Salah satu ruas jalan nasional di Tapanuli Tengah yang berhasil dibuka kembali oleh Kementerian PU. Sampai saat ini sudah 42 Km jalan nasional di Tapteng yang berhasil dibuka kembali oleh Kwmenterian PU. (Foto : Dok Biro Komunikasi Publik Kemen PU/AWE/HI)
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.
Penanganan tanggap darurat masih difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional serta pengendalian aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan dan penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya di Sibolga.
“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody dalam penjelasan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2025).
Menurut Menteri Dody, pada ruas jalan nasional Tarutung–Sibolga, penanganan longsor dilakukan secara intensif oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara bersama BBWS Sumatera II Medan, sejumlah BUMN Karya dan TNI.
Untuk kegiatan ini PU menurunkan 14 unit excavator, 1 unit dozer, 2 unit backhoe loader dan 3 unit wheel loader dikerahkan untuk mempercepat pembersihan material longsoran dan perbaikan badan jalan.
Hingga kini, di ruas Tarutung-Sibolga sepanjang 59km, penanganan di 131 titik longsor telah diselesaikan, dan jalur Tarutung–Batas Taput/Tapteng sepanjang 42km sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.
Sementara sepanjang 17 km lainnya masih dalam proses penanganan 7 titik longsor/jalan amblas secara bertahap dari arah Tarutung maupun dari arah Sibolga.
Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan juga melakukan penanganan darurat Sungai Aek Doras di Kota Sibolga untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Pekerjaan ini dilaksanakan dengan dukungan alat berat dan bahan banjiran antara lain 1 unit excavator long arm, 1 unit excavator standar, serta beberapa unit dump truck. Dukungan juga diberikan oleh BUMN Karya Nindya Karya, WIKA, dan Dinas PU Kota Sibolga.
Selanjutnya dari sisi dukungan logistik dan fasilitas darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara telah mengirimkan total 13 unit Hidran Umum (HU), 1 unit mobil tangki air, 1 unit biofilter, serta 2 unit toilet portabel untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan petugas di lapangan.
Kementerian PU terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dengan memastikan konektivitas jalan nasional segera pulih, pengendalian sungai berjalan optimal, serta dukungan infrastruktur dasar terpenuhi demi mempercepat pemulihan aktivitas warga dan perekonomian daerah. Untuk mempercepat mobilisasi, alat berat dibagi ke beberapa sektor penanganan.
Kebut Penanganan Bencana di Kabupaten Gayo Lues Aceh,
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan percepatan penanganan akses jalan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan bantuan di Kabupaten Gayo Lues.
Hingga 14 Desember 2025, berbagai langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana telah dilakukan Kementerian PU untuk memastikan konektivitas dan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Kementerian PU telah mengerahkan dan mengalihkan alat berat dari sejumlah proyek infrastruktur untuk mempercepat pembukaan akses jalan di Kabupaten Gayo Lues guna menjaga distribusi logistik serta mencegah risiko sosial.
“Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Penanganan dan pemulihan konektivitas jalan nasional yang melintasi wilayah Gayo Lues terus dikerjakan seperti pada ruas Blangkejeren – Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara yang mengalami amblas badan jalan di kawasan Ise-Ise dan putusnya badan jalan di kawasan Ponomon.
Penanganan darurat berupa penimbunan badan jalan tengah dilakukan dan ditargetkan selesai pada 28 Desember 2025, sehingga akses secara bertahap dapat kembali difungsikan
Selanjutnya pada ruas Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane, tercatat dua unit jembatan putus serta beberapa titik longsor dan amblas badan jalan.
Hingga kini, penanganan telah mencakup penimbunan oprit jembatan, pemasangan jembatan Bailey, serta penanganan 3 dari total 4 titik longsoran. Ruas ini ditargetkan dapat kembali fungsional pada 30 Desember 2025, sehingga konektivitas antarwilayah di kawasan tengah Aceh dapat pulih.
Secara bertahap, akses menuju Kabupaten Gayo Lues juga mulai membaik. Ruas Simpang Uning (Batas Kota Takengon) – Uwaq – Batas Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren saat ini telah dapat dilalui kendaraan roda dua, dan pembukaan jalur untuk kendaraan roda empat sedang dikebut dengan target penyelesaian 15 Desember 2025.
Berbagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Gayo Lues juga terus dilakukan Kementerian PU. Sebanyak 2 unit mobil tangki air (MTA), 10 unit hidran umum (HU), 5 unit septic tank, serta 5 unit toilet portable yang ditempatkan di titik-titik prioritas sudah melayani kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat terdampak di Gayo Lues.
Dukungan sarana dan prasarana darurat teraebut diperkuat dengan 12 personel gabungan, terdiri dari 5 personel BPBPK Aceh, 2 personel Dinas Perkim Aceh, dan 5 CPNS Kementerian PU. Personel ini bertugas mendukung operasional tanggap darurat, pelayanan sanitasi, serta koordinasi teknis penanganan infrastruktur terdampak.
Kementerian PU juga mengerahkan 3 unit truk operasional, 2 unit kendaraan double cabin, serta 1 unit kendaraan double cabin operasional lapangan untuk menunjang mobilitas tim di Kabupaten Gayo Lues.
Monitoring dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait terus dilakukan hingga kondisi infrastruktur di Kabupaten Gayo Lues pulih secara bertahap dan berkelanjutan. (*)
Awaluddin Awe
