Ketua dan Sekjen DPP PKDP Indonesia Refrizal dan Juliandre Darwis bersama Ketua DPW PKDP Lampung Sutan Ramandung dan kawan melakukan selebrasi jari sebagai kepuasan atas hasil Rakernas DPP PKDP Indonesia di Hotel Balairung, Sabtu (4/12). (Foto : kredit Sutan Ramandung)
JAKARTA – DPP PKDP Indonesia menempuh langkah rekonsiliasi organisasi dengan memformulasi posisi DPP PKDP Indonesia sebagai rumah gadang ughang Piaman dan menjadi payung organisasi Piaman se dunia.
“Ke depannya PKDP menjadi rumah gadang (besar) bagi seluruh masyarakat Piaman Laweh sekaligus menjadi payung bagi organisasi ughang Piaman dimana saja berada, termasuk dibelahan dunia sana,” kata Sekjen DPP PKDP Indonesia, Jualiandre Darwis melalui sambungan telpon pribadinya kepada Harianindonesia.id, Senin (6/12).
Pernyataan Sekjen DPP PKDP ini spontan mendapat sambutan dan pujian dari sejumlah pengurus organisasi masyarakat Pariaman setingkat DPP PKDP di Jakarta.
Mereka menilai, meskipun sempat terjadi adu pendapat tentang hasil rekomendasi Rakernas yang dinilai arogan, namun kemudian diluruskan oleh Sekjen DPP PKDP Indonesia, keputusan DPP PKDP membuka diri bagi organisasi sejenis adalah langkah awal untuk melakukan rehabilitasi posisi PKDP sebagai organisasi kekeluargaan orang Piaman.
Sebelumnya Sekjen DPP PKDP Indonesia Jualiandre Darwis meralat dan mengklarifikasi pernyataan Ketum DPP PKDP Indonesia mengenai status PKDP sebagai organisasi ughang Piaman satu satunya di dunia, adalah tidak benar.
“Yang dimaksudkan oleh Ketum DPP PKDP Indonesia itu adalah menjadikan PKDP sebagai wadah Persatuan Urang Piaman dimana saja berada, termasuk di pelosok dunia. Pernyataan Ketum ini merupakan bagian tak terpisahkan dari hasil Rakernas DPP PKDP Indonesia yakni menjadikan PKDP sebagai rumah gadang ughang Piaman dan organisasinya, apakah itu Pakar, apakah FKMPI, dan lain sebagainya,” ujar mantan Ketua Komisioner Penyiaran Indonesia (KPI) ini.
Dijelaskan Andre, anak almarhum Chairul Darwis ini, terjadinya kekeliruan dalam pernyataan Ketum DPP PKDP Indonesia sebelumnya disebabkan tim redaksional penulisan rilis hasil Rakernas tidak melengkapi data tertulis pada saat menulis rilis tersebut.
Ketum DPP PKDP Indonesia, Refrizal saat berbicara dengan wartawan Harianindonesia.id, Awaluddin Awe, via telpon selulernya juga mengaku bingung mengapa pernyataannya tentang hasil rakernas direspon negatif.
Refrizal juga mengaku tidak pernah menyebutkan bahwa PKDP sebagai satu satunya organisasi ughang Piaman se dunia kepada wartawan. Tetapi setelah dikirimkan berita satu harian di Padang yang memuat pernyataannya, baru Refrizal tersadar bahwa pernyataannya telah dipelintir.
Oleh sebab itu, Sekjen DPP PKDP Indonesia Juliandre Darwis segera memberikan klarifikasi dan menjabarkan prinsip dasar rekonsiliasi organisasi yang dilakukan DPP PKDP pada Rakernas di Hotel Balairung, 4 Desember lalu.
Dalam konsep rekonsiliasi itu, jelas Andre, panggilan akrab Juliandre Darwis, DPP PKDP akan mengkonsolidasikan posisi organisasi sejenis, seperti Pakar, FKMPI atau Piaman Laweh sebagai anggota luar biasa atau anggota kehormatan DPP PKDP Indonesia bersama dengan organisasi setingkat kecamatan atau nagari yang memiliki kepengurusan nasionalnya.
“Dengan demikian, tidak ada lagi organisasi ughang Piaman yang dinilai sempalan. Sebab semuanya sudah berada di dalam PKDP,” jelas Andre lega.
Sebagai konsekuensi dari kebijakan rekonsiliasi ini, tambah Andre, akan dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPP PKDP Indonesia untuk menampung masuknya sejumlah organisasi Piaman tersebut.
Andre memastikan bahwa dalam status sebagai bagian inti dari DPP PKDP Indonesia, maka organisasi Piaman yang telah bergabung tersebut akan mendapat hak sama dengan anggota DPP PKDP Indonesia lainnya.
