Kebijakan Pemerintah Soal PPKM Mikro Sangat Tepat Ketimbang Melakukan Lockdown

  • Bagikan

Oleh: *Azmi Hidzaqi

Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, membuat banyak kalangan mendesak agar pemerintah pusat memberlakukan lockdown total. Namun, kebijakan lockdown akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya.

Dengan melonjaknya kasus positif Covid-19 saat ini, pemerintah pusat sudah memberlakuan PPKM mikro. Ini adalah kebijakan yang tepat dan terbai dibandingkan harus melakukan lockdown. Dan kebijakan ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia

Azmi, Koordinator LAKSI mendukung keputusan pemerintah yang memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro untuk menghentikan laju pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan PPKM Mikro lebih tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan.

Kami sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Serta memikirkan kondisi riil masyarakat.

Menurut kami, PPKM Mikro adalah solusi yang paling pas diterapkan. Hal itu didasarkan atas kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain.

Kami berharap implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bisa dijalankan dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit penyebaran covid 19 bisa tercapai.

Di samping itu, Azmi berharap kepada aparat penegak hukum bisa dapat bersinergi dan lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan Prokes, melihat situasi penularan Covid-19 di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan. Kami melihat masih banyak pelaku usaha yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan

“Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlalu banyak memberikan toleransi kepada para pelaku usaha dan masyarakat agar supaya protokol kesehatan bisa di tegakan di semua sektor masyarakat”, ucap Azmi.

Melalui rilisnya, Azmi meminta pihak-pihak yang mewacanakan lockdown untuk tidak memaksakan pendapatnya. Mengatasi persoalan pandemi ini marilah kita solid mendukung pemerintah agar tidak terjadinya polarisasi di masyarakat.

SIMAK JUGA :  Stop Intervensi Komnasham dalam Proses Alih status ASN di KPK

Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak untuk Lockdown.

“Oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting, dengan menahan diri keluar rumah, masyarakat akan membantu mengurangi penyebaran virus corona,” tegas Azmi.

*Azmi Hidzaqi
Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *