Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Suku Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Senin, 16 Agustus 2021. Jaro Saija merasa bangga dan gembira /Tangkap layar Twitter, @Setkabgoid
JAKARTA – Pemerhati Baduy, Uday Suhada turut menanggapi, Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Suku Baduy saat pidato kenegaraan sidang tahunan bersama MPR RI, DPR RI, DPD RI, Senin, 16 Agustus 2021.
Pakaian adat Suku Baduy yang dikenakan oleh Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan sidang tahunan menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI merupakan pakaian dipersiapkan oleh Jaro Saija, selaku Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.
“Tentu saja masyarakat adat Suku Baduy merasa terhormat karena pakaian adat Suku Baduy dikenakan oleh Kepala Negara di ajang Sidang Paripurna MPR RI. Saya sebagai pemerhati Baduy berterima kasih atas apresiasi Pak Jokowi (Presiden Jokowi) terhadap saudara-saudara kita di Baduy,” kata Pemerhati Suku Baduy Uday Suhada kepada Kabar Banten, Senin, 16 Agustus 2021.
Sayangnya, diungkapkan Uday Suhada, Presiden Jokowi belum sempat berkunjung langsung ke sana yaitu ke Suku Baduy, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak.
“Mudah-mudahan Beliau (Presiden Jokowi) bisa sisihkan waktu untuk menyapa langsung masyarakat Suku Baduy. Sebab banyak kearifan lokal yang patut kita teladani,” katanya.
“Kita harus belajar soal kemandirian pangan, soal menjaga bahkan hidup menyatu dengan alam, soal keteraturan sosial, soal penegakan hukum dan lainnya,” kata Uday Suhada menambahkan.
Uday Suhada menegaskan, setidaknya ada kebanggaan bagi mereka, bahwa eksistensi masyarakat Baduy diakui, terlebih alasan Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Baduy karena menghormati adat istiadat yang berlaku di sana.
Namun demikian ada sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat Baduy saat ini, yakni soal kolom KTP yang masih dikosongkan atau diisi dengan agama lain.
“Padahal agama atau kepercayaan mereka adalah Sunda Wiwitan,” katanya.
Lebih lanjut Uday Suhada menuturkan, masalah lainnya soal keterbatasan lahan.
“Keluhan ini sudah disampaikan oleh para pemangku adat ke Pemda setempat, tapi terkendala karena hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” katanya.
Uday Suhada menjelaskan, seperti telah diketahui luas tanah ulayat Suku Baduy 5.101,85 hektare, seluas 3.000 hektare diantaranya dijadikan hutan tutupan.
Sedangkan perkampungan, huma dan hutan produksi hanya 2.000 hektare.
“Persoalan ini muncul karena jumlah penduduk semakin bertambah. Saat ini sudah sekitar 14.600 jiwa, yang tersebar di 68 kampung, 3 diantaranya adalah kampung Suku Baduy Dalam (Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana),” kata Uday Suhada. (Red)
