KPK Harus Inisiatif Dalami Dugaan Informasi Transaksi Mencurigakan Jet Tempur Bekas Qatar yang Melibatkan Prabowo Subianto

  • Bagikan

Todung Mulya Lubis dan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers soal dugaan pembelian 12 jet bekas dari Qatar yang melibatkan Prabowo Subianto, Minggu (11/2/2024). (Foto : TPNGM)

JAKARTA, HARIANINDONESIA.ID – TPN Ganjar-Mahfud MD menyampaikan keresahan atas beredarnya informasi tentang transaksi tidak wajar dalam rencana pembelian 12 unit Mirage bekas dari Qatar, dan disebut melibatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI. Sejumlah pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Komisi I DPR didesak untuk segera turun tangan mendalami ihwal dugaan tersebut.

Todung mengatakan pihaknya memantau beberapa hari ini, media massa dan media sosial diributkan dengan pemberitaan yang dimuat di situs milik MSN, menyangkut dugaan transaksi tidak wajar dalam rencana pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage 5 bekas dari Qatar.

Menjadi semakin dipertanyakan, sesuai dengan yang disuarakan juga oleh Akademisi Connie Rahakundini Bakrie, bahwa diduga ada janji kickback sebesar 7 persen dari total dana transaksi melebihi 50 juta USD. Diduga sudah ada dana janji yang sudah terlebih dulu dicairkan.

Secara geopolitik, lanjut Todung, analisanya adalah mungkin Qatar ingin mendapat semacam favour dari Indonesia seandainya Prabowo terpilih sebagai presiden.

Namun terlepas dari hal itu, pemberitaan juga mengisahkan investigasi dilakukan terhadap dugaan transaksi mencurigakan oleh GRECO, Group of States against Corruption yang berbasis di Uni Eropa.

“Malah ada juga berita yang mengatakan dalam telegram yang dikirimkan oleh GRECO itu, mereka minta bantuan US Department. Saya sempat membaca copy dari telegram tersebut ya dan menurut saya ini sangat serius, sangat serius, apalagi kita bicara dalam konteks pemberantasan11 korupsi, apalagi kita bicara dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Nah kalau itu betul, nah ini memang satu skandal ya, kalau itu betul,” urai Todung, Deputi Bidang Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

Yang jelas hal ini membuat pihaknya gundah. Todung mengatakan pihaknya heran mengapa transaksi sedemikian masih terjadi.

“Walaupun berita itu masih perlu informasi yang bersifat dugaan karena penyelidikan itu masih berlangsung, ya tapi berita ini membuat kita gundah, membuat kita sangat resah ya. Kok kita masih belum bisa memberantas transaksi-transaksi mencurigakan seperti ini?” kata Todung.

Todung menjelaskan, pesawat bekas itu sebenarnya pernah hendak dihibahkan oleh Qatar atau diberikan secara gratis ke Indonesia. Saat itu, oleh Menhan saat itu Juwono Sudarsono, hibah ditolak karena akan mahal di pengeluaran biaya perawatan.

Dia lalu menjelaskan berbagai keanehan lainnya dibalik rencana pembelian pesawat bekas itu di era Menhan saat ini. Dari soal harga, soal tipe pesawat tempurnya, hingga menyangkut pelibatan pihak ketiga berupa perusahaan asal Ceko.

“Ini juga sangat terganggu saudara-saudara Mengapa untuk transaksi seperti ini melibatkan perusahaan di Ceko? Luar biasa. Kenapa tidak langsung dengan Angkatan Udara atau pemerintah sendiri? Jadi transaksi G yo G kan lebih baik, kenapa melibatkan middleman di tengah itu? Ini buat saya satu tanda tanya yang saya tidak bisa jawab, kenapa melibatkan pihak ketiga ya untuk transaksi yang besar seperti ini?” bebernya.

Pihaknya mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan GRECO. Maka itu, pihaknya meminta agar lembaga di Indonesia juga proaktif.

“Sangat mengapresiasi dan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh GRECO ya dari dunia Eropa dan menyerukan kepada KPK untuk ikut serta menyelidiki transaksi janggal ini. KPK sudah membaca berita ini, setidaknya KPK harus mengambil inisiatif untuk mencari tahu dan ikut terlibat dalam penyelidikan ini,” tegas Todung.

SIMAK JUGA :  Siapa Presiden AS Terpilih?

BPK harus melakukan audit karena transaksi ini. Dan karena Departemen Pertahanan itu kan berada di bawah Komisi 1 DPR, maka lembaga parlemen didesak segera bekerja.

“Transaksi yang sangat kontroversial ini seharusnya menjadi isu, menjadi perhatian dari Komisi 1 DPR. Nah kenapa Komisi 1 DPR tidak mengambil langkah-langkah?” Kata Todung.

“Mungkin karena mereka sibuk Pemilu, sibuk Pilpres, sibuk kampanye. Tapi ini seharusnya menjadi agenda utama Komisi I untuk melakukan dengan rapat pendapat memanggil Menteri Pertahanan untuk diminta keterangannya, untuk diketahui apa sebetulnya terjadi dengan transaksi yang sangat janggal ini?” pungkasnya.

Hasto Sarankan Prabowo Terbuka Bersumpah Tidak Menerima Persekot dari Pembelian Mirage Bekas

Sementara itu, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyatakan Menhan RI Prabowo Subianto seharusnya yang membantah langsung informasi soal capres nomor urut 2 itu menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan.

Dia mengatakan demikian menjawab pertanyaan wartawan soal langkah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) yang menganggap hoaks informasi soal Prabowo menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur.

“Ya, sebaiknya karena itu ditujukan langsung kepada Pak Prabowo, bahkan beredar di sosial media suara-suara yang diduga mirip Pak Prabowo, sebaiknya beliau membantah langsung,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

Pria kelahiran Yogyakarta itu bahkan menyarankan Prabowo bisa membuat sumpah ke publik tidak menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5.

“Misalnya, saya bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan demi Konstitusi negara, rakyat dan undang-undang bahwa saya tidak menerima dana sebesar apa pun suatu rupiah sekalipun dari pengadaan alutsista,” kata Hasto menirukan cara Prabowo untuk bersumpah.

Dia mengatakan publik akan lebih percaya ketika sumpah sudah diucapkan dan Prabowo bisa dianggap sosok ksatria karena tidak menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5.

“Nah, kalau orang sudah bersumpah ini implikasinya tujuh turunan kalau dilanggar, sehingga itu yang harusnya dilakukan, daripada mengatakan itu hoaks, itu fitnah sehingga langsung dibantah oleh Pak Prabowo, itu lebih gentleman. Itu kalau berani,” kata Hasto.

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan berita dari situs asing, Meta Nex dengan artikel berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation, Jumat (9/2).

Dalam situs itu disebutkan Komisi Anti Korupsi Uni Eropa memburu Prabowo atas kasus korupsi pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar yang melibatkan salah satu perusahaan di Eropa.

Perusahaan ini diselidiki terkait transaksi janggal Prabowo yang membeli 12 pesawat tempur bekas dari Qatar dengan harga 66 juta dolar per pesawat, dengan total 792 juta dolar.

Dari transaksi janggal ini Prabowo disinyalir dapat fee 7 persen per pesawat, atau total 55,4 juta dollar yang diduga digunakan untuk kebutuhan dana politik dalam Pilpres 2024.

Diketahui, pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 sudah batal. Namun, menyeruak informasi dana sebesar USD 20 juta sudah masuk sebagai pembayaran awal.

Petinggi TKN pun telah bereaksi menganggap hoaks informasi Prabowo menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. (*)

Editor : Awaluddin Awe

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *