PRESIDEN JOKO WIDODO – membuka kembali perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Senin (3/1). (Foto : kredit utusan indonesia)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo membuka kembali secara resmi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (3/1), setelah sempat diberhentikan sementara pada akhir tahun 2021 lalu.
Perdagangan pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (3012) dengan kapitalisasi pasar tertinggi mencapai Rp8.354 triliun lebih.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyambut baik perkembangan
yang terjadi di Pasar Modal Indonesia pada 2021 dengan harapan akan semakin
bertumbuh dan memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Presiden, pemulihan ekonomi nasional tidak lepas dari upaya penanganan
pandemi COVID-19 melalui percepatan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat
Indonesia.
Sampai dengan akhir Desember 2021 telah dilaksanakan vaksinasi
sebanyak 281 juta dosis dengan vaksinasi anak telah mencapai 3,8 juta dosis.
“Ini kerja keras kita semuanya, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BIN, seluruh perusahaan-perusahaan swasta besar maupun menengah kecil, ormas
bergerak. Kebersamaan gotong royong inilah modal kita.” kata Presiden.
Perekonomian nasional saat ini telah mulai pulih ditandai dengan berbagai indikator
seperti neraca perdagangan yang surplus, indeks konsumsi dan produksi yang
meningkat serta peningkatan indeks manufaktur dan konsumsi listrik rumah
tangga dan produksi.
“Yang berkaitan dengan ekonomi, pemulihan ekonomi kita cukup kuat, neraca
dagang kita surplus.Optimisme melihat angka-angka seperti ini harus kita
tunjukkan,” lanjut Presiden.
Kinerja positif pasar modal Indonesia bersama kinerja sektor ekonomi yang lain
menjadi modal optimisme Indonesia untuk terus bekerja keras menghadapi
banyaknya tantangan dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
rakyat.
Capaian positif di Pasar Modal ini lebih baik dibanding kinerja bursa saham
negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina.
“Kita harapkan ini akan terus membesar dan memberi dorongan terhadap
pertumbuhan ekonomi negara kita,” kata Presiden.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan kondisi sektor jasa keuangan di 2021 yang stabil dengan
kinerja yang semakin membaik didorong aktifitas perekonomian yang semakin
meningkat.
“Sektor finansial kami laporkan stabil. Permodalan perbankan sangat kuat dengan
likuiditas yang tersedia. Sementara pertumbuhan kredit sampai November
mencapai 4,8 persen (yoy), sedangkan rasio permodalan asuransi jiwa dan asuransi
umum (RBC) sangat terjaga karena mencapai 329 persen,” kata Wimboh.
Di pasar modal, menurut Wimboh pertumbuhan di 2021 mencapai angka yang di
luar perkiraan seperti indeks harga saham gabungan yang tumbuh 10,08 persen,
jumlah investor yang melonjak sangat tinggi serta penghimpunan dana yang
mencapai rekor tertinggi selama ini.
Per 30 Desember 2021, IHSG berada di level 6.581,48 atau meningkat 10,08 persen
secara year to date (Ytd).
Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp8.256triliun atau naik 18,45 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yakni Rp6.970
triliun.
Aktivitas perdagangan juga mencatatkan rekor-rekor baru, diantaranya frekuensi
transaksi harian tertinggi terjadi pada tanggal 9 Agustus 2021 yang mencapai 2,14
juta kali transaksi, volume transaksi harian tertinggi yang mencapai 50,98 miliar
saham di 9 November 2021, dan kapitalisasi pasar tertinggi yang mencapai Rp8.354
triliun di 13 Desember 2021.
Dari sisi supply, pada 2021 OJK telah menerbitkan 53 surat efektif bagi perusahaan
yang akan melakukan penawaran umum perdana saham dengan fund raised
mencapai Rp61,66 triliun.
Adapun pertumbuhan IPO di Indonesia akan terus
bertumbuh seiring keberadaan 43 calon perusahaan yang masih dalam proses
penawaran umum (Data per 31 Desember 2021).
Dari sisi demand, terjadi peningkatan jumlah investor Pasar Modal secara signifikan di sepanjang tahun 2021. Per 30 Desember 2021, jumlah investor sebanyak 7,49
juta atau meningkat sebesar 92,99 persen dibandingkan akhir tahun 2020 yang
tercatat hanya sebesar 3,88 juta.
Jumlah ini meningkat hampir tujuh kali lipat
dibandingkan akhir tahun 2017.
Berdasarkan data di KSEI, peningkatan jumlah investor ini didominasi oleh investor
domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 59,98 persen dari
total Investor.
Nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal juga mengalami peningkatan. Hingga 30
Desember 2021, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 0,85 persen dari
sebelumnya pada akhir tahun 2020 tercatat Rp573,54 triliun naik menjadi
Rp578,44 triliun.
Sementara itu, pada periode yang sama, total Asset Under Management (AUM) Reksa
Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD),
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana
Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan KIK Efek
Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) juga mengalami peningkatan sebesar 2,63
persen dari sebelumnya sebesar Rp827,43 triliun per 30 Desember 2020 menjadi
Rp849,23 triliun.
