Seorang pekerja membuat sumur resapan di Kawasan Monas, Jakarta.
Jakarta – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono memandang pembuatan sumur resapan dengan anggaran sebesar Rp400 miliar dalam APBD tahun ini tidak membuahkan manfaat.
“Kalau boleh jujur, dia (sumur resapan,) sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar. Sangat tidak bermanfaat. Rp400 sekian miliar lho, 2021 ini,” kata Gembong kepada wartawan, Sabtu, 13 November.
Sebenarnya, kata Gembong, PDIP sudah meminta agar sebagian anggaran sumur resapan dialokasikan untuk program pengendalian banjir lain.
“Coba Rp400 sekian miliar itu dialokasikan untuk pengentasan banjir di sektor lain, bukan di sumur resapan. Mungkin akan jauh lebih bermanfaat,” tutur dia.
Program yang dimaksud adalah normalisasi sungai. Menurut Gembong, penambahan anggaran untuk pembebasan lahan dalam program normalisasi sungai lebih bermanfaat.
Sebab, ia menilai kondisi sungai di Jakarta sudah tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi dan kiriman air dari hulu ketika musim hujan seperti ini.
“Kenapa fraksi PDIP kencang untuk normalisasi? Karena memang sungai kita sudah tidak normal, perlu ada pelebaran. kalau ada pelebaran, kan mau tidak mau harus penataan terhadap kampung-kampung di bantaran sungai,” ungkap Gembong.
“Kalau Pak Anies mau melakukan eksekusi, 2 pekerjaan bisa selesai sekaligus, penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pementasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik. Tapi sampai tahun keempat kan tidak ngapa-ngapain,” lanjutnya.
Sebagai informasi, berdasarkan pencatatan per 11 Oktober lalu, sumur resapan sudah dibangun sebanyak 6.233 titik. Pemprov DKI menargetkan 22 ribu sumur resapan dibangun di tahun 2021./voi
