TANJUNG REDEB, harianindonesia.id – Menanggapi respon masyarakat terkait besaran tunggakan pembayaran Air PDAM hingga 18 Milyar dan membuat PDAM Tirta Segah tidak setor Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari penyertaan modal pemerintah, Bupati Berau H Muharram, secara tegas meminta kepada pihak PDAM Tirta Segah untuk bisa buka-bukaan di Publik siapa pejabat tersebut.
”Jangan ada kata segan atau ditutupi, saya minta PDAM dalam hal ini harus bisa terbuka siapa oknum pejabat dinas tersebut. Agar permasalahan ini bisa segera selesai dan tidak menjadi pembicaraan lebih luas di masyarakat,”tegas Bupati Muharram diruang kerjanya, Selasa (16/7/2019) sekitar pukul 16.30 wita.
Penunggakan bayaran air bersih tersebut, diindikasi adanya oknum pejabat yang tinggal dirumah dinas, setelah tidak menjabat lagi enggan membayar sehingga terjadi penunggakan pembayaran.
Bupati Muharram juga menjelaskan, didalam aturan Dinas itu ada dua jalur didalam pembiayaan Rumah Dinas. pertama, setiap pejabat yang mendapatkan rumah dinas ada pembayaran iuran penunjangnya disertai dengan pembayaran iuran kebersihan, kesehatan, keamanan dan juga air bersih yaitu PDAM. Sehingga, jika sudah gajian wajib bagi pejabat tersebut membayar sendiri dan tidak lagi ditanggung oleh kantor tempatnya berdinas.
Sebaliknya, jika pembayaran Kesehatan, Kebersihan, Keamanan dan Air Bersih ditanggung oleh Kantor, maka selayaknya PDAM bisa menagih kekantor instansi terkait dan jangan menyebutkan pejabatnya siapa.
“Masyarakat juga perlu mengetahui, jika memang yang bertanggung jawab dinasnya, maka selayaknya Dinas yang bertanggung jawab. Contoh saya sebagai Bupati, saya tidak mengetahui siapa yang bayar Air saya, yang saya tau itu semua masuk kebagian umum. Jika dalam perjalanan tidak dibayarkan, maka bukan salah saya karena merupakan tanggungan Dinas,”terangnya.(RF)
