kampung juga gak tau entah ke mana. Jadi Aceh sekarang seperti tsunami kedua,” kata Mualem sambil menangis saat Apel Tim Recovery Bencana yang digelar di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda (SIM), akhir pekan lalu.
Untuk itu Mualem menegaskan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tanpa jeda.
Percepatan pembukaan akses darat menjadi prioritas utama untuk memastikan logistik segera menjangkau masyarakat, terutama di desa-desa yang terisolasi.
“Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” ujar Mualem.
Situasi terkini pasca banjir longsor di Aceh, Senin (1/12) sejumlah bantuan logistik dan perlengkapan di pengungsian sudah mulai masuk ke daerah terisolir seperti di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tamiang.
Skala bantuan masih kecil karena akses menuju daerah terisolir saat ini hanya bisa menggunakan lewat udara dan jalan darat masih terputus.
Pemerintah kini kebut pembangunan jembatan bailey di Bireuen – Aceh Utara agar mobilitas untuk penyaluran bantuan bisa menggunakan jalur darat.
“Konektivitas Bireuen-Aceh Utara sudah mendapatkan solusi. Pembangunan jembatan Bailey hari ini sudah mulai dikerjakan. Targetnya tiga hari selesai dan bisa dilalui,” kata Sekda Aceh, M. Nasir, Minggu (30/11).
Data terbaru BNPB mencatat banjir dan longsor Aceh mengakibatkan 96 jiwa meninggal dunia per Senin (1/12). (*)
Sumber : CNNIndonesia dan sumber lainnya
Awaluddin Awe
