Gaya Capres Ganjar Pranowo di acara Debat Capres KPU RI, Selasa (12/12) malam membuahkan hasil sentimen positif tertinggi dan sentimen negatif terendah dari netizen. (Foto : media center TPNGM)
JAKARTA, Harianindonesia.id – Capres Ganjar Pranowo tampil pada Debat Capres 2024 di KPU RI, Selasa (12/12) malam, bersama dua kandidat lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Harianindonesia.id menuliskan narasi yang disampaikan Ganjar di forum debat sampai kemudian Ganjar diganjar sentimen positif tertinggi dan sentimen terendah dari netizen, berikut narasinya :
1.
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya dalam debat capres-cawapres perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).
Visi misi yang disampaikan Ganjar, berangkat dari keluhan masyarakat yang dia himpun ketika berkampanye dari ujung Barat hingga Timur di Indonesia bersama cawapres Mahfud MD. Dalam pemaparan visi misi, masing-masing capres diberikan waktu empat menit.
“Saya dan Pak Mahfud memulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung Timur ke Barat Indonesia, dari Sabang sama Merauke. Hanya untuk mendengarkan dan ingin melihat langsung apa yang disampaikan dan apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga kontestasi lima tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk ke dalam pikiran seorang pemimpin, supaya satu pikiran, perbuatan dan perkataan,” kata Ganjar.
Ganjar mengungkapkan, saat memulai kampanye di Merauke, dia bertemu dengan seorang pendeta bernama Leo yang mengungkapkan ketiadaan Puskesmas, sehingga banyak warga yang tidak dapat akses layanan kesehatan.
“Saya bertemu seorang pendeta, namanya Pak Leo, dia menolong seorang ibu yang melahirkan dan karena tidak ada fasilitas kesehatan di desa itu, dia belajar bantu proses kelahiran melalui Youtube. Ini menyangkut hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan, maka saya dan Pak Mahfud janjikan dalam program kami, satu desa satu fasilitas kesehatan atau puskesmas, satu nakes (tenaga kesehatan),” kata Ganjar.
Sementara Mahfud MD yang memulai kampanye di Sabang, Aceh, menyampaikan pertemuan dengan para guru dan guru agama. Mereka meminta kesejahteraan para guru diperhatikan, termasuk guru agama.
“Kita ingin membangun Indonesia dengan sumber daya manusia yang hebat, yang unggul, berakhlak, tapi apa kita sudah memperhatikan kesejahteraan para guru termasuk guru agama? Maka Saya dan Pak Mahfud menjanjikan insentif akan kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada,” ujarnya.
Dia memaparkan, persoalan lain ditemukan di Nusa Tenggara Barat (NTT), ketika dia bertemu dengan para milenials yang mengeluhkan sulit mendapatkan akses pekerjaan, begitu juga para siswa yang sulit mendapatkan akses internet.
“Mereka menyampaikan, mengapa sulit mendapat pekerjaan, mengapa tidak ada akses internet, tidak sama seperti di Jawa, padahal itu hak kami. Catatan ini yang membuat saya dan Pak Mahfud mengusung program internet gratis bagi pelajar sampai ke seluruh negeri,” ungkap Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengatakan dirinya bersama Mahfud juga akan memperhatikan dan mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas ketika berkunjung di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ganjar kemudian menegaskan, demokrasi di Indonesia harus berjalan dalam bingkai hukum yang berlaku sama, bahkan terhadap perempuan dan pelajar.
“Ketika demokratisasi berjalan dan kita jaga bersama, ada Ibu Shinta di NTB yang menyampaikan pendapat tapi harus berhadapan dengan aparat keamanan. Ada Melki Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang ibunya ikut diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai dan mereka bisa mendapatkan kebaikan dari pemerintahan yang demokratis,” tutur Ganjar.
Dia menambahkan, dalam perjalanan di Kalimantan, banyak kelompok masyarakat dan suku-suku pedalaman yang juga meminta akses supaya ikut terlibat dalam kemajuan pembangunan.
