Kemendagri Minta Kepala Daerah Kendalikan Harga Beras

  • Bagikan

Plt Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait antisipasi gejolak harga beras, di Badung, Bali, Jumat (15/9/2023).

Harianindonesia.id  – Badung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua kepala daerah mengendalikan harga dan ketersediaan beras. Sebab, komoditas pangan tersebut menjadi penyebab inflasi sejak awal 2023.
“Yang harus jadi prioritas intervensi adalah beras,” kata Plt Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan di Intercontinental Resort Bali, Jumat malam (15/9/2023).

Ahmad mengatakan kepala daerah wajib mengecek langsung stok beras di pedagang serta memiliki data terkait itu. Apalagi, El Nino memengaruhi stok beras.

Pemerintah daerah, Ahmad melanjutkan, juga perlu menyamakan semua data ketersediaan stok beras untuk pengambilan keputusan yang tepat. “Data seperti ini penting diintegrasikan, sehingga pengambilan keputusan betul-betul berdasarkan data,” katanya.

Ahmad juga mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan tidak ada gangguan distribusi beras. Apabila ada jalan yang rusak, pemerintah daerah segera memperbaikinya agar distribusi bahan pangan itu tidak terganggu dan mengakibatkan naiknya harga beras.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bali I Wayan Serinah mengatakan kerja sama antar instansi tak kalah penting untuk menjaga harga dan stok beras. Misalnya, kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan Bulog, Perumda Pangan, dan lainnya.

Serinah mengeklaim Pemprov Bali sudah berupaya mencegah dampak El Nino dengan beragam cara. Antara lain, pembagian bibit, pupuk, dan kebutuhan bercocok tanam lainnya pada petani.

Serinah berharap ketersediaan stok beras dan bahan pangan lain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bali selama musim kemarau. Dia optimistis Bulog bisa menutupi jika ada defisit beras di Pulau Dewata.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan setiap kepala daerah wajib punya cadangan pangan daerah. Kepala daerah juga bisa memanfaatkan Bulog sebagai gudang cadangan pangan daerah.

SIMAK JUGA :  Kapolda Sulut: Kesejukan Alam Kota Tomohon Menampakan Kedamaian Masyarakatnya

“Daerah tidak perlu membangun gudang lagi, pakai saja Bulog,” kata Arief.

Arief mengeklaim kenaikan harga beras lumrah terjadi menjelang akhir tahun. Sebab, produksi beras pada akhir tahun rendah.

( Tri )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *