Di Bawah Terjadi Kondisi Tak Normal Akibat Banjir Bansos dan Intimidasi, Ada Upaya Pindahkan Suara ke Partai Tertentu

  • Bagikan

HASTO KRISTIYANTO

 

JAKARTA, HARIANINDONESIA.ID – Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyatakan wajar jika saat ini hasil-hasil survei tidak bisa dijadikan satu indikator jaminan kemenangan di Pemilu. Pasalnya, selama masa kampanye Pemilu 2024 di daerah-daerah telah terjadi anomali atau penyimpangan.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan media massa usai konferensi pers di Media Center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

Kata Hasto, dalam Pemilu 2024 ini, wajar jika masyarakat melihat bahwa tidak ada yang bisa memastikan kemenangan hanya dari beberapa indikator seperti dahulu misalnya hasil survei.

Sebab, saat ini sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan di sejumlah daerah, misalnya pemberian Bantuan Sosial atau bansos.

“Apakah ini akan model seperti dulu, sudah bisa diperkirakan hasilnya? Sementara survei-survei pun tidak bisa dijadikan indikator. Karena di daerah itu sudah terjadi anomali. Di bawah sudah terjadi kondisi yang tidak normal akibat banjir bansos pada daerah-daerah tertentu, kemudian juga intimidasi yang sulit dihindari,” ujarnya.

Hasto melanjutkan, pihaknya mengimbau agar TNI-Polri, terlebih di masa tenang Pemilu 2024 ini, bisa bersikap netral. Itu semua agar hal-hal yang menyimpang tidak terus terjadi.

“Hanya kami mengimbau TNI/Polri agar betul-betul netral,” pungkasnya.

Lalu bagaimana dengan nasib PDIP? Hasto menegaskan, jika PDIP merupakan partai ‘Wong Cilik’ dengan basisnya kekuatan dari akar rumput. Sehingga bisa menghasilkan kader-kader terbaik, terbukti dengan banyak kepala daerah mumpuni dari PDIP.

“Bagi PDI Perjuangan, kami ini partai, dengan kekuatan di grassroot, partai wong cilik. Partai yang terus mencetak kader-kader sehingga 54 persen mampu menjadi kepala daerah dan menjadi kepala daerah juga banyak yang berprestasi misalnya ada ibu-ibu dari Banyuwangi. Mas Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya. Bu Ita Wali Kota Semarang. Semuanya,” kata Hasto.

“Kami memiliki kepala daerah yang bisa dibanggakan. Sehingga dengan kekuatan kolektif dari gerakan pilar partai, maka kami berada di akar rumput,” sambungnya.

Operasi Pindahkan Suara Demi Parpol yang Dekat Penguasa

Hasto Kristiyanto, juga mengatakan bahwa pihaknya memantau ada pergerakan pemindahan suara di daerah demi memastikan parpol tertentu bisa lolos ke Parlemen di Pemilu 2024.

TPN pun meminta agar masyarakat tak takut melaporkan setiap dugaan kecurangan, karena TPN akan sepenuh hati membela jika terjadi intimidasi.

“Jangan takut membela rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka kepada seluruh lapisan masyarakat, kami serukan untuk jangan takut menghadapi intimidasi. Kami akan memberikan pembelaan sebaik-baiknya buat mengawal suara rakyat tersebut,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, pihaknya telah melakukan simulasi dan menemukan bahwa crucial time saat pencoblosan 14 Februari 2024 adalah sekitar pukul 12.00 WIB. Yakni ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memiliki KTP, itu mereka berhak datang dengan surat keterangan.

“Maka management surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan,” kata Hasto.

Pihaknya juga menerima laporan terbaru tentang bagaimana di berbagai wilayah, muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan.

SIMAK JUGA :  Produk Saffron Tipu Pembeli lewat Media Instagram, Jual Rp150rb per Dua Botol Isinya Dikit

“Ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main. Dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 kepada PSI,” kata Hasto.

“Ini laporan yang bisa dipertanggungjawabkan karena kami ada sumbernya.”

Hasto juga membeberkan saksi yang berjumlah sekurangnya 1,6 juta orang terlatih, ditambah relawan saksi. Pihaknya juga melibatkan kelompok masyarakat yang mengawasi pelaksanaan pemilu seperti kawal-pemilu, jaga-pemilu, warga jaga suara, dengan berbagai aplikasi untuk mengawal dan mengamankan suara.

“Dengan deployment dari seluruh saksi yang sudah dipersiapkan dan dilatih maka bagi mereka yang akan melakukan kecurangan sebaiknya berhati-hati karena akan berhadapan dengan saksi-saksi kami yang militan, saksi-saksi kami yang berani menerjang hambatan apapun bagi pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan,” urai Hasto.

“Dan satgas Ganjar Mahfud juga distandby-kan. Karena satgas tersebut sudah melakukan deklarasi anti money politic dan anti intimidasi di GBK. Mereka akan mengawal para saksi kami,” pungkasnya.

Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 adalah saat-saat kritis bagi bangsa Indonesia. Bahkan ia menyebutnya sebagai sebuah ujian sejarah.

“Ini Pemilu yang menjadi ujian sejarah. A test of history, apakah kita bisa menjadi bangsa yang besar atau tidak. Apakah bisa menjadi bangsa yang demokratis atau tidak, setelah melewati proses yang sangat mencekam dalam banyak hal karena ada banyak intervensi kekuasaan yang belum pernah terjadi selama ini,” kata Todung.

“Mudah-mudahan kita berhasil dan saya apresiasi teman-teman yang bersiap untuk mengirim saksi, dokumentasi semua pelanggaran, termasuk dirty votes ini. Ini jadi semacam peringatan buat kita, monumen buat kita betul-betul jadikan semacam energi baru untuk menjaga pemilu ke depan,” pungkas Todung.

Mohon TNI-Polri Tak Mau Disalahgunakan

Hasto Kristiyanto, juga meminta kepada aparat TNI dan Polri bisa bersikap netral di masa tenang jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Hasto menyatakan, jika TNI-Polri jangan sampai mau dimanfaatkan atau diarahkan untuk tidak netral dan terlibat dalam kampanye terselubung di masa tenang.

“Aparatur jangan mau disalahgunakan, supaya tetap pada perintah UU. Nah demikian pula kita juga konsisten tidak menggunakan masa tenang ini sebagai masa untuk kampanye,” kata Hasto.

Di sisi lain, kata dia, TPN Ganjar-Mahfud sendiri akan patuh terhadap aturan main yang ada dimana menggunakan masa tenang tidak dengan berkampanye.

Hasto mengatakan, masa tenang ini akan digunakan pihaknya untuk kontemplasi, terlebih menyiapkan saksi-saksi untuk hari pencoblosan.

“Ini masa untuk kontemplasi tetapi kami gunakan untuk mempersiapkan saksi-saksi pemilu agar bisa mengawal suara rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, politisi asal Yogyakarta ini juga menegaskan, pihaknya ingin memberikan kekuatan agar masyarakat tidak takut di tengah kondisi demokrasi yang gelap.

“Ya seperti contohnya tadi kami konpres saja kan backgroundnya layarnya kami hitam. Itu simbol. Kegelapan demokrasi. Agar kemudian ada kekuatan yang membangkitkan supaya rakyat tidak takut,” pungkasnya. (*)

Editor : Awaluddin Awe

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *