Jakarta, – NasDem memutuskan bergabung dengan PDIP untuk menolak usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua Fraksi NasDem MPR, Taufik Basari mengatakan fraksinya mendukung keputusan Fraksi PDIP untuk menunda usulan amandemen konstitusi.
Dia menilai sudah tepat jika Fraksi PDIP sebagai salah satu pengusung amandemen konstitusi untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), memutuskan menunda usulan amandemen konstitusi ini.
Taufik Basari menilai penundaan usulan itu mencegah agar gagasan amandemen konstitusi terkait PPHN tidak menjadi meluas dengan memasukkan usulan masa jabatan presiden 3 periode maupun usulan perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilu.
Menurutnya, Fraksi NasDem sejak awal mengingatkan bahwa isu amandemen untuk PPHN ini akan membuka kotak pandora kemungkinan dorongan untuk amendemen soal masa jabatan presiden.
“Karena itu menunda usulan amandemen konstitusi dan pembahasan PPHN merupakan langkah yang tepat pada saat ini,” ucap Taufik Basari, Senin, 21 Maret 2022.
Dia menegaskan bahwa untuk melakukan perubahan UUD 1945, haruslah terdapat alasan yang fundamental dan didasarkan pada kebutuhan rakyat dan bangsa Indonesia.
“Kami menilai saat ini belum terdapat kebutuhan mendesak melakukan amandemen, baik untuk mengakomodir PPHN apalagi membuka peluang masa jabatan presiden menjadi tiga periode ataupun perpanjangan jabatan melalui penundaan pemilu. Karena itu, saat ini belum ada alasan yang cukup untuk melakukan amandemen,” kata Taufik Basari.
Dia mengatakan usulan amandemen terkait PPHN masih merupakan gagasan elit dan belum menjadi kebutuhan publik.
Dengan sikap NasDem yang akhirnya bergabung dengan PDIP, Konsultan media dan politik, Hersubeno Arief menilai Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan semakin terpojok.
“Sikap NasDem ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan ya, mengingat posisi partai ini dalam isu penundaan Pemilu,” ujarnya, Selasa, 22 Maret 2022.
“Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh meyakini wacana penundaan Pemilu tersebut bahkan sudah game over,” ucap Hersubeno Arief menambahkan.
Dia pun menekankan bahwa bergabungnya NasDem dengan PDIP, secara praktis operasi politik yang dilakukan Jokowi dan timnya sudah tertutup.
“Dengan bergabungnya Nasdem, sesungguhnya secara praktis operasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dan timnya, dalam hal ini yang menjadi dirigen adalah menko Marinvest Luhut Panjaitan, untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi melalui jalur amandemen undang-undang Dasar 1945 ini sudah tertutup,” kata Hersubeno Arief.
“Sementara yang menolak (penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden) itu ada enam partai. PDIP, Nasdem, PPP, dan Gerindra ini dari partai pendukung pemerintah, plus dua partai oposisi yakni PKS dan Demokrat,” tuturnya menambahkan.
Akan tetapi, Hersubeno Arief mengatakan ada banyak kekhawatiran yang dirasakan masyarakat terkait penolakan yang digaungkan sejumlah partai politik tersebut.
“Tapi kan yang banyak dikhawatirkan orang, siapa yang menjamin begitu pintu dilakukan Sidang MPR dan kemudian dilakukan pintu amandemen dibuka ini bisa macam-macam kepentingan masuk di situ. Itu yang kemudian disebut sebagai Kotak Pandora,” ujarnya.
“Banyak yang kemudian sejak awal sudah tutup pintunya rapat-rapat saja daripada nanti banyak sekali penumpang gelap, itu dalam bahasa PDIP,” ucap Hersubeno Arief menambahkan.
Sementara itu, dia melihat apa yang disampaikan oleh Taufik Basari ini merupakan ‘sinyal’ kepada Pemerintah.
“Saya sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem ini memberikan sinyal kepada pemerintah ‘sudah lah nggak perlu lagi melakukan lobi-lobi’,” kata Hersubeno Arief, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Hersubeno Point.
Source : Pikiran Rakyat
Editor : Abil Muhari
