JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga Provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bertambah menjadi 1071 jiwa, Jumat (19/12).
“Jumlah korban meninggal secara total di tiga provinsi, ini bertambah tiga, dari posisi kemarin, Kamis 18 Desember berjumlah total 1068 jiwa, sore hari ini 19 Desember menjadi 1071 jiwa,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube BNPB, Jumat.
Penambahan penemuan korban meninggal dunia bertambah menjadi tiga jiwa. Dengan rincian korban meninggal bertambah masing-masing ditemukan satu jasad di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Di Sumatra Barat ditemukan satu jasad namun masih dalam tahap identifikasi.
Kemudian untuk korban yang masih masuk dalam daftar pencarian menjadi 185 nama.
“Jumlah nama yang masih dalam daftar pencarian itu berkurang lima, dari 190 secara total hari ini 185 orang,” kata Muhari.
Sementara jumlah pengungsi berkurang yang semula 537.185 jiwa, menjadi 526.868 jiwa. Saat ini operasi SAR masih dilakukan di tiga provinsi terdampak dengan rincian Sumatra Utara empat sektor, Sumatra Barat lima sektor, dan Aceh enam kabupaten.
“Hingga hari ini, masih ada 27 Kabupaten/ Kota yang masih berada pada perpanjangan status tanggap darurat,” ujarnya.
Tim Pendataan Dukcapil
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mulai mengerahkan tim pendataan pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Kemendagri membentuk sembilan tim yang diterjunkan ke wilayah terdampak.
“Kami juga dari Kemendagri bentuk 9 tim. Dari Dukcapil ke tiga provinsi mulai 10 Desember kemarin untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen Dukcapil seperti akte kelahiran, KTP yang hilang dan lain-lain. Tanpa memungut bayaran,” kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (19/12).
Tito sebelumnya juga sudah pernah menyampaikan wacana penggratisan biaya dokumen hilang bagi korban banjir Sumatra.
Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, Minggu (7/12) malam lalu, ia menyebut banyak dokumen penting masyarakat seperti KTP, ijazah, sertifikat tanah, hingga dokumen kepemilikan kendaraan yang hilang imbas bencana.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud, Dasmen, kemudian STNK-BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR-BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” kata Tito.
“Oke, nanti dihitung semua,” jawab Prabowo.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri gerak cepat untuk memulihkan dokumen kependudukan masyarakat terdampak bencana Sumatra.
Akibat bencana alam yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh, banyak sekali dokumen-dokumen kependudukan yang hilang dan rusak. Padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.
Menyikapi hal itu, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Dukcapil bergerak cepat terjun ke lokasi bencana alam di Aceh, Sumut dan Sumbar.
Per Kamis 11 Desember, tim Dukcapil Kemendagri sudah tiba di 9 Kabupaten/Kota terdampak bencana alam di 3 Provinsi. Salah satu tim yang langsung melaksanakan pelayanan Adminduk adalah di Kelurahan Palagaran Lambung I, Kecamatan Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara.
“Dengan membawa serta mobilenrollmen untuk alat rekam KTP-el beserta alat cetaknya, film dan ribbon, serta jaringan Starlink pelayanan untuk masyarakat korban bencana alam dapat berlangsung dengan lancar walau di tengah hujan deras.”
“Dalam pelaksanaan tugas di daerah bencana, Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri didukung penuh oleh Dinas Dukcapil setempat,” tulis pernyataan resmi Ditjen Dukcapil.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyatakan pihak Ditjen Dukcapil akan terjun langsung dan bergerak cepat untuk memulihkan administrasi penduduk masyarakat terdampak bencana Sumatra.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil harus hadir di tengah warga, meski dalam kondisi darurat,” ucap Teguh.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 52 Kabupaten/Kota terdampak. (*)
Sumber : CNNIndonesia
Awaluddin Awe
