JAKARTA, harianindonesia.id -Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendapat kecaman dari Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan, Jumat, (23/03/2018)
Pernyataan Hasto tersebut dinilai menuduh dan menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus e-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, kader utama PDIP, sebagai pihak yang menerima dana e-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan,” kata Hinca Pandjaitan
Hinca mengatakan, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara pribadi dan dipertanggung jawabkan secara pribadi pula. Menurut dia, ini tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.
“Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar dia.
Menurut Hinca, sebagai partai terbesar yang berkuasa saat ini, PDIP sedang diuji sejarah. Yakni, apakah PDIP mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.
“Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum oleh KPK atau obstruction of justice yang juga merupakan partai terbesar dan sedang berkuasa?” katanya.
Menurut dia bantahan PDIP seharusnya ditujukan kepada Setya Novanto dan KPK.
“Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto,” ucap Hinca.
Sebelumnya, Hasto menyatakan bahwa partainya bukan penguasa saat membahas proyek e-KTP, dan menyatakan PDIP bukan sebagai partai pemenang Pemilu.
“Kami bukan dalam posisi desainer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar,” kata Hasto. (Rezki)
