PADANG – Polda Sumbar akhirnya memenuhi laporan Ketua Relawan Projo Sumbar Husni Nahar terhadap penyalahgunaan Surat Sumbar untuk mencari dana penerbitan buku profil Sumbar, dengan menerbitkan Surat Perintah penyelidikan kasus tersebut.
Surat Perintah Penyelidikan tersebut bernomor: Sprin.Lidik/210/X/RES.3./2021/Ditreskrimsus Polda Sumbar tanggal 11 Oktober 2021, yang berisi Kasus Surat Permintaan Sumbangan Gubernur Mahyeldi yang diduga adanya Tipikor Penyalah Gunaan Wewenang.
Sebagai tindak lanjut dari penerbitan Sprint Lidik itu, saksi Pelapor yakni Ketua Relawan Projo Sumbar Husni Nahar sudah diperiksa penyidik dirreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (19/10).
Seorang sumber yang mengetahui pemeriksaan ini menyebutkan bahwa Husni dimintakan penjelasannya terkait laporannya tentang dugaan penyalahgunaan Surat Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk penerbitan buku profil Sumbar dalam tiga bahasa, Indonesia, Inggris dan Arab.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu, SIk,MSi mengakui bahwa Polda Sumbar telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan kasus surat sakti Gubernur Sumbar Mahyeldi.
“Saya baru saja mendapatkan konfirmasi dari Dirreskrimsus Polda Sumbar bahwa benar Sprint Lidik untuk laporan Ketua Projo Sumbar tentang Surat Gubernur Sumbar sudah terbit,” kata Kombes Bayu seperti dikutip Kabarpolisi.com, Rabu (20/10).
Menurut Kombes Bayu, penerbitkan SK Lidik ini untuk memeriksa materi laporan dari Projo sekaligus memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang Gubernur Sumbar ini.
Namun Kombes Bayu tidak bisa memastikan sampai kapan proses penyelidikan kasus ini akan selesai dan akan ditingkatkan pada penyidikan.
“Tapi yang pasti sebelum sampai ke penyidikan kan harus dilakukan gelar perkara dulu. Tapi kapan gelar perkaranya belum dapat saya pastikan. Kita tunggu dululah hasil penyelidikan ini,” papar Kombes Bayu.
Kabid Humas Polda Sumbar ini menjanjikan akan menginformasikan kepada publik perkembangan gelar perkara kasus ini.
“Nanti saya infokan juga kepada teman teman media. Sekarang kita tunggu dululah hasil penyelidikan kasus ini oleh tim dirreskrimsus Polda Sumbar,” ujar Bayu lagi.
Tak Terbukti Unsur Penipuannya.
Sebelumnya, setelah sempat ditangani Polrestabes Padang, kasus Surat Gubernur Sumbar ditutup karena tidak terbukti unsur penipuannya. Alasannya surat itu ditandatangani langsung oleh Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar.
Tetapi secara fakta, para tersangka pemanfaat Surat Gubernur Sumbar memobilisasi surat tersebut dengan mencetak sampai 300 proposal. Saat kasus ini diungkap para tersangka sudah mengumpulkan uang Rp175 juta.
Kasus penyalahgunaan wewenang Gubernur Sumbar dengan cara seperti ini juga dilakukan oleh satu badan penanaman modal Sumbar.
Praktik yang sama, konon kabarnya, juga dilakukan Mahyeldi saat dirinya masih menjadi Walikota Padang.
Kasat Reskrim Polrestabes Kota Padang Kompol Rico Fernando,SH,MH mengakui bahwa kasus surat Gubernur Sumbar Mahyeldi sudah dihentikan sejak kemarin.
“Alasan penghentian kasus karena surat tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumbar alias tanda tangan asli. Jadi unsur penipuannya tidak terbukti,” papar Kompol Rico kepada Kabarpolisi.com, Senin (4/10) di Padang.
Dengan penghentian kasus ini, lima orang yang semula diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Surat Gubernur Sumbar tersebut, dikabarkan sudah kembali ke Jakarta.
“Mereka kita kenakan wajib lapor,” ujar Kompol Rico.
Menanggapi dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi dalam kasus Surat Gubernur Sumbar ini, Kompol Rico berkilah, bahwa tentang dugaan tersebut pihaknya belum melakukan penyelidikan.