“Semua ini bisa berjalan kalau pemerintahnya bersih, akomodatif, dan sikat korupsi tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan keseriusan. Pak Mahfud, cawapres saya, sudah menjadi Menkopolhukam yang mengeksekusi itu, semoga kami bisa menjalankan amanah dengan baik,” pungkas Ganjar.
2
Saat tampil pada sesi Debat Calon Presiden RI Ganjar Pranowo memastikan akan melibatkan kelompok rentan dalam keputusan pemerintah sehingga prinsip _no one left behind_ benar-benar terwujud.
“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun soal ini. Saya mengajak mereka berpartisipasi sejak awal dengan menghadirkan pada setiap penyelenggaraan Musrenbang. Saudara-saudara kita dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orangtua, dan kelompok rentan lainnya terlibat secara aktif,” kata Ganjar saat Debat Capres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Ia mengatakan, pelibatan kelompok rentan sejak proses awal bertujuan agar setiap kebijakan, keputusan pemerintah betul-betul mempertimbangkan kelompok rentan.
“Kenapa? Agar pengambil keputusan, _aware_, peduli apa yang kelompok rentan rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan,” ujarnya.
Pelibatan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan pemerintah juga bermaksud agar pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.
Ganjar-Mahfud juga akan mengatur aparatur agar pelayanan publik lebih optimal. Kontrol masyarakat dibutuhkan melalui berbagai mekanisme, termasuk dengan memanfaatkan aplikasi digital.
Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengaku telah menyediakan aplikasi LaporGub sebagai sarana aduan masyarakat.
“Ini merupakan satu ruang komplain publik,” ujarnya.
Ganjar Pranowo menegaskan, pemerintah harus memiliki pemimpin yang betul-betul terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat.
“_Nggak_ boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat sebagai Government Super Apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu” katanya.
Ganjar mengatakan dengan seluruh sistem yang ada, pemerintah Indonesia bisa lebih efisien dan efektif melayani masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Pelayanan harus bisa jauh lebih baik. Kelompok-kelompok rentan ini harus mendapatkan afirmasi,” katanya.
3
Ganjar Pranowo juga menegaskan komitmennya untuk menerima kritik apabila menjadi Presiden RI tahun 2024-2029 sepanjang masa pemerintahan berjalan.
Lebih dari itu, Ganjar juga berkomitmen menyediakan ruang kemudahan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai pelayanan publik. Untuk layanan daring, Ganjar akan menginisiasi aplikasi online.
“Pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yg akan kita angkat menjadi Government Super Aps,” kata Ganjar.
Ganjar sendiri sudah punya pengalaman membidani aplikasi LaporGub saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode. Dalam aplikasi itu masyarakat bisa membuat semua pengaduan dengan teks dan dilengkapi media pendukung.
“Dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik, maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat LaporGub sebagai satu ruang komplen publik yang pemerintahan ga boleh baperan,” imbuh Ganjar.
Ganjar bersama pasangan cawapres-nya, Mahfud MD akan memastikan layanan ini berjalan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kepada perempuan, lansia, dan masyarakat rentan lainnya untuk menciptakan keadilan bagi semua.
“Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan bisa jauh lebih baik sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tutur dia.
4
Ganjar Pranowo prihatin dengan korupsi yang ada di Indonesia, terlebih korupsi itu telah menciptakan kerugian negara mencapai ratusan triliun.
Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi dalam 10 tahun terakhir telah menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 230 triliun.
Menurut Ganjar, uang korupsi itu padahal bisa dipakai untuk membuat layanan kesehatan seperti puskesmas di setiap desa di Indonesia.
“Data ICW menunjukkan, sekitar Rp 230 triliun dalam 10 tahun terakhir, kerugian negara itu terjadi. Ini equivalent (setara) kalau kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27 ribu,” kata Ganjar .
Untuk pengembalian uang negara yang di korupsi, Ganjar akan mendorong percepatan Undang-Undang perampasan aset.
