Bgd Raymon Piliang)*
Sigmund Neuman (1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.
Menurut Carl J. Friedrich (1967:415) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.
Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.
Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calon nya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.
Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisir dengan baik, mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, kemudian harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum, dan selanjutnya partai politik harus memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh antar anggota partai politik.
Diantara fungsi-fungsi partai politik yang ada, ada beberapa hal yang sangat penting yaitu, pertama fungsi Komunikasi Politik, dalam perkembangan politik kontemporer salah satu fungsi partai politik adalah bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang diperintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat.
Informasi dari masyarakat berupa pendapat kemudian aspirasi ini diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan–kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat.
Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik akan berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya, misalnya negara yang menganut paham demokrasi , maka komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi di negara yang menganut paham otokrasi pada umumnya maka komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.
Disamping sebagai sarana Artikulasi dan Agregasi kepentingan serta Sarana Sosialisasi Politik, terdapat juga Fungsi Rekrutmen Politik, dimana Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekruitmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai 4 politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin.
Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa dating. Rekruitmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan.
Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin
Menariknya jika tahun 2024 Pemilu serentak (Pilpres & Pileg) jadi dilaksanakan maka kerja-kerja partai politik pengusung capres akan jauh lebih berat, karena sudah barang tentu para caleg akan memfokuskan diri untuk pemenangan diri nya sendiri terlebih dahulu dibandingkan dengan capres yang diusung oleh partainya, terutama pada daerah-daerah yang bukan menjadi basis utama atau kantong suara partai yang bersangkutan.
Pilihan nya akan sangat berat jika partai memaksa kader partai untuk fokus kepada pemenangan capres, maka hampir dipastikan mereka akan kehilangan banyak kursi di parlemen dan dapat dipastikan presiden treshold nya akan turun drastis sehingga bisa dipastikan akan mempersulit partai jika akan maju pada periode berikutnya, demikian juga sebaliknya.
Berangkat dari hal tersebut diatas maka mau tidak mau, suka tidak suka partai harus memberdayakan organ-organ relawan dan sebaiknya tidak diisi oleh mayoritas kader-kader partai juga, akan tetapi lebih baik diserahkan pengelolaannya kepada orang- orang profesional yang pastinya akan sangat bisa menggarap lahan yang lebih luas dari jangkauan tangan partai.
Sebagai contoh, jika dalam pemilu 2024 nanti ada partai politik baik hasil koalisi atau tidak memiliki total PT 25%, maka jika tidak dibantu oleh organ-organ relawan maka perolehan suara capres yang diusung akan berkisar di angka 25-30% saja, paling mentok sekitar 35%.
Organ-organ relawan ini (Partai Relawan) memiliki peran yang sangat menentukan dalam pemilu serentak 2024, karena mereka dapat bergerak bebas tanpa harus terikat dengan aturan-aturan partai, mereka juga akan sangat mudah diterima di kantong-kantong suara lawan karena mereka masuk tanpa embel-embel partai, tapi mereka masuk dengan ide-ide yang ilmiah dan masuk akal, mereka juga bisa berkampanye tanpa harus tunduk 100% pada Undang-Undang pemilu.
Kalau kita amati dari semua Partai Relawan yang ada saat ini, banyak diantaranya lahir karena faktor ikatan emosional atau kedaerahan semata, hingga saat ini belum terlihat partai relawan yang lahir melalui proses kajian-kajian ilmiah yang teratur, terstruktur dan terukur.
Jika ingin menang pileg dan pilpres maka partai politik harus melibatkan partai relawan sebagai mitra strategis agar bisa memenangkan kursi parlemen dan presiden. (*)
