Pembangunan gerbang tol Sicipa di STA 800 pun terpaksa ditunda disebabkan masih banyak lahan yang tidak bisa dibebaskan. (Foto : Awe)
PADANG – Pasca terlunta – luntanya pembayaran ganti rugi lahan tol Sicincin – Padang (Sicipa) sepanjang 36,6 Km, BPN Sumbar dan PPK Lahan Tol Siska dianggap sebagai biang keladi keterlambatan itu.
Kemarahan terhadap cara kerja BPN dan PPK Lahan Siska sudah mulai memuncak. Akibat kelalaian dua lembaga ini pihak pihak lain yang diberi tanggungjawab terhadap tol, juga kena semprot.
“Telinga saya sudah pekak kena semprot pak. Tapi menurut saya wajar saja. Sebab soal ganti rugi lahan ini sudah terlalu lama dan mengesankan Sumbar tidak peduli dengan tol, padahal kondisinya tidak begitu. Yang bermasalah itu adalah pihak BPN dan PPK lahan,” ujar sebuah sumber kepada Harianindonesia, Selasa (7/9/2021).
Sumber ini menyebutkan, bahwa BPN dan PPK dalam melaksanakan pekerjaan tidak berorientasi kepada crisis waktu. Tetapi lebih mengacu kepada sifat minta dilayani.
Padahal, katanya, pembangunan jalan tol sudah berburu dengan waktu dan berburu dengan masalah investasi.
“Tetapi yang terjadi mereka malah minta dilayani, bukan dilayani. Masa pemilik lahan disuruh datang menghadap pejabat BPN. Untuk apa,” ketus sumber ini.
Seharusnya, ujar sumber ini, pihak BPN dan PPK lahan membuat layanan di lapangan untuk menggesa pengurusan dokumen lahan masyarakat.
Dengan cara seperti itu, apapun persoalan dokumen pemilik lahan bisa diselesaikan dengan cepat dan segala bentuk keterbatasan keuangan pemilik lahan dalam pengurusan dokumen, bisa diatasi dulu.
Sumber ini juga mengkritisi Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Sicipa bentukan Gubernur Mahyeldi yang tidak bisa bekerja atraktif.
Tim ini, menurut sumber ini, juga terkesan mbalelo dengan database yang diberikan pihak BPN dan PPK Lahan, tanpa berusaha menelusuri akar persoalan macetnya pengurusan dokumen lahan tol milik masyarakat.
Menurut dia, proses kelambanan pengurusan alas hak lahan masyarakat ada di tingkat jorong, wali nagari dan kecamatan.
Pertama, masih terjadi bargaining dan transaksi dibawah tangan dalam pengurusan dokumen antara pemilik lahan dan tim dibawah tadi.
Kedua, tanah tanah yang sudah selesai dokumennya tiba tiba mendapat klaim dari pihak internal keluarga atau kaum soal siapa yang berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi
Ketiga, adanya mafia tanah dalam pengurusan dokumen mulai dari tingkat bahwa hingga tingkat atas. Dalam kasus ini terjadi pressure kepada pemilik lahan untuk membayar mafia tanah itu setelah ganti rugi dibayar.
Keempat, ini menjadi kunci yakni pelayanan ganda dari BPN Sumbar dan PPK Lahan, dalam menentukan siapa yang lebih dahulu mendapatkan pelayanan selesai proses dokumennya, atau ditunda dan dibatalkan.
Sumber Harianindonesia.id mengkritisi kebijakan BPN dan PPK Lahan memanggil pihak pemilik lahan ke kantor mereka untuk tujuan ‘bisik bisik’ yang sudah dipamahi maksudnya.
Bahkan konon kabarnya, BPN Sumbar juga berani memanggil para pejabat Hutama Karya datang ke kantor mereka untuk tujuan yang tidak jelas.
“Untuk apa memanggil pejabat HK ke kantor BPN. Mereka kan cuma pelaksana kontruksi, tidak ada kaitannya dengan lahan,” ujar sumber ini lagi.
Menurut dia, akibat keterlambatan jalan tol ini semua pihak lembaga vertikal di Sumbar kena semprot oleh pimpinan mereka di Jakarta.
“Imbasnya BPN Sumbar dan PPK Lahan juga kena semprot lembaga vertikal di Sumbar itu,” ujar sumber tersebut.
MASUK DUA PROYEK TOL BERMASALAH
Dengan kondisi yang terjadi saat ini, Jalan Tol Seksi Sicincin – Padang menjadi salah satu daru dua proyek tol mandek di Jalan Tol Trans Sumatera. Satunya lagi adalah Jalan Tol Seksi Binjai – Langsa 1.
Dalam kasus jalan tol Seksi Sicipa manajemen Hutama Karya menyebut keterlambatannya bukan karena masalah konstruksi tetapi viur soal pembebasan lahan yang lambat.
“Pembebasan lahan masih menjadi tantangan tersendiri perusahaan, meski demikian progress yang tidak begitu signifikan bukan karena pembangunan yang lambat tapi perusahaan hanya dapat mengerjakan konstruksi tol sesuai lahan yang telah dibebaskan,” kata Direktur Operasi III PT Hutama Karya Koentjoro pada acara virtual media gathering ngabuburit (6/5/2021).
Hutama Karya juga menjawab pertanyaan CNBC Indonesia secara tertulis, perusahaan masih berupaya mengerjakan konstruksi tol sesuai dengan lahan yang sudah dibebaskan.
“Saat ini progress pembangunan konstruksi Tol Padang – Sicincin telah mencapai 40%,” jelas EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo.
Sebelumnya perusahaan juga tengah mencari jalan keluar alternatif untuk melaksanakan proyek tersebut. Mulai dari lokasi baru, relokasi trase hingga berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan.
“Prosesnya akan mengikuti keputusan yang ditetapkan regulator,” jelasnya.
Binjai – Langsa 1
Ruas tol ini juga bagian jalan Tol Trans Sumatera. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sempat mengungkapkan ruas jalan tol ini mengalami kendala dari pembebasan lahan karena biaya investasi yang besar dalam pembangunannya.
Asisten Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves Ferry Pasaribu, menjelaskan dua ruas tol itu dibutuhkan percepatan dari segi investasi. Melihat dana yang perlu dikeluarkan untuk proyek ini sangat besar, dan yang negara dalam kondisi terbatas.
“Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini merupakan proyek strategis nasional yang amat cukup besar dana alokasinya. Merujuk pada situasi keuangan negara, kita harus kerja keras agar semuanya berjalan sesuai target, banyak hal yang harus kita fokuskan ulang,” ujar Ferry dalam keterangan resmi, Selasa (13/4/2021).
Selaku BUJT ruas tol ini Hutama Karya menjawab pembangunan jalan tol ini tengah dipercepat, bahkan konstruksinya pun sudah mencapai 32%.
“Dalam rangka mempercepat pembangunan proyek tol Binjai Langsa 1, perusahaan tidak hanya melakukan konstruksi di lahan yang telah bebas sepanjang 15 kilometer, tapi juga mengerjakan konstruksi di lahan yang telah mendapatkan izin dari pemilik lahan, Adapun progress konstruksi telah mencapai 32%,” jelas Tjahjo Purnomo. (*)
Awaluddin Awe