Jumlah total produk RDPT, KIK DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, KIK EBA-SP, ETF dan
KPD per 30 Desember 2021 sebanyak 774 dengan jumlah total nilai dana kelolaan
Rp285,56 triliun.
Sementara dari industri Pasar Modal Syariah, per 30 Desember 2021, Indeks Saham
Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada 189,02 poin atau meningkat sebesar 6,50
persen dibandingkan indeks ISSI pada 30 Desember 2020 sebesar 177,48 poin.
Jumlah Saham Syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah juga tercatat
mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 441 Efek Syariah per 30
Desember 2020 menjadi sebanyak 494 Efek Syariah pada 30 Desember 2021.
Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar saham syariah juga mengalami
pertumbuhan sebesar 19,36 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.344,93 triliun
menjadi Rp3.983,65 triliun per 30 Desember 2021.
Pertumbuhan Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan layanan baru untuk
mendukung pelaku UMKM dalam memperoleh pendanaan melalui Pasar Modal juga tercatat mengalami peningkatan, hingga 30 Desember 2021, terdapat tujuh
Penyelenggara (penyedia platform) yang memperoleh izin dari OJK.
Jumlah ini meningkat 75 persen dibandingkan per 30 Desember 2020, yang hanya
tercatat sebanyak empat Penyelenggara. Pada periode yang sama, jumlah
Penerbit/pelaku UMKM yang berhasil menghimpun dana melalui SCF juga
meningkat 48,84 persen dari sebelumnya 129 perusahaan per 30 Desember 2020
menjadi 192 perusahaan.
Dari sisi Pemodal SCF juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar
319,56 persen dari sebelumnya 22.341 pemodal per 30 Desember 2020 menjadi
93.733 pemodal.
Total dana yang dihimpun juga meningkat sebesar 115,48 persen
dari Rp191,2 miliar menjadi Rp412 miliar.
Kebijakan 2022
Pada 2022 ini, OJK akan me-review kembali kebijakan yang sebelumnya telah
dikeluarkan khususnya dalam rangka menjaga daya tahan dan mengendalikan
volatilitas Pasar Modal akibat dampak pandemi Covid 19.
Kebijakan-kebijakan yang
dinilai sudah kurang relevan, tentunya akan ditinjau kembali dan selanjutnya
mengambil langkah-langkah untuk melakukan normalisasi.
Wimboh dalam kesempatan itu juga menjelaskan beberapa inisiatif dan kebijakan strategis yang rencananya akan dikeluarkan OJK di sepanjang tahun 2022
diantaranya:
1. Mempersiapkan operasionalisasi dan infrastruktur bursa terutama legalitas
pendukung penyelenggaraan bursa karbon agar Indonesia menjadi pusat
perdagangan karbon dunia. Penerapan ekonomi hijau termasuk bursa karbon
akan didukung oleh taksonomi hijau yang segera akan diterbitkan.
OJK akan terus mengembangkan instrumen berbasis ekonomi hijau dan indeks
bursa yang kita sebut IDX ESG Leaders Index dan Indeks Sri Kehati untuk
meningkatkan peran emiten dalam mengimplementasikan kaidah ekonomi hijau.
2. Selain dari sisi instrumen investasi, OJK juga akan memperluas basis emiten
diantaranya melalui sekuritisasi aset dan pembiayaan proyek strategis untuk
mendukung kebutuhan pembiayaan infrastruktur 2020-2024 yang berkisar di
angka Rp6.445 Triliun (Bappenas, RPJMN 2020-2024).
OJK akan terus mengakomodir calon emiten perusahaan start-up berbasis
teknologi untuk melakukan Penawaran Umum di bursa domestik melalui
kebijakan yang akomodatif dengan mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2021
tentang Multiple Voting Share pada bulan Desember 2021.
3. Perluasan dan percepatan pelaku UMKM untuk masuk ke pasar modal melalui
platform Securities Crowdfunding dan optimalisasi papan akselerasi UMKM
yang bekerja sama dengan Pemda untuk mendapatkan Surat Perintah Kerja yang
potensinya sebesar Rp74 triliun.
4. Pengembangan instrumen derivatives untuk indeks saham, suku bunga (forward
rate agreement dan swap), derivatives nilai tukar (swap, forward rates dan
options) dapat ditransaksikan secara transaparan dalam regulated market di
bursa. Detail strategi dan target pengembangan instrumen derivatif telah
dimasukkan dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKP3K)
Percepatan pengembangan infrastruktur Central Counterparty Clearing house
(CCP) yang akanselesai tahun 2022 yang merupakan terobosan penting bagi
pendalaman pasar keuangan dalam menjaga integritas pasar sehingga informasi
mengenai instrumen yang diperdagangkan baik transaksi dan harga dapat lebih
transparan ke publik.
(***)
rel
Awaluddin awe
