MAYJEN TNI (P) MARKONI SH MH
Calon Ketua Umum DPP PKDP Indonesia Mayjen TNI (P) Dr Markoni SH MH berfoto dengan sejumlah pengurus DPW dan DPD PKDP yang telah mendukung dirinya, meskipun kemudian secara ikhlas menyerahkan jabatan Ketum DPP PKDP Indonesia kepada Jhon Kenedy Aziz. (Foto : kiriman)
PADANG (Harianindonesia.id) : Calon Ketua Umum DPP PKDP Indonesia yang baru saja pensiun dari Kepala BINKUM Mabes TNI, Mayjen TNI (P) Dr Markoni SH MH, akhirnya menyerahkan jabatan Ketum kepada pesaing dekatnya Jhon Kennedy Aziz, diujung pleno pemilihan Ketua Umum PKDP Indonesia, Kamis (2/3/2023) malam di Hotel Trumtun Padang.
Mubes ke VI DPP PKDP dengan agenda utama memilih pengganti H Refrizal, mantan anggota DPRRI dari Partai PKS yang dibuka Wagub Audy Joinaldi, Selasa (1/3) berakhir dengan legowonya Sang Jenderal memberikan jabatan Ketua Umum DPP PKDP kepada Anggota DPRRI dari Partai Golkar daerah pemilihan Sumbar II H Jhon Kenedy Aziz alias JKA.
Sidang Pleno pemilihan Ketum DPP PKDP sejak awal berjalan sangat alot. Ada dugaan, pimpinan sidang sudah diarahkan untuk mengganjal Jenderal asal Nareh Kota Pariaman itu melalui taktik penetapan syarat calon Ketum.
Sebaliknya, syarat calon Ketum dari kalangan Partai malah dicoret oleh pimpinan sidang, tanpa menunggu persetujuan floor.
Pimpinan sidang dengan Jumawa menyebut bahwa Jenderal Markoni tidak memenuhi syarat untuk menjadi Caketum, karena tidak menyertakan surat pernyataan bersedia menjadi calon dan mengajukan lima pengusul calon ketum dari lima DPW.
Sebaliknya pimpinan sidang dengan Jumawa juga membacakan surat dukungan dari 15 DPW yang mendukung putra asal Sungai Geringging Padang Pariaman itu. Belakangan diketahui, ada sejumlah Ketua DPW menyatakan bahwa nama mereka dicaplok begitu saja oleh Timses JKA.
Menurut Ketua DPW PKDP Jawa Timur Novendri Yusdi, upaya memenangkan JKA sebagai Ketua Umum sudah dilakukan oleh sejumlah Ketua DPW yang tergabung dalam aliansi DPW Pekanbaru yang awalnya melakukan kudeta tak berdarah dengan mengangkat salah satu tokohnya, yang notabene adalah Waketum DPP PKDP Indonesia pimpinan Refrizal.
Surat dukungan terhadap JKW ini diduga memiliki ikatan primordial sangat berat. Kuat dugaan tujuh dari Ketua DPW yang memberikan dukungan adalah berasal dari daerah yang sama dengan JKA.
Mereka dimobilisasi sedemikian rupa sehingga sampai di Padang dan diperlakukan dengan cara sangat istimewa sekali, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada Mubes mubes sebelumnya.
Pemukulan terhadap Ketua OKK DPP PKDP Indonesia Muhakam sebagai orang yaeng pertama kali mengajak Markoni maju menjadi Caketum oleh seseorang berinisial B, juga diduga kuat terkait dengan presure grup terhadap pemenangan JKA, meski JKA sendiri membantah hal ini di depan massa yang berkumpul usai pemukulan Muhakam.
Pleno pemilihan Caketum sempat deadlock karena Ketua DPW Jatim mempersoalkan tindakan masif yang dilakukan pimpinan sidang terhadap Jenderal Markoni.
Terakhir, salah satu Pembina DPP PKDP Indonesia Prof Armai melakukan rapat tertutup dengan sejumlah DPW dan kedua Caketum yakni Markoni dan JKA.