Tak hanya itu, Ganjar juga berkomitmen untuk memiskinkan koruptor dan memberikan efek jera dengan memenjarakannya di Nusakambangan.
“Dari sisi penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan Undang-Undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi dibawa ke Nusakambangan, agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main,” papar Ganjar.
Ganjar juga mendorong adanya teladan dan integritas yang baik dari para pemimpin. Hal itu akan memberikan dampak yang baik untuk pemerintahan.
“Kita edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi, teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu,” tegas Ganjar.
5
Ganjar Pranowo mengutamakan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
“Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana. Seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan HAM,” kata Ganjar.
Ganjar menilai akar persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua adalah proses dialog. Pemerintah pusat, lanjutnya, perlu berdialog dengan masyarakat Papua agar persoalan bisa segera diselesaikan.
“Itu menurut saya roots (akar) masalahnya,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu pun bertanya kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan ia setuju upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM melalui dialog.
“Pertanyaan saya simple saja, apakah bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu?” tanya Ganjar.
“Setuju!” jawab Prabowo.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan paparan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM di Papua, tidak cukup.
“Terima kasih. Tapi menurut saya, rasa-rasanya tidak cukup Pak Prabowo,” kata Ganjar.
6
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menunjukkan komitmennya untuk membereskan UU Perampasan Aset dan memiskinkan koruptor. Ganjar juga menyebutkan bakal menyeret koruptor ke Nusakambangan.
Ganjar mengatakan, sebagai pemimpin sebuah bangsa besar harus menunjukkan praktik antikorupsi dengan sungguh-sungguh agar pejabat dan masyarakat mendapatkan teladan yang baik.
“Yang pertama dari sisi penegakan hukumnya dulu Maka kalau saya mulai dari sini maka yang mesti dilakukan adalah memiskinkan, yang kedua perampasan aset maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi dibawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main,” ujar Ganjar saat Debat Capres di KPU RI, Jakarta pada Selasa (12/12/2023).
Ganjar menegaskan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan contoh baik kepada seluruh rakyat, salah satunya dengan mengajarkan kepemimpinan yang sederhana.
Integritas, lanjut Ganjar, juga sangat penting dimiliki seorang pemimpin agar jajarannya di seluruh daerah bisa bersama-sama membangun komitmen disiplin yang tinggi untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana Dia tidak bermewah-mewah dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun untuk para pejabat ada dua yang penting sekali satu biarkan mereka berkembang dengan menyentuh yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan yang kedua jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya kalau ini terjadi kerunyaman itu akan muncul,” tegas Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, janji politik yang disampaikan saat sebelum menduduki kursi kepemimpinan harus dijalankan dengan sepenuh hati agar sila ke-3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia bisa terus dipelihara.
“Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat inilah janji politik di depan rakyat, maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal pikiran kita sudah sama perkataan kita sudah sama maka kalau perbuatannya tidak sama kitalah yang dihukum oleh rakyat maka mudah-mudahan Pemilu besok ini akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi integritas itu penting sekali dan nomor satu,” ucap Ganjar.
7
Untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, sangat penting melibatkan masyarakat sejak awal dalam hal perencanaan pembangunan.
“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini, mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, dihadirkan dalam setiap musrenbang, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orangtua. Kenapa, agar pengambilan keputusan mereka aware, mereka peduli dengan apa yang mereka rasakan,” ujar Ganjar.
Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan inilah, lanjut Ganjar, yang diharapkan bisa mempresentasikan apa yang diharapkan masyarakat, sehingga fisiknya kalau dibangun, warga paham yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi penolakan.
Selanjutnya, dari sisi aparatur, Ganjar menegaskan mesti ada kontrol dari publik. Ia menyontohkan saat menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dia membuat “Lapor Gubernur” sebagai ruang komplain publik.
Pemerintahan menurut Ganjar, gak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan.
“Inilah yang akan kita angkat menjadi “government super apps.” Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu. Sehingga pelayanan bisa lebih jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tegas Ganjar.