Tetapi saat ditanya kapan akan dilakukan penyelidikan tentang kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi pada Surat Gubernur Sumbar itu, Kompol Rico menjawab : Saya belum tau.
Kepastian tentang tidak terpenuhinya azas penipuan dalam kasus surat gubernur ini sudah lama disampaikan Kapolrestabes Padang Kombes Pol Imran Amir.
Alasannya seperti dikemukakan Kasat Reskrim Kompol Rico Fernando, SH,MH tidak terpenuhinya unsur penipuannya, sebab surat gubernur itu asli alias ditandatangani sendiri oleh Mahyeldi.
Tetapi bahwa di dalam kasus itu terdapat dugaan tindak gratifikasi dan tipikor, Kombes Pol Imran Amir menyatakan akan melakukan gelar perkara dulu.
Sampai kemudian kasus ini dihentikan pihak Polrestabes Padang rencana membuat gelar perkara dugaan gratifikasi dan tipikor dalam kasus surat gubernur Sumbar ini, belum terlaksana sama sekali.
Grafitikasi dan Korupsi
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Andalas Prof Elwi Danil sebelumnya menyebut bahwa surat Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk pembiayaan penerbitan buku profil Sumbar, bersifat memaksa dan itu yang menjadikannya sebagai perbuatan korupsi.
“Tentu saja ini punya implikasi hukum tentang korupsi. Dalam hukum tindak pidana, ini sering disebut sebagai permintaan memaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara,” kata Elwi Danil kepada wartawan, Senin (23/8/2021) di Padang.
Menurut Elwi Danil, tindak pidana korupsi dalam bentuk permintaan memaksa ini dijelaskan dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia menilai surat tersebut termasuk paksaan.
“Keterpaksaan yang dimaksud dalam pasal ini bukan berupa memaksa secara fisik, tapi adalah keterpaduan psikis. Dalam KUHP asli dikenal dengan sebutan ‘knavelarji’ dan tadinya diatur dalam pasal 423 KUHP yang kemudian diambil alih pengaturannya oleh UU Korupsi, sehingga menjadi terkategori sebagai tindak pidana korupsi,” jelas Elwi.
“Tanpa bermaksud mendahului proses yang dilakukan polisi, saya melihat, ketentuan dalam pasal 12 huruf e itu seyogianya bisa diarahkan,” sambungnya.
Berikut ini bunyi pasal 12 huruf e:
Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Dia mengatakan si pemberi bantuan harus terbukti memberi terpaksa secara psikis memenuhi keinginan atau permintaan sesuai dengan surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar. Dia menilai ada unsur paksaan dalam surat itu meski disebut sebagai permintaan sumbangan.
“Walaupun modusnya minta bantuan, namun ada unsur keterpaksaan di sana. Karena ditandatangani Gubernur, maka berat bagi pihak yang menjadi alamat surat pengajuan untuk menolak. Sudah cukup apabila si pemberi bantuan mengatakan bahwa dia menjadi tidak enak dengan Gubernur kalau tidak ikut membantu,” katanya.
Jika pemberi bantuan tak mengaku terpaksa, katanya, si pemberi bisa dinilai sebagai pihak yang memberi gratifikasi. Menurutnya, hal itu diatur dalam Pasal 13 UU Tipikor. Berikut ini bunyi pasal 13:
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000
“Tak elok seorang Gubernur membuat surat seperti itu, apalagi surat di luar kedinasan untuk membantu satu pihak. Kekeliruannya di sana,” tutur Elwi.
Surat Permintaan Sumbangan Diteken Gubernur Sumbar yang kemudian menjadi polemik itu bernomor 005/3984/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021 tentang Penerbitan Profil dan Potensi Provinsi Sumatera Barat.
“Sehubungan dengan tingginya kebutuhan informasi terkait dengan pengembangan, potensi dan peluang investasi di Provinsi Sumatera Barat oleh para pemangku kepentingan, maka akan dilakukan penyebarluasan dan pemenuhan kebutuhan informasi tersebut dengan menerbitkan buku Profil ‘Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan’ dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk softcopy,” demikian tertulis dalam surat tersebut seperti dirilis detikcom.
“Diharapkan kesediaan Saudara untuk dapat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku tersebut,” lanjut surat yang juga dibubuhi stempel resmi Gubernur Sumbar.