Akhirnya dengan jiwa besar dan penuh kesabaran, seperti seorang yang sangat paham dengan arti demokrasi dan hukum, Jenderal dan Doktor hukum militer ini dengan ikhlas menyerahkan jabatan Ketum PKDP kepada JKA dengan cara mengundurkan diri sebagai Caketum.
Dalam pidatonya, Markoni menyatakan sejak dari awal dirinya tidak menginginkan adanya perpecahan di tubuh PKDP, terutama di ajang Mubes. Sebab PKDP pada dasarnya adalah organisasi kekeluargaan dan silaturahmi bagi perantau untuk sepenuhnya kepentingan pembangunan ranah dan rantau.
“Dengan mempertimbangkan faktor fundamental PKDP itu, saya undur dari pencalonan. Silahkan saudara saya, sahabat saya JKA menjadi Ketua Umum DPP PKDP Indonesia. Semoga PKDP kita tetap utuh,” kata Markoni dengan sangat tenang dan terkesan tidak terlihat emosi.
Setelah Markoni menyampaikan pidatonya, Ketua DPW PKDP Jatim sebagai pendukung utama Markoni naik ke mimbar sidang untuk mempertanyakan dasar Markoni kemudian menarik diri dari pencalonan.
Novendri yang sejak awal sudah muak dengan tata cara tak simpatik dengan pimpinan sidang yang notabene pendukung JKA, naik ke mimbar untuk bicara dengan Prof Armai, sebagai tim negosiator antara para DWP dan Caketum.
Rupanya saat bicara dengan Markoni, Armai disebut Novendri menyatakan jika satu calon sudah didukung oleh mayoritas DPW maka caketum bersangkutan sudah berarti memang secara aklamasi.
Ini yang membuat berang Novendri. Sebab sudah termasuk dengan seorang pembina DPP PKDP Indonesia sekelas Prof Armai juga melakukan praktik politik menggemaskan di forum Mubes PKDP.
Tetapi demi melihat ketenangan Markoni melihat permainan di mubes itu, Novendri Jusdi akhirnya berhasil menarik emosinya. Namun dia sangat menyayangkan sikap JKA yang terkesan diam menghadapi cara cara yang dilakukan timnya di pleno Mubes.
Mayjen TNI (P) Dr Markoni SH MH sampai saat ini belum berhasil dihubungi oleh wartawan. Sebab menurut sebuah sumber, pensiunan Jenderal yang kini membuka kantor Pengacara di kawasan Tebet ini menolak memberikan penjelasan kepada wartawan. Sebab hanya akan membuat suasana jadi kisruh.
“Dengan sudah disampaikannya sikap beliau tidak maju dan memberikan kesempatan kepada JKA menjadi Ketum PKDP, berarti semuanya sudah selesai. Dia tidak mau berkomentar apapun juga,” ujar sebuah sumber tadi.
Politik masuk PKDP
Menurut sumber itu, kasus seperti inilah yang paling ditakuti terjadi di PKDP sebagai organisasi kekeluargaan. Sebelumnya, seorang pejabat tinggi di Kejaksaan ditarik maju menjadi caketum lalu dipermalukan di Mubes dengan memunculkan calon lain.
Jenderal Markoni pun awalnya sudah menolak menjadi Caketum. Sebab selama ini waktunya banyak tersita di TNI. Namun demi melihat ada peluang bagi dirinya untuk membangun jati diri PKDP sebagai soko guru organisasi orang Piaman di Indonesia, dia pun menerima tawaran untuk menjadi calon.
Novendri melihat, kasus yang terjadi di mubes PKDP Indonesia akan menjadi informasi sangat berharga bagi pihak pihak yang menginginkan PKDP tumbuh sebagai organisasi bersama ughang Piaman di Padang Pariaman dan kota Pariaman, termasuk seluruh perantau di Indonesia tanpa membuat sekat sekat nagari. (*)
Awaluddin Awe.
