Oleh : Awaluddin Awe)*
PADANG – Nasib jalan tol Padang Pekanbaru semakin tidak pasti, setelah Project director Jalan Tol Padang Sicincin, salah satu seksi jalan tol Padang Pekanbaru, Marthen Robert Singal, mengeluarkan pernyataan kepada situs berita Langgam.id di Padang, bahwa perkiraan selesai pembangunan jalan tol Padang Sicincin diundur sampai Desember 2022.
Padahal sebelumnya, Marthen kepada Harianindonesia.id menyatakan bahwa pembangunan salah satu ruas jalan tol Padang Pekanbaru itu, akan selesai Desember 2021.
Project director Jalan Tol Padang Sicincin, Marthen Robert Singal
Pembangunan jalan tol Seksi Padang Sicincin sepanjang 36 Km ini, sudah terlalu lama selesainya. Ruas jalan tol Pakanbaru Dumai dan Indrapuri Blang Bintang, Aceh, yang waktu pembangunannya nyaris sama dengan Seksi Tol Padang Sicincin, kini sudah operasional.
Begitu pula dengan ruas tol Medan – Binjai, malah sudah melengkapi dengan 10 Ramp (sirip/sayap) yang akan menghubungkan sejumlah kawasan padat pemukiman di kawasan Binjai dan Belawan.
Kondisi kurang lebih sama juga terlihat pada ruas utama jalan tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 Km, pembangunan fisiknya kini sudah mencapai 55 persen. Padahal jadual mulai pembangunannya juga lebih lambat setahun dibandingkan Seksi tol Padang Sicincin.
Menurut Project Director PT Hutama Karya Ruas Tol Padang-Sicincin, Marthen Robert Singal, pembebasan lahan yang sangat lamban menjadi kendala pengerjaan tol.”Kendala utamanya adalah semakin panjang lahan yang harus dibebaskan dan perkiraan tambahan biaya sebesar Rp 1 triliun,” katanya, seperti dikutip dari Tempo.co, Rabu (10/2/2021).
Ia mengatakan, proyek sudah dimulai dari awal 2018 sampai saat ini yang bebas baru 5 kilometer dari panjang proyek jalan tol Padang-Sicincin yakni 36,2 kilometer.
Marthen menargetkan, ruas tol Padang-Sicincin akan selesai pada akhir 2022 jika pembebasan lahan sudah selesai 100 persen pada semester I 2022.
Tol Medan Binjai
“Pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 10,97 persen atau 5 kilometer dan secara fisik jalan yang sudah terbentuk sudah mencapai 35,64 persen,” ujarnya.
“Tahun ini kita tergetkan tol sudah selesai 35 persen. Total anggaran untuk proyek tersebut sekitar Rp 4 triliun dan dana yang sudah terpakai saat ini sudah Rp 1,4 triliun,” sambungnya.
Ia menjelaskan, jalan tol Padang-Sicincin adalah bagian dari jalan tol Padang-Pekanbaru yang mempunyai panjang total 254 kilometer dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru.
“Padang-Sicicin yang mulanya ditempuh dalam waktu 1,5 jam, dengan adanya tol hanya memakan waktu 0,5 jam saja. Nanti di ruas ini juga kita sediakan dua rest area,” jelas Marthen.
Sedangkan jarak tempuh melalui tol Padang menuju Pekanbaru mampu memotong waktu tempuh dari 8-10 jam menjadi 4-6 jam apabila pengerjaannya telah rampung.
Ia berharap agar pembebasan lahan bisa segera diselesaikan sehingga pengerjaan jalan bisa lancar. Secara keseluruhan jalan tol Pekanbaru—Padang akan ditargetkan beroperasi pada 2025.
Adakah Mafia Tanah di Tol Padang?
Menarik untuk disimak kasus pembebasan lahan untuk jalan tol Padang Sicincin ini, benarkah karena faktor tanah ulayat, dimana untuk mengambil keputusan jual harus disepakati oleh semua anggota kaum, atau memang ada mafia tanah di jalan tol yang sengaja mengulur ulur waktu pembayaran untuk mendapatkan momen membayar ganti rugi yang menguntungkan mereka?
Ini pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab oleh tim pembebasan lahan jalan tol Padang Sicincin, atau oleh pihak pihak yang berkepentingan dengan jadinya pembangunan jalan tol Padang Sicincin.
Jika mengacu kepada faktor tanah ulayat, rasanya tidak mungkin juga. Sebab dengan ganti untung yang diberikan oleh pihak PT Hutama Karya sebagai owner jalan tol di Sumatera, rasanya tidak mungkin masyarakat menolak. Sebab nilai ganti rugi sudah mencapai Rp300 ribu per meter terendahnya.
Sebaliknya jika memang ada dugaan mafia tanah dalam pembebasan lahan untuk tol Padang Sicincin, rasanya mereka terlalu berani mengambil resiko. Sebab tol adalah proyek negara, dimana kekuatan hukumnya sangat tinggi.
Rasanya sudah perlu pemerintah menurunkan satu tim lagi untuk menelusuri persoalan ini. Sebab melihat progres fisik dan luas lahan yang baru dibebaskan, bukan saja merugikan daerah dan investor, tetapi juga menjadi beban psikologis tinggi bagi negara. Seolah olah proyek negara bisa dimangkrakkan begitu saja.
)* Penulis adalah, Pemimpin Redaksi Harianindonesia.id Jakarta