Sikap Kemendagri
Dalam kasus surat Gubernur Sumbar minta sumbangan pembuatan buku Profil Sumbar dari berbagai versi bahasa ditanggapi Mendagri. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, polisi dipersilahkan melakukan pemeriksaan.
“Kami tidak akan mengintervensi, silahkan periksa,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian kepada Kabarpolisi.com dan Harianindonesia.id melalui telepon selulernya, Kamis (1/9/2021) siang.
Menurut Ardian, dalam kasus ini Gubernur dan Sekdaprof sudah ditegor dan diminta menarik kembali surat tersebut, sebab berpotensi memicu moral hazard atau memperkaya pihak lain.
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Mochamad Ardian menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Sumbar menerbitkan surat resmi yang kemudian dipakai untuk meminta sumbangan secara hirarki salah dan menyalahi aturan yang ada.
“Dan pak Mendagri sudah meminta kepada saya untuk membuat surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk tidak melakukan hal sama (seperti dilakukan Gubernur Sumbar, Red) sebab berpotensi menimbulkan moral hazard yakni Pemda memperkaya pihak lain,” kata Ardian.
Menurut Dirjen Keuda, pemahaman tentang sumbangan pihak ketiga di dalam undang undang Pemerintah Daerah adalah dana yang disumbangkan masuk ke dalam kas daerah untuk kemudian dipakaikan kepada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga tersebut.
Bukan sebaliknya, masuk ke rekening pihak kedua dan apalagi masuk ke rekening pribadi pihak kedua.
Oleh sebab itu, kata Dirjen, dirinya sudah meminta kepada Gubernur dan Sekdaprof Hansastri, yang disebut Andrian adalah mantan Ketua Bappeda, sebagai sumber munculnya surat menghebohkan itu, agar mengembalikan kembali dana pihak ketiga yang sudah ditransfer ke rekening tim pembuat buku tersebut.
“Tujuannya adalah untuk meluruskan mekanisme yang salah, yang sudah dilakukan Gubernur Sumbar bersama tim pembuat buku profil Sumbar tersebut,” ujarnya.
Atas persoalan ini pula, tambah Adrian, Mendagri melarang gubernur, bupati dan walikota untuk menerbitkan buku jenis apapun, baik dalam bentuk buku pariwisata dan sebagainya, dengan melibatkan pihak diluar pemerintah daerah.
Sebab, katanya, cara cara seperti itu akan menumbuhkan moral hazard yakni memberikan peluang kepada pihak kedua untuk memperkaya dirinya atas bantuan orang Pemda.
“Itu pula alasannya pak Mendagri meminta saya menurunkan surat edaran kepada para gubernur, bupati dan walikota untuk tidak membuat surat seperti dilakukan Gubernur Sumbar,” papar Adrian.
Ditanya tentang apa sanksi yang diberikan kepada Gubernur dan Sekdaprof Sumbar atas permasalahan surat minta sumbangan itu, Dirjen Keuangan Daerah sebagai pembina keuangan daerah bersifat pembinaan dan meluruskan kebijakan yang sudah salah.
Secara administratif, menurut Ardian, surat tegoran yang dilayangkan kepada Gubernur dan Sekdaprov Sumbar sudah merupakan sanksi. Tetapi Kemendagri tidak bisa memberikan hukuman lebih sebab permasalahan itu sudah dicarikan jalan keluarnya dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan atas perkara sumbangan tersebut.
Tak akan Intervensi Polri
Bahwa kemudian, kasus ini sudah ditangani Polisi, dengan menggunakan parameter hukum atas penggunaan surat Gubernur tersebut dalam menghimpun dana pihak ketiga yang salah secara mekanisme administrasi itu dan melanggar KUHAP, Dirjen Keuda mempersilahkan polisi menggunakan haknya.
“Silahkan periksa, kami dari Kemendagri tidak akan mengintervensi pekerjaan polisi. Selagi saluran hukum yang dipakai relevan dengan persoalan yang terjadi pada kasus surat Gubernur Sumbar ini,” papar Adrian.
Kemendagri sendiri, lanjut Dirjen Keuda, juga menjadikan kasus ini sebagai masukan dalam mekanisme pembinaan daerah. Sebab kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi membuat heboh jagad maya karena menerbitkan surat sakti untuk meminta sumbangan dari pihak ketiga untuk membiayai Penerbitan Profil dan Potensi Provinsi Sumatera Barat. (*)
Awaluddin Awe
