GANJAR Pranowo dan Anies Baswedan (foto : kredit Jawapos.com)
Jakarta, HARIANINDONESIA.ID – Bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menantang bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk membuka data dibalik pernyataan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang jadi titipan kanan-kiri.
“(Ayo dibuka) Yang titip siapa? Kanan-kiri itu siapa? Disebut saja datanya secara terbuka, yang titip siapa? pakai data,” kata Ganjar usai jalan sehat dengan Ketum Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) di Surabaya, Minggu (1/10).
Menurut Ganjar, pernyataan Anies sangat rawan disalahartikan. Maka dari itu, Ganjar meminta Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuka data yang jelas. “Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka telanjang, itu bagus,” ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berharap sindiran Anies soal ‘PSN jadi titipan kanan-kiri’ itu dibuka secara luas ke publik agar tak hanya jadi sekadar dugaan. “Buka saja, dugaan saya tidak (ada) yang bisa mengungkap data itu. Buka saja jangan spekulasi,” ucapnya.
Sebelumnya Bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan menyinggung PSN diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tak dilakukan secara transparan.
Sindiran itu dia sampaikan ketika menghadiri agenda Rakornas Partai Masyumi yang disiarkan di kanal YouTube Masyumi TV, Sabtu (30/9).
Anies menjelaskan bahwa PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, Anies menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.
“Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun,” kata Anies seperti dikutip CNNIndonesia.
Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan-kiri siapa yang dimaksudkannya tersebut.
Anies mengatakan bila ada titipan dalam proyek itu justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia.
“Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal,” ujar dia.
“Insyallah ini bagian perbaikan metode yang akan dikerjakan lebih baik, maka manfaat kehidupan bernegara kita bisa dirasakan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto pada Mei 2023 lalu, menegaskan bahwa PSN bakal lanjut terus, siapapun presiden yang terpilih di 2024 nanti.
“PSN sudah berjalan 8 tahun. Total, sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia,” kata Airlangga di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5) lalu.
“Kalau saya lihat, beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Infrastruktur publik, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya,” imbuhnya.
Airlangga yakin semua PSN bakal terus berlanjut meski pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rampung, karena semuanya untuk kebutuhan negara. Dia menegaskan deretan PSN itu demi produktivitas negara yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. (*)
Awaluddin Awe, dari berbagai sumber
