JAKARTA – Eks Ketua DPR RI era SBY blak-blakan biayai mahasiswa demonstrasi tolak UU Cipta Kerja, tujuannya jelas.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mengetahui kelompok yang menunggangi unjukrasa menolak Omnibus Law.
Di tempat terpisah, Eks Ketua DPR RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) Marzuki Alie justru terang-terangan memberi uang ke mahasiswa yang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Diketahui, unjukrasa menolak Omnibus Law berlangsung serentak di seluruh Indonesia.
Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Sumatera Selatan, Marzuki Alie, mendukung semua mahasiswanya untuk turun ke jalan.
Marzuki Alie mendukung mahasiswa untuk mengikuti aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Bahkan, mantan Ketua DPR RI itu memfasilitasi semua mahasiswanya dengan menyiapkan uang makan bagi yang ikut demo.
“Mahasiswa ikut demo kita fasilitasi, datang ke kampus, kita kasih uang makan agar mereka tidak terpengaruh orang luar yang kasih nasi bungkus,” kata Marzuki Alie dalam konferensi pers virtual, yang dimuat dalam Tribunnews, Jumat (9/10/2020).
Marzuki Alie mengungkapkan, ia mempersilakan semua mahasiswanya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Terlebih lagi, memberikan aspirasi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.
“Di sinilah kita memberikan kesempatan untuk berbicara di publik dan berpikir sosial masalah negara, bukan hanya di kampus,” ujar Marzuki Alie.
Secara tegas, Marzuki Alie pun menentang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah secara mendadak.
Menurut Marzuki Alie, pada klaster pendidikan, ada pasal yang ia soroti, di mana untuk perizinan lembaga pendidikan harus berbadan izin usaha (PT).
“Artinya, pendidikan jadi komersiil.
Padahal, pendidikan ini menjadi tanggung jawab negara.
Kami juga sudah mengutus orang untuk ke DPR agar klaster pasal pendidikan ini dikeluarkan atau judicial review ke MK,” ujar Marzuki Alie.
Sebagai Ketua DPR RI periode 2009-2014, Marzuki Alie mengaku tidak pernah menolak kedatangan massa yang menyampaikan orasi.
“Kenapa harus takut, itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita, temui saja.
Saya dulu menjabat, massa demo saya temui.
Tidak ada yang saya tidak temui, semua yang penting adalah komunikasi,” ucap Marzuki Alie.
Sikap Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami mendadak viral di media sosial atas tindakannya mengirim surat kepada DPR RI dan pemerintah pusat setelah menemu demonstran yang menolak UU Cipta Kerja.
Ridwan Kamil menemui pengunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020).
Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.
Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.
Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
“Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law,” kata Emil.
Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan perppu.
“Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden,” kata dia. (Redaksi)
Credit photo: BeritaSatu