Saat ini struktur keanggotaan DPP PKDP Indonesia adalah terdiri dari DPW dan DPD PKDP se Indonesia. Untuk selanjutnya keanggotaan DPP akan bertambah dengan masuknya organisasi seperti Pakar, FKMPI dan lainnya tadi.
“Namun seperti apa formulanya akan kami bahas lagi dengan tim teknis administrasi DPP PKDP Indonesia. Yang pasti kami juga akan melakukan pembicaraan pendahuluan kepada kawan kawan di organisasi Piaman tadi,” papar Andre lagi.
DISAMBUT HANGAT
Keputusan DPP PKDP Indonesia yang membuka diri bagi organisasi ughang Piaman dan IKA IKA menjadi keanggotaan DPP PKDP Indonesia disambut hangat Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Piaman Indonesia (FKMPI) H. Armawi Koto alias Ajo Dewa.
Menurut Dewa, panggilan akrab H Armawi Koto, keputusan DPP yang menempatkan PKDP sebagai payung bagi ughang Piaman dan organisasinya adalah sangat tepat dan bijak sekali.
“Artinya DPP sudah mengembalikan status dan posisi PKDP sebagai rumah nya orang Pariaman di rantau dan organisasi mereka. Saya menilai ini adalah masa kebangkitan para Perantau Pariaman dimana saja berada, asalkan proses rekonsiliasi berjalan sesuai dengan semangat Rakernas,” kata Dewa.
FKMPI sendiri, papar Dewa, akan melakukan pembicaraan dengan para kolekanya terkait dengan keputusan DPP PKDP Indonesia ini dan akan memberikan bantuan perkuatan bagi DPP PKDP untuk menuangkan konsep rekonsiliasi bersama organisasi sejenis lainnya.
“Alhamdulillah, Ajo Refrizal dan adinda Jualiandre Darwis sudah menemukan formula yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah organisasi ughang Piaman di rantau. Ini program sangat jitu. Ambo mendukuang panuah,” ujar Ajo Dewa lagi.
Bahkan dia juga sudah memberi isyarat akan menempatkan sejumlah pengurus inti untuk duduk di DPP PKDP jika proses rekonsiliasi selesai. ” Kita mau PKDP itu memang besar sesuai faktanya. Ini langkah mulanya dan harus kita teruskan,” pungkas Dewa mengakhiri.
MEMANG RUMAH GADANG
Ketua DPW PKDP Lampung sebelumnya juga menyampaikan saran kepada DPP PKDP Indonesia supaya menjadi rumah besar bagi warga dan organisasi ughang Piaman di dunia.
“Kami tidak ada mendorong DPP PKDP Indonesia menjadi satu satunya organisasi Ughang Piaman se Dunia,” kata Sutan Ramandung kepada Harianindonesia.id, Senin (6/12) via jaringan pribadinya.
Dijelaskan Sutan, makna rumah gadang yang dimaksud adalah menjadikan DPP PKDP sebagai payung bagi organisasi ughang Piaman se dunia.
“Lai ado juo organisasi ughang Piaman di dunia, bagabuang jo PKDP. Bagi yang tidak mau, jangan dipaksa. Ini soal hak azasi orang berorganisasi,” papar Sutan menjelaskan sikap organisasinya di depan peserta Rakernas DPP PKDP di Hotel Balairung, Sabtu (4/12) lalu.
Menurut Sutan, pilihan menjadikan DPP PKDP sebagai payung adalah lebih tepat dan bijak dibandingkan menetapkan PKDP sebagai satu satunya organisasi ughang Piaman di dunia.
Sebab, lanjut Sutan, posisi PKDP pada dasarnya adalah tempat berhimpunnya organisasi tingkat kecamatan atau nagari.
Tetapi jika kemudian organisasi tersebut lebih nyaman berdiri sendiri atau bergabung dengan organisasi sejenis, DPP PKDP tidak bisa pula melarangnya.
“Dengan prinsip menjadikan PKDP sebagai ninik mamak, maka kami lebih cenderung menyarankan DPP PKDP sebagai rumah besar saja bagi ughang Piaman dan organisasinya. Itu jauh lebih familiar dibanding menjadikan PKDP sebagai satu satunya organisasi ughang Piaman,” tambah Sutan.
Sutan mengaku tidak mengetahui mengapa kemudian Rakernas DPP PKDP Indonesia malah menelurkan rekomendasi sebagai satu satunya organisasi ughang Piaman se Dunia.
“Coba tanyalah pak M Yusuf dan Muhakam. Beliau berdua dari OKK DPP yang memimpin persidangan,” ujar Sutan mengakhiri. (*)
Awaluddin Awe
