JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data pengungsi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Sampai Senin (22/12) kemarin total jumlah pengungsi mencapai 502.570 jiwa, atau sedikit berkurang dari Sabtu (20/12) sebanyak 510.528 jiwa.
“Sedangkan yang untuk mengungsi, ini total per hari ini 502.570 jiwa,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube BNPB, Senin (22/12).
Adapun rincian jumlah pengungsi setiap provinsi yaitu, Aceh masih menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak 473.273 pengungsi, Sumatra Utara 17.759 pengungsi, dan Sumatra Barat 11.574 pengungsi.
Muhari mengatakan, satu minggu terakhir cukup banyak jumlah pengungsi yang berkurang, dikarenakan sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing dan sebagian ada yang tinggal di rumah kerabat di luar daerah bencana.
Selanjutnya, Muhari melaporkan kenaikan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi 1.106 jiwa. Sementara itu, 175 jiwa masih dinyatakan hilang per hari Senin (22/12).
“Per hari ini, rekapitulasi jumlah total dari 1.090 di hari Sabtu dan Minggu, bertambah 16 jiwa. Sehingga total per hari ini, 1.106 jiwa,” jelas Muhari.
Dengan rincian korban meninggal per Provinsi, Aceh bertambah menjadi 477 jiwa, Sumatra Utara korban meninggal 369 jiwa. Sedangkan Sumatra Barat korban meninggal dunia mencapai 260 jiwa.
Sementara untuk korban yang masih dalam daftar pencarian per hari ini, Senin (22/12) berkurang 10 nama menjadi 175 jiwa.
“Kemudian untuk daftar nama yang masih dicari, ini berkurang 10 jiwa, sehingga jumlah saudara-saudara kita yang masih dalam pencarian berjumlah 175 jiwa,” kata Muhari.
Untuk proses pemulihan, terutama daerah yang masih dalam status tanggap darurat, akan difokuskan dalam lima aspek prioritas di fase tanggap darurat yaitu pencarian pertolongan, pemenuhan distribusi logistik, pemulihan akses jalan. Kemudian pemulihan akses komunikasi, dan pemenuhan sektor energi dalam hal ini listrik dan BBM.
Lahan Kebun Musnah
Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh melaporkan 5.606 hektar lahan perkebunan di wilayahnya rusak akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra sejak akhir November lalu.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur Murdhani mengungkapkan tingkat kerusakan bervariasi dari sedang hingga berat. Sebagian besar merupakan lahan peremajaan sawit rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Berdasarkan pendataan sementara, lahan peremajaan sawit rakyat mendominasi wilayah terdampak banjir. Total luasan yang mengalami kerusakan cukup besar mencapai 4.510 ha,” ujar Murdhani di Aceh Timur, seperti dikutip Antara, Senin (22/12).
Banjir, sambung Murdhani, menyebabkan genangan cukup lama sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak struktur tanah perkebunan.
Di Kecamatan Birem Bayeun, terdapat sekitar 250 ha lahan peremajaan sawit rakyat yang mengalami rusak sedang. Lalu, di Kecamatan Rantau Selamat, kerusakan mencapai 200 ha.
Kerusakan perkebunan di Kecamatan Ranto Peureulak dan Banda Alam masing-masing mencapai 550 ha. Kemudian, kerusakan lahan sawit di Kecamatan Peureulak seluas 450 ha.
Di Kecamatan Peureulak Timur, kerusakan tercatat seluas 150 ha, di Tunong sekitar 375 ha, Julok mencapai 160 ha, dan di Indra Makmu mencapai 750 ha.
Kerusakan lahan sawit rakyat juga terjadi di Kecamatan Pante Bidari mencapai 555 ha dan Peunaron seluas 890 ha.
Di Kecamatan Peunaron ada 50 ha lahan kakao rusak berat dan Kecamatan Indra Makmu 40 ha lahan kakao rusak sedang.
“Kerusakan lahan perkebunan ini berpotensi menurunkan produktivitas petani dalam jangka menengah hingga panjang. Selain kerusakan fisik tanaman, banjir juga menyebabkan erosi tanah, rusaknya saluran kebun, serta hilangnya unsur hara yang dibutuhkan tanaman,” terangnya.
Kerusakan tersebut juga berdampak pada pendapatan petani. Karenanya, pemerintah daerah akan mendata lanjutan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun langkah pemulihan, termasuk kemungkinan bantuan benih, perbaikan lahan, serta pendampingan teknis bagi petani.
“Kami berkomitmen untuk mendorong percepatan pemulihan sektor perkebunan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal pascabencana,” pungkasnya. (*)
Awaluddin Awe
