Jakarta, Harian Indonesia ID – Pakar hukum tata negara Refly Harun berharap staf khusus Presiden Joko Widodo tak membebankan anggaran negara. Refly menyebut seharusnya para staf khusus itu baru dibayar setelah memberikan sumbangsih kepada negara.
Refly menyayangkan Presiden memilih sosok populer dan memiliki pekerjaan tetap. Seharusnya, Jokowi memilih sejumlah ahli yang tak perlu diikat jam kerja.
“Pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi piluhan juta, cukup diberikan honor ketika pendapat mereka diminta, tapi mimbar akademik mereka tidak boleh diganggu,” kata Refly dalam diskusi Crosscheck bersama Medcom.id di Warunk Upnormal Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu, 24 November 2019.
Refly khawatir gaji staf khusus secara rutin bisa membuat pegeluaran negara membengkak. Padahal, pendapat staf khusus tak diperlukan setiap hari.
“Menurut saya tidak perlu dipermanenkan, kalau koordinator stafsus mungkin bisa ada,” ucap dia.
Refly enggan menyebut penunjukan staf khusus membuang anggaran. Ia menilai penunjukan belasan staf khusus itu bermanfaat bagi pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
“Kita lihat perkembangannya. Presiden juga harus bisa menghitung uang yang dikeluarkan sesuai enggak sama manfaat yang dihasilkan mereka. Soalnya ini uang rakyat,” pungkas dia. (Ant)
