Beranda BERITA UTAMA Poyuono: Gerindra-BPN yang Tak Pro-boikot Pemerintah Adalah Setan Kurap

Poyuono: Gerindra-BPN yang Tak Pro-boikot Pemerintah Adalah Setan Kurap

JAKARTA, harianindonesia.id – Arief Poyuono menyerang kolega-kolega satu partainya yang menolak memboikot hasil Pemilu 2019. Bukan hanya rekan separtainya, Waketum Gerindra itu juga menyerang elite-elite di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Poyuono meminta Prabowo-Sandi juga menolak hasil Pileg 2019, meski di rekapitulasi sementara KPU Gerindra berada di posisi ketiga dan akan mendapat kursi pimpinan DPR. Ia pun menilai teman-temannya yang tidak senada dengan dia seperti setan kurap yang menyusup di sekitar Prabowo-Sandiaga.

“Kawan-kawan saya di BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) dan Gerindra dan koalisi yang nggak setuju untuk mengajak pemilih Prabowo-Sandi menolak hasil Pilpres dan Pileg 2019 curang yang akan menghasilkan pemerintahan yang nggak sah dan memboikot pemerintahan 2019-2024 hasil pemilu curang dan tidak legitimate karena dihasilkan dari suara suara setan alas dan bukan dari suara rakyat, suara Allah, dengan tolak membayar pajak nantinya, mereka ini semua kayak setan-setan kurap yang selama ini menyusup di sekitaran Prabowo-Sandi ya. Dan suka pada nyolongduit negara,” ujar Arief Poyuono kepada detikcom, Kamis (16/5/2019).

Saat ditanya apakah teman-temannya itu merupakan anggota DPR dari Gerindra dan partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga, Poyuono membenarkan. Namun dia tidak mau menyebut siapa saja yang dimaksud.

“Ya gitulah semua yang tidak setuju dengan jalan politik yang kita ambil. Saya nggak akan sebut nama-namanya,” tegas Poyuono.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya merupakan suara dari Gerindra. Poyuono mengingatkan posisi dia yang merupakan waketum di Gerindra.

“Suara saya suara partai. Kan saya pengurus partai, nggak nyaleg lagi ya, yang menolak hasil pemilu tentu saja. Saya harus menjelaskan lebih lanjut kebijakan yang diambil untuk nolak hasil Pilpres 2019 dan mengingatkan konstituen dan pemilih Prabowo-Sandi untuk melawan dengan cara-cara yang lebih elegan dong dan nggak banyak keluar biaya dan tenaga serta menimbulkan kerusuhan, yaitu saya ajak pendukung 02 untuk tidak mengakui juga hasil Pilpres dan Pileg 2019 dan pemerintahan yang nantinya dihasilkan dari Pilpres 2019 dan nggak perlu bayar pajak. Gitu aja kok pada telmi sih,” bebernya.

“Suara saya ya suara Partai Gerindra dong masa suara saya sendiri. Semua kader Gerindra harus berjuang dengan cerdas dong untuk melawan ketidakadilan dan kecurangan yang dilakukan KPU terhadap Prabowo Subianto. Jangan malah pada melempem dan malah pada mikir diri sendiri untuk cuma mau jadi anggota DPR,” tambah Poyuono.

Poyuono sempat disindir oleh Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa untuk berada di kubu Jokowi-Ma’ruf Amin karena pernyataannya yang kontroversial. Poyuono memaknai sindiran itu secara berbeda.

“Lebih cocok di barisan penguasa ya memangnya kan tidak lama lagi Prabowo-Sandi yang akan jadi pelayan masyarakat Indonesia alias membentuk pemerintahan yang berkuasa, tanpa Demokrat,” tuturnya.

Pernyataan Poyuono yang mengajak tidak membayar pajak di pemerintahan ke depan menuai kontra, baik dari internal maupun pihak lawan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin bahkan menyebut Poyuono membuat gaduh.

“Kok gaduh sih wong kita nggak ngakuihasil pilpres curang kok, ya kita nggak ngakui pemerintahan yang dibentuk dari pilpres curang dong. Ya bagi masyarakat yang ikut dengan saya tidak mengakui ya kita tidak akan rela pajak kita dikelola oleh pemerintah yang nggak sah dan legitimatedong,” sebut Poyuono.

Dia menilai pihak-pihak yang mengkritik pernyataannya sebagai elite yang belum mengerti soal gerakan politik tingkat tinggi. Poyuono juga meminta tak perlu ada perwakilan dari Gerindra dan parpol koalisi Prabowo-Sandi di parlemen untuk periode mendatang.

“Nggak perlu ada di parlemen dong, bukan hanya caleg Gerindra ya, tapi caleg koalisi BPN,” sebut dia.

“Mereka belum pada ngerti gerpol tingkat tinggi kali ya. Kalau pembangkangan sipil tanpa kekerasan itu sebagai bagian dari sikap politik ya. Nah kalau digeruduk pakai people power untuk mendelegitimasi KPU dibilang makar nanti sama orang orang yang gagal paham tentang bernegara di negara hukum,” sambung Poyuono.

Partai Gerindra sudah memberikan respons atas pernyataan Arief Poyuono yang meminta kubu Prabowo-Sandi juga menolak Pileg 2019. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Pilpres dan Pileg 2019 berbeda.

“Yang namanya BPN itu untuk pemenangan pilpres, bukan pileg. Jadi jangan gagal paham. Kalau kita paham, yang dibahas adalah pilpres. Meski pilpres dan pileg serentak, tapi beda kasus per kasus. Kecurangannya beda. Jadi kami permasalahkan pilpres yang curang,” urai Riza Patria, yang juga juru debat BPN Prabowo-Sandi.

Sementara itu, terhadap penghitungan suara pileg, Riza menegaskan Gerindra turut memantau di KPU kabupaten/kota hingga pusat. Anggota DPR yang diprediksi kembali lolos ke Senayan itu mengatakan Gerindra juga akan melaporkan dugaan kecurangan jika ada.

“Kami terus mengikuti proses penghitungan dan rekapitulasi dari TPS hingga pusat. Tiap hari kita hadir di rekapitulasi kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat hadir terus. Kalau ada koreksi ya kita sampaikan, kalau ada kecurangan ya dilaporkan. Kami partai yang taat hukum,” tegas Riza.

Berita ini sudah tayang di Detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here