SAIFUL
JAKARTA – Director Indonesia’s Public Policy Research and Advocasy (IPPRA) Donny Magek Piliang mendesak Menteri ATR/BPN Syofyan Djalil agar memecat Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar Saiful karena dinilai tidak serius membebaskan lahan tol Padang Sicincin.
“Kami sudah lama mengikuti perkembangan tol Padang Sicincin. Kesimpulannya Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar sangat tidak layak menjadi pemimpin dan terbukti tidak mampu mengawal pembebasan lahan proyek strategis nasional jalan Tol Padang Sicincin,” kata Donny Magek Piliang kepada Harianindonesia.id di Jakarta, Kamis (18/11).
Donny dimintakan penilaiannya atas pembangunan jalan tol Padang Sicincin. Menurut Donny, selama menjabat sebagai Kakanwil ATR/BPN Sumbar, Saiful dinilai tidak serius mengurus pembebasan lahan tol Padang Sicincin.
Malah, papar Doni, salah satu mantan pejabat BPN Sumbar berinisial US terlibat menjadi tersangka pembebasan lahan tol Padang Sicincin di Parik Palintang, Padang Pariaman.
Padahal, sebut Donny, pejabat tersebut sebelumnya yang menangani proses pembebasan lahan tol Padang Sicincin.
“Dari realita ini tidak dapat disangkal bahwa kinerja Saiful sebagai Kakanwil ATR/BPN Sumbar tidak layak dan harus dipecat secepatnya. Sebab memberikan penilaian negatif terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional,” tegas Doni.
Seharusnya, papar Doni lagi, Syaiful harus secara maksimal mengurus pembebasan lahan tol Padang Sicincin. Sebab anggarannya tersedia dari Satker Lahan PUPR senilai Rp300 miliar.
Namun anehnya, tandas Donny, justru dana tersebut tidak terserap secara maksimal akibat lambannya pembebasan lahan tol Padang Sicincin.
Tidak terserapnya dana pembebasan lahan tol itu, menurut Doni, menunjukan bahwa Saiful tidak memiliki keseriusan dalam mengurus lahan tol Padang Sicincin.
Kepala Kanwil ATR/BPR Sumbar Saiful yang dimintakan konfirmasinya melalui jaringan whatsapp pribadi dan telepon selulernya sama sekali tidak memberikan jawaban.
SUDAH TERLALU LAMA
Doni Magek menilai urusan pembebasan lahan tol Padang Sicincin sudah terlalu lama dan cenderung mempermalukan Sumbar di mata pemerintah pusat.
Seharusnya semua pihak yang terkait dengan pembangunan jalan tol memberikan atensi yang maksimal terhadap persoalan lahan tol Padang Sicincin.
Sikap Sumbar dalam menangani lahan tol juga menunjukan tendensi negatif dalam bidang investasi dan semakin meyakinkan bahwa Sumbar memang bukan tempat yang nyaman untuk berinvestasi.
“Pemerintah pusat saja yang menanamkan investasi di Sumbar dan untuk kepentingan daerah Sumbar tidak didukung, apalagi kalau investasi dari sektor swasta,” kecam Doni.
Menurut Donny, seharusnya pemerintah Propinsi Sumbar dan stake holdernya secara bersama sama menghilangkan citra negatif dalam investasi tersebut, supaya investor tertari menanam investasi ke Sumbar.
“Ngomongnya kemana mana mau menarik investasi asing, investasi swasta dan investasi nasional, tapi untuk membebaskan lahan tol saja — yang notabene oleh pemerintah pusat saja tidak mampu, jangan bermimpilah mau menarik investasi lain,” pungkas Donny mengakhiri. (*)
Awaluddin Awe