8
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memastikan akan mengesahkan UU Perampasan Aset serta memiskinkan dan menyeret koruptor ke Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.
Ganjar mengatakan, sebagai pemimpin sebuah bangsa besar harus mempraktikkan tindakan antikorupsi secara sungguh-sungguh agar pejabat dan masyarakat mendapatkan teladan yang baik.
“Yang pertama, dari sisi penegakan hukumnya. Kalau, saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah memiskinkan, yang kedua perampasan aset. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi diseret ke Nusakambangan, untuk menciptakan efek jera bahwa penegakan hukum ini tidak main-main,” ujar Ganjar saat Debat Capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Ganjar menegaskan, pemimpin yang baik adalah yang dapat memberikan contoh baik kepada seluruh rakyat, salah satunya mengajarkan kepemimpinan yang sederhana.
Integritas, lanjut Ganjar, juga sangat penting dimiliki seorang pemimpin agar jajarannya di seluruh daerah bisa secara bersama-sama membangun komitmen disiplin yang tinggi untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa ia hidup sederhana. Ia tidak bermewah-mewah, mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun untuk para pejabat. Ada dua hal penting sekali. Pertama, biarkan mereka berkembang dengan melakukan hal baik sehingga saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Kedua, jangan biarkan anak buah setor kepada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman akan muncul,” tegas Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, janji politik yang disampaikan saat sebelum menduduki kursi kepemimpinan harus dijalankan sepenuh hati agar sila ke-3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia bisa terus dipelihara.
“Yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat inilah janji politik di depan rakyat. Kalau kemudian kita bisa menyatukan apa yang saya sampaikan di awal, pemikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama. Kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Mudah-mudahan Pemilu 2024 akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Sebab integritas penting sekali dan nomor satu,” ujar Ganjar.
9
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dan Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, terlibat debat terkait kelangkaan pupuk untuk para petani.
Momen itu terjadi dalam Debat Capres Pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Perdebatan bermula ketika Prabowo menyinggung soal pupuk langka, yang dikeluhkan petani saat dia berkeliling di Jawa Tengah (Jateng) untuk kampanye capres.
“Saya keliling di Jawa Tengah, petani di situ sangat sulit mendapat pupuk. Dengan Kartu Tani yang bapak (Ganjar) luncurkan pun, mereka tetap sulit mendapatkan pupuk,” kata Prabowo.
Menanggapi hal itu, Ganjar menyampaikan persoalan pupuk langka tak hanya terjadi di Jawa Tengah tapi menjadi persoalan yang dihadapi petani di seluruh Indonesia.
“Pak Prabowo, saya harus mengingatkan pak, pupuk langka terjadi di Papua pak, Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, dimana-mana langka, termasuk bensin,” ujar Ganjar.
Terjadi di Seluruh Indonesia
Capres berambut putih itu, kemudian menyampaikan bahwa persoalan pupuk langka yang terjadi di seluruh Indonesia pasti diketahui Prabowo yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
“Mungkin bapak sedikit agak lupa, jadi saya mengigatkan lagi soal pupuk langka, karena bapak pernah menjadi Ketua HKTI,” ungkap Ganjar.
Dia memaparkan, persoalan pupuk langka tidak pernah beres karena data petani Indonesia juga tumpang tindih. Hal itu, membuat penyaluran pupuk tidak optimal, bahkan tidak tepat sasaran.
“Kalau kemudian kita punya satu data petani, maka masalah pupuk bisa kita kelola, distribusi pupuknya bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Ganjar.
Dia menambahkan, selain menata data pertani dan memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran, persoalan lain yang harus diatasi yaitu kuota pupuk.
Hal itu, pernah diutarakan Ganjar langsung kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, agar tidak ada pembatasan kuota pupuk bagi petani.
“Soal kuota pupuk, enggak boleh dibatasi, harus kasih tambahan, kalau tidak, tidak cukup, maka ini (pupuk langka) terjadi di seluruh Indonesia dan ini yang harus kita bereskan nanti,” ungkap Ganjar. (*)
Awaluddin Awe
