Ini kondisi jalan tol Padang Sicincin yang sudah rigid di STA 0-4,200. Ruas jalan tol ini diperkirakan jadi monumen karena pembebasan lahan tak kunjung tuntas (foto : Awe)
JAKARTA – Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengguna Lahan Tol Kementerian PUPR Tendy membantah pihaknya menahan pembayaran ganti rugi lahan tol Sicincin Padang. Urusan ini menjadi kewenangan Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN).
“Kami sifatnya hanya meneruskan saja hasil validasi lahan dari Tim Pengadaan Lahan tol di BPN Sumbar kepada LMAN. Soal pembayaran menjadi kewenangan LMAN,” kata Tendy kepada Harianindonesia.id melalui jaringan WhatsApp pribadinya, Selasa (7/9).
Menurut Tendy, secara hirarkis Satker Pengguna Lahan Tol adalah sebagai pihak yang membutuhkan tanah atau lahan tol.
Dalam proses pengadaan tanah tersebut, menurut Tendy, pihaknya di daerah membentuk PPK dan PPK ini yang bekerjasama dengan pihak BPN sebagai Tim Pengadaan Lahan Tol.
Setelah dilakukan proses pengadaan bersama dokumen tanahnya sampai pada tahap validasi, posisi Satker, menurut Tendy, hanya meneruskan proses ke LMAN.
Satker, kata Tendy, tidak memiliki kewenangan menentukan pembayaran dan sebagainya. Sebab itu menjadi kewenangan LMAN.
“Soal mengapa sampai hari ini ganti rugi lahan Sicipa belum dibayarkan, silahkan tanya langsung ke pihak LMAN,” papar Tendy mengakhiri.
REALISASI PEMBAYARAN
Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi, dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membayar dana pembebasan atau pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) mencapai Rp13,4 triliun sejak 1 Januari hingga 23 Juli 2021.
Pembayaran tersebut didominasi oleh proyek jalan tol mencapai Rp11,02 triliun dan sisanya proyek bendungan, irigasi, kereta api, pelabuhan, hingga kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).
Basuki Purwadi mengatakan realisasi ini cukup tinggi meski di tengah tantangan pandemi covid-19 yang masih mewabah di Indonesia. Bahkan, realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun lalu sekitar Rp11 triliun.
“Ini kenapa? Karena di pandemi ini, para stake holders kita semakin ke sini koordinasinya semakin baik. Kami juga terus berkomitmen untuk pengadaan lahan ini karena kalau lahannya tidak siap, kan tidak mungkin konstruksi dilakukan, jadi lahan ini kritikal,” ungkap Basuki dalam forum diskusi virtual bersama media, Jumat (30/7).
Tak cuma lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, realisasi pembayaran dana pengadaan lahan PSN pada tahun ini juga sudah mencapai 67,16 persen dari realisasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp19,95 triliun.
Sementara secara total, Basuki mencatat realisasi pembayaran dana pengadaan lahan untuk PSN mencapai Rp80,17 triliun dari 2016-2021.
Capaian ini sudah mencapai 82,9 persen dari total alokasi dana pembebasan lahan yang harus dibayarkan LMAN pada tahun ini mencapai Rp96,73 triliun.
Pembayaran terbesar juga didominasi PSN di sektor jalan tol dengan jumlah mencapai Rp70,87 triliun atau 88,39 persen dari total realisasi. Sisanya, pembayaran untuk pengadaan lahan proyek bendungan senilai Rp6,07 triliun, irigasi Rp320 miliar, kereta api Rp2,14 triliun, pelabuhan Rp700 miliar, dan KSPN Rp90 miliar.
Sedangkan pembayaran dana pengadaan lahan khusus di era pandemi telah mencapai Rp31,24 triliun pada 2020-2021.
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan ada pergeseran tren pembayaran dana pengadaan lahan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2020, pembayaran dana pengadaan lahan PSN mayoritas dilakukan dengan skema pergantian dana talangan kepada badan usaha. Jumlahnya mencapai Rp16,17 triliun atau 90 persen dari total pembayaran Rp17,84 triliun.
Sisanya, senilai Rp1,81 triliun atau 10 persen dibayarkan melalui skema pembayaran langsung. Tapi pada tahun ini, pembayaran dana pengadaan lahan dengan skema pembayaran langsung meningkat jadi Rp5,58 triliun atau 51 persen dari total realisasi sementara Rp13,4 triliun.
Sedangkan pembayaran dana pengadaan lahan dengan skema dana talangan baru Rp5,44 triliun atau 49 persen dari total realisasi sementara.
“Jadi sudah ada pergeseran, tentunya ini hal yang baik, kenapa? Karena kita paham keadaan badan usaha, terutama BUMN karya yang kurang baik finansialnya, maka dengan dana talangan itu harus dikeluarkan dulu oleh mereka. Tentunya dengan pembayaran langsung ini mengurangi beban dari badan usaha itu sendiri, tapi tetap tujuan utamanya untuk pengadaan tanah yang nantinya dikontruksikan dengan baik,” jelas Qoswara pada kesempatan yang sama.
Ia turut merinci beberapa proyek jalan tol dan non tol yang pembayaran dana pengadaan lahannya sudah dibayarkan pada 2021.
Untuk jalan tol, ada Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan senilai Rp2,14 triliun, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Rp1,93 triliun, Tol Yogyakarta-Solo-NYIA Kulonprogo Rp1,24 triliun, Tol Cinere-Jagorawi Rp742,87 miliar, dan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Rp652,58 miliar.
Untuk proyek non tol, yang terbesar realisasinya pada tahun ini adalah untuk proyek Bendungan Bener senilai Rp515,54 miliar, Bendungan Karian Rp326,89 miliar, Kereta Api Makassar-Parepare Rp324,01 miliar, Bendungan Kuningan Rp183,91 miliar, dan Bendungan Leuwikeris Rp164,33 miliar.
LMAN turut mencatat beberapa proyek yang didanai pengadaan lahannya dan sudah beroperasi, yaitu JTTS dengan realisasi pendanaan mencapai Rp8,18 triliun, Tol Batang-Semarang Rp5,48 triliun, Tol Cimanggis-Cibitung Rp5,27 triliun, dan Tol Cengkareng-Batu Ceper Rp5,09 triliun.
Proyek nol tol yang sudah dibiayai dan beroperasi, yaitu Pelabuhan Patimban dengan realisasi pembayaran pengadaan lahan mencapai Rp704 miliar, Bendungan Tapin Rp257 miliar, dan Bendungan Napun Gete Rp45 miliar.
Di sisi lain, Qoswara mengatakan alokasi dana yang sudah diterima oleh LMAN untuk pembayaran dana pengadaan lahan PSN sejauh ini masih berkutat pada proyek jalan tol, bendungan, irigasi, kereta api, pelabuhan, hingga kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).
Di luar itu, tidak ada proyek lain, termasuk pengadaan lahan untuk kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Bahkan, ia menyatakan sampai saat ini belum ada usulan dana pengadaan lahan dari kementerian/lembaga terkait ke LMAN untuk IKN.
“Kalau ditanyakan dana IKN ada tidak? Kami belum mendapatkan usulan-usulan tersebut, jadi sampai saat ini kita belum tahu apakah nanti akan ada dana untuk IKN atau tidak, karena memang belum ada kementerian/lembaga yang mengusulkan,” pungkasnya. (*)
Awaluddin Awe
P
