KADIN Sumbar Minta Status BIM Jangan Dicabut, Bakal Banyak yang Terganggu

  • Bagikan

KETUA Kadin Sumbar Ir Buchari Bachter MT sedang terlibat diskusi serius dengan Kordinator Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki N Hanafiah di Jakarta, Senin (13/2). (Foto : Awe/HI)

JAKARTA (Harianindonesia.id) – Ketua Kadin Sumbar Ir Buchari Bachter MT meminta Pemerintah membatalkan pencabutan status internasional Bandara Minangkabau (BIM).

“Kami meminta pemerintah membatalkan rencana pencabutan status internasional BIM. Sebab pengaruhnya akan langsung terhadap pengelolaan embarkasi haji dan pengembangan potensi sektor pariwisata di Sumbar,” ujar Buchari Bachter kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Ayi – panggilan akrab Buchari Bachter, Kadin Sumbar memahami tujuan dari perampingan status internasional 30 bandara menjadi 15 bandara, sebagai bagian dari pengembangan pariwisata nasional, terutama terkait dengan upaya memacu peningkatan kunjungan wisatawan lokal.

Namun, Buchari berharap pemerintah memberikan pengecualian terhadap bandara BIM. Sebab secara historikal pembangunan bandara BIM melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan.

Kedua, pembangunan Bandara BIM sejak awal memang sudah dipersiapkan sebagai bandara internasional. Landasan pacunya adalah termasuk terbaik dibandingkan landasan bandara lainnya.

Ketiga, sarana jalan di Sumbar adalah relatif berat dibandingkan daerah lain. Oleh sebab itu, posisi BIM sebagai bandara internasional sangat fital bagi kunjungan wisatawan domestik dan internasional.

Keempat, Sumbar termasuk daerah yang minim pendapatan dari sektor industri manufaktur dan pertambangan. Salah satu sektor yang menjadi andalan pendapatan adalah dari sektor pariwisata.

“Berdasarkan argumentasi di atas kami dari Kadinda Sumbar meminta kepada pemerintah pusat untuk membatalkan atau tidak memasukan bandara BIM dalam daftar bandara yang akan dicabut status internasionalnya,” tegas Ayi.

Alumnus Trisakti ini juga meminta pemerintah melihat reaksi yang ditimbulkan oleh pemberitaan tentang pembatalan status internasional bandara tertentu di Indonesia, dan mempertahankan status internasional bagi bandara lainnya.

SIMAK JUGA :  Kisruh Kadin Sumbar, Mahyeldi Jamu Keduanya di Istana Gubernuran

“Kami juga mengingatkan jangan sampai muncul persepsi negatif dan kesan keberpihakan berlebihan pemerintah terhadap daerah yang memiliki bandara istimewa. Apapun situasi menjelang tahun politik ini bisa menimbulkan pesan mislike terhadap pemerintah atas kebijakan perampingan status bandara ini,” ujar Ayi lagi.

Dia menyatakan kesiapan jajaran Kadin Sumbar bersama kalangan pemerintah propinsi dan stake holder pariwisata di Ranah Minangkabau untuk menggenjot lagi pengembangan dan promosi pariwisata Sumbar sebagai bagian dari perkuatan terhadap kinerja Bandara BIM.

Dalam waktu dekat, papar Buchari, pihaknya akan bertemu dengan berbagai kalangan gunacmembahas permasalahan dan daya dukung stake holder bandara BIM ke depannya. Hasil pertemuan ini diharapkan akan memunculkan program aksi untuk menggenjot arus wisatawan domestik dan internasional ke Sumbar.

“Kami sudah berdiskusi dengan pemangku kebijakan dibidang aviasi dan pariwisata di Jakarta, bicara bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi BIM,” paparnya.

Buchari juga berharap, apa yang akan dilakukan Kadin Sumbar dapat membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi bandara BIM dan sekaligus membantu menggairahkan kembali kunjungan wisatawan ke Sumbar. (*)

Editor : Awaluddin

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *