Diskusi SATUPENA, Satrio Arismunandar: Untuk Majukan Kebudayaan, Pemerintah Beri Insentif Pajak pada Pekerja Budaya

  • Bagikan
Satrio Arismunandar.

JAKARTA – Untuk memajukan kebudayaan, pemerintah dapat memberikan insentif atau pengecualian pajak kepada individu, bisnis, atau organisasi yang menyumbang atau mendukung inisiatif budaya dan seni.

Hal itu dikatakan Sekjen SATUPENA, Dr. Satrio Arismunandar pada diskusi bertema Generasi Muda dan Pemajuan Budaya Lokal Jawa Tengah yang berlangsung di Jakarta, Kamis 2 November 2023 malam.

Diskusi Budaya Lokal Jawa Tengah yang dikomentari Satrio Arismunandar itu menghadirkan pembicara Dr. Sukarjo Waluyo, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Menurut Satrio, dukungan pemerintah kepada seni dan budaya lokal adalah aspek penting dalam menumbuhkan kreativitas, melestarikan warisan budaya, dan mempromosikan kehidupan budaya yang dinamis di suatu negara.

“Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dan tujuannya dapat mencakup pelestarian budaya, pertumbuhan ekonomi, pengembangan masyarakat, dan promosi identitas nasional,” ujar Satrio.

Menurutnya, ada beberapa cara umum yang dilakukan pemerintah, untuk memberikan dukungan terhadap seni dan budaya lokal.

Pertama, lewat pendanaan dan hibah. “Instansi pemerintah di berbagai tingkatan, seperti di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, sering mengalokasikan dana untuk seniman, organisasi budaya, dan institusi,” tutur Satrio.

Hibah ini dapat digunakan untuk penciptaan karya baru, penyelenggaraan acara, dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan.

Pemerintah juga dapat mendirikan dan memelihara lembaga kebudayaan seperti museum, galeri, teater, dan perpustakaan.

“Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam melestarikan dan menampilkan budaya dan warisan lokal,” tambah Satrio.

“Investasi dalam program pendidikan, seperti seni di sekolah, dapat membantu membina generasi seniman berikutnya dan memberikan peluang untuk pengayaan budaya,” tambahnya.

Kebudayaan juga bisa dikaitkan dengan ekonomi kreatif. “Pemerintah dapat menyadari nilai ekonomi dari industri kreatif, termasuk musik, film, desain, dan fesyen, serta mengembangkan strategi untuk mendukung pertumbuhannya,” ujarnya.

SIMAK JUGA :  Wamen PUPR Resmikan Pengoperasian Kembali Pasa Ateh Bukittinggi

Belajar dari pengalaman Korea Selatan dengan K-Pop-nya, kata Satrio, Pemerintah dapat menggunakan diplomasi budaya untuk mempromosikan budaya dan seni negaranya secara internasional. Ini dapat meningkatkan soft power dan menumbuhkan pemahaman global.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah terhadap seni dan budaya lokal merupakan cara untuk mengakui nilai intrinsik budaya dan perannya dalam kohesi sosial, identitas, dan kesejahteraan.

“Hal ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi dengan merangsang pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif,” tambahnya.

Program dan kebijakan spesifiknya bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada prioritas budaya, sumber daya yang tersedia, dan filosofi pemerintah. (K) ***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *