Beranda INDONESIA Pengadaan Finger Print Untuk Sekolah Se Boltim Diduga Berbau Korupsi

Pengadaan Finger Print Untuk Sekolah Se Boltim Diduga Berbau Korupsi

Keterangan foto
Yusri Damapolii S.pd, MM

BOLTIM, harianindonesia.id – Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara berencana melakukan pergantian alat sensor scanning sidik jari atau finger print di sejumlah sekolah.

Namun pengadaan alat sensor tersebut yang rencananya akan dipasang di 194 sekolah se Boltim ini, diduga terkesan dipaksakan, pasalnya saat ini sejumlah sekolah tersebut masih memiliki alat finger print yang masih layak untuk digunakan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang kepala sekolah di tidak mau menyebutkan namanya. Dirinya mengatakan bahwa disekolahnya sebetulnya masih memiliki finger print yang masih layak pakai.

“Namun di anjurkan oleh pihak dinas pendidikan kabupaten Boltim untuk menganggarkan melalui dana bantuan Operasi Sekolah(BOS) tahun anggaran 2018” tuturnya kepada wartawan KMG Rabu (09/10/2019)

Harga dalam anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Boltim tersebut juga dinilai cukup fantastis yakni 2.999.000 untuk tipe solution x105. Sementara harga berdasarkan hasil penelusuran media ini, untuk tipe yg sama berada di kisaran 1.200.000-1.300.000 termasuk pajak dan ongkos kirim.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boltim, Yusri Damopolii S.pd.mm saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengadaan finger print yang dianggarkan untuk sejumlah sekolah di Boltim.

Dirinya mengatakan memang ada pengadaan finger print untuk 194 sekolah se Boltim untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 dengan rincian 59 Sekolah Dasar, 23 Sekolah Menengah Pertama dan 112 Taman Kanak-Kanak. Namun pihak Dinas Pendidikan Boltim tidak pernah mengarahkan pengadaan barang tersebut termasuk penyedia barang, apalagi menetapkan harga sebagaimana yg di sampaikan oleh beberapa kepala sekolah.

“Ini kesepakatan antara Dinas dan kepala-kepala sekolah karena ada penyedia barang yang siap menyediakan barang dengan dengan sistem hutang” ujarnya dengan nada tinggi.

Kepala Inspektorat ibu Meike Mamahit saat dimintai konfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan bahwa memang ada unsur Mark Up dalam pengadaan finger print tersebut.

Sementara itu salah satu pemerhati pendidikan Boltim menuturkan ini masalah serius yang harus di usut tuntas oleh pihak yg berwajib, karena dalam hal ini jelas adanya indikasi Mark up karena spesifikasi barang tidak sesuai dengan harga pasaran dan kalau diakumulasi dengan jumlah barang yang di beli maka kerugian negara bisa ratusan juta.(ALWIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here