Oleh : Awaluddin Awe*)
dari berbagai sumber
JAKARTA (Harianindonesia.id) –
Menteri Investasi Bahlil memastikan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang Galang, Batam, Kepulauan Riau tetap akan dijalankan, meski terjadi konflik antara warga dan aparat.
Bahlil, saat berbicara di depan Komisi VI DPRRI, Rabu (13/9/2023) mengemukakan alasannya mengapa PSN Rempang Eco City tetap harus dijalankan.
Menurut Bahlil, investasi dari Xinyi Group di Rempang berupa pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China itu, memiliki potensi penciptaan nilai tambah signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor maupun supplier yang diklaim anak-anak bangsa.
Dia menegaskan langkah hilirisasi ini lebih layak ditempuh ketimbang hanya menggali pasir kuarsa dan menjualnya.
Soal investasi ini, tutur Bahlil, sejak Agustus lalu sudah dia sampaikan secara langsung dihadapan 3.000 KK dari 16 Kampung Tua di Rempang Galang.
“Artinya, saya bukan datang katanya katanya. Tetapi saya memang datang menemui mereka di kantor kecamatan. Tetapi situasinya belum kacau seperti saat ini,” paparnya.
Tetapi dia mengaku tidak bisa ke Rempang Galang sore ini, sebab masih harus menemani Presiden Jokowi besok meninjau pabrik baterai LG di Karawang.
Bahlil berjanji kepada anggota Komisi VI DPRRI akan datang ke Rempang Galang, Batam, minggu depan.
“Setelah itu, saya akan memberikan laporan kepada yang mulia – mulia di Komisi VI DPRRI ini,” tutur Bahlil dengan bahasa khasnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken Nota Kesepahaman dengan investor Xinyi dari China di Batam Agustus lalu.
Dalam investasi ini Xinyi menggandeng perusahaan nasional PT Makmur Elok Graha, anak usaha dari Artha Graha Group milik taipan Tomy Winata, dengan total nilai investasi diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.
Xinyi International Investment Limited dan PT Makmur Elok Graha sebelumnya juga telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Agreement) terkait rencana investasi itu di Chengdu, China, bulan Juli lalu.
Selain investasi dari Xinyi dari China, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga sudah merancang strategi investasi di Pulau Rempang Galang dengan taksiran investasi keseluruhan Rp381 triliun sampai pada tahun 2080.
Kawasan ekonomi baru di Pulau Rempang Galang yang digadang gadang bakal menyaingi Sentosa Island Singapura dan Genting Island Malaysia, seperti ditulis di situs BP Batam, rencananya akan dikembangkan di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Kawasan ini, pada tahun 2004 sebenarnya sudah dikuasai oleh PT MEG milik Tomy Winata sebagai Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE), atau lokalisasi kegiatan hiburan dan perjudian di Batam di Rempang Galang. Investasi ini juga sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD kota Batam.
Namun proyek spektekular Tomy Winata ini tidak bisa berlanjut karena Kapolri Jenderal Pol Sutanto saat itu melarang segala bentuk hiburan berbau perjudian di seluruh Indonesia. Proyek ini kemudian mangkrak.
Namun, proyek Tomy Winata ini ternyata berubah baju menjadi Eco City dan kemudian masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2023.
Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Beleid itu diteken langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 28 Agustus 2023 lalu.
Konsep pengembangan Pulau Rempang nantinya mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
Tetapi proyek ini kemudian ditolak oleh warga 16 Kampung Tua di Rempang Galang. Sebenarnya mereka bukan menolak tetapi tidak mau direlokasi dari tanah leluhur mereka.
Selain itu, pada saat KWTE dirancang pada tahun 2004, Walikota Batam (saat itu) Nyat Kadir sudah meneken SK 108 tahun 2004 yang menegaskan bahwa fasilitas umum dan sosial, serta pemukiman warga dari 17 Kampung Tua di Rempang Galang itu, tidak masuk dalam KWTE.
Namun, pada saat program Kawasan Eco City Rempang Galang diluncurkan pemerintah malah meminta warga bersedia direlokasi dari sana. Meski Pemerintah sudah menjanjikan akan memberikan lahan pengganti bagi setiap KK dari 16 Kampung Tua di Rempang Galang masing masing seluas 500 M3, satu unit rumah dengan luas 45 M3 yang ditaksir seharga Rp120 juta.
Terakhir pemerintah juga memberikan uang Rp1 juta lebih setiap bulannya, sampai warga mendapatkan tanah dan rumah pengganti itu.
“Lokasinya berada di tepi laut. Sehingga memudahkan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan untuk melaksanakan aktivitas. Dengan momentum pembangunan ini, saya berharap nasib masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik,” ujar Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9) lalu.
Tetapi warga tetap menolak. Mereka tidak mau keluar dari tanah leluhur mereka. Akhirnya aparat turun tangan. Terjadi gesekan tajam pada Kamis, (7/9) lalu. Sejumlah pasukan berkuatan anggota Polri dan TNI ‘memaksa’ warga untuk keluar dari pulau Rempang. Akhirnya terjadi bentrok tajam antara warga dan aparat penegak hukum.
Ada apa sebenarnya dibalik pengembangan Kawasan Eco City Rempang Galang yang melibatkan pengusaha nasional Tomy Winata ini?
Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi meminta Bahlil segera merapat ke Rempang imbas konflik di wilayah tersebut.
Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan.
Oleh karena itu, Bahlil diminta segera terbang ke Batam untuk berdialog dengan warga.
“Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik,” ucap Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).
Tokoh masyarakat Kota Batam yang juga mantan Ketua DPRD Kota Batam Taba Iskandar dan Akademisi sekaligus Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMRAH Batam, Prof. Dr. M. Syuzairi, M.Si., dalam penjelasannya kepada Harianindonesia.id menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara warga Kampung Tua Rempang dengan pemerintah adalah tidak terciptanya komunikasi yang baik.
“Warga Kampung Tua Rempang Galang tidak ada menolak investasi. Mereka sadar investasi penting untuk memajukan daerah mereka,” kata Taba.
Masyarakat, tambah Prof Syuzairi pula hanya mau tetap tinggal di dalam kawasan Eko City dalam format seperti apapun supaya mereka bisa pula mendapatkan manisnya investasi di Rempang Galang.
Jadi kata kunci kelanjutan proyek Rempang Eco City adalah terletak pada tata krama ketimuran semata, bicara baik baik dan dengarkan apa yang dimaui warga, cocokan dengan konsep kerja pemerintah. Ketemu, cun in.
Bukan pemaksaan kehendak atas dan kepentingan PSN. Saya lebih percaya dengan cara Presiden Jokowi dalam menyelesaikan sengkarut Rempang Eco City ini. Yakni berbicara baik baik dan mengetuk hati rakyat.
Saya haqul yakin Bahlil punya impresi yang sama dengan Jokowi tentang cara berbahasa ini. (*)
Penulis, adalah wartawan senior anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Eks Wartawan Bisnis Indonesia, kini memimpin Harianindonesia.id, tinggal di Jakarta
