Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Regional Kapalo Koto, Ampangan, Kota Payakumbuh, yang melayani sampah dari daerah Tanah Datar, Bukittinggi, Agam, mengalami longsor, menimbun beberapa petak dan areal pertanian sekitar, Kamis (27/04-2017
Padang – Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah di Sumatera Barat (Sumbar), melihat kesadaran masyarakat masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya.
Hal tersebut terbukti dari belum maksimalnya hampir semua daerah di Sumbar dalam mengelola sampah. Menaikkan anggaran untuk pengelolaan sampah, tampaknya tidak menjadi solusi bijak dalam mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi mengatakan, pemerintah di Sumbar maupun kabupaten dan kota saat ini sudah mulai kewalahan menangani masalah sampah rumah tangga.
“Di Kota Padang saja sampah hampir 500 ton per hari. Sampai saat ini belum dikelola dengan baik. Belum memberi manfaat buat rakyat. Harusnya Pemkot Padang memikirkan solusi agar sampah bisa dimanfaatkan yang bernilai ekonomi, ” kata politisi yang sering dipanggil “Guru” oleh koleganya.
Supardi tidak setuju ada wacana memperluas lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang akan menjadi solusi masalah sampah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan perluasan sell landfill Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional Payakumbuh. Setidaknya 124 ton perhari sampah dari Bukittinggi didistribusikan ke TPA yang berlokasi di Padang Karambia, Kota Payakumbuh.
“Dimana solusinya? Memperluas lahan itu hanya solusi asal-asalan. Tidak menyelesaikan masalah. Ini bisa digunakan oknum untuk mencari uang dalam pengadaan tanah. Bisnis pribadi dengan menggunakan uang rakyat. Sampah tetap menggunung. Lama-lama kota Payakumbuh jadi lautan sampah. Begitu juga Kota Padang,”kata politisi senior Sumbar ini.
Bisnis pribadi?
“Iyalah. Di sini oknum bisa mempermainkan harga tabah untuk kepentingan pribadi. Paham kita soal ini, ” ujar Supardi. Dia menyebut ada jenis sampah. Sampah rumah tangga dan sampah limbah medis yang berbahaya. Kedua jenis sampah ini jika diolah menggunakan teknologi ramah lingkungan juga bisa menghasilkan uang.
“Saya ingatkan kepada pemerintah jangan lagi membebankan APBD. Kalau kepala daerah nya cerdas dia akan mencari investor dan mengelola dana retribusi dengan benar. Mari kita transparan berapa dana retribusi yang diterima tiap2 kabupaten dan kota. Buka datanya. Sekali lagi saya ingatkan jangan jadikan masalah sampah ini untuk kepentingan bisnis pribadi oleh oknum di pemerintahan, ” kata dia.
Menurut politisi Partai Gerindra itu sampah seharusnya diolah menjadi kompos, paving blok, Kanstin, dan RDF. RDF mengolah sampah menjadi bahan bakar. Terutama Semen. RDF itu penganti batubara yang dianjurkan pemerintah. RDF itu ramah lingkungan,” kata Supardi.
Dia mencontohkan pengelolaan sampah di Kota Padang. Hampir 500 ton per hari. Dibuat RDF dan dijual ke Semen padang. Itu. bisa menambah PAD Kota Padang, ” kata politisi asal Payakumbuh ini.
Bukan hanya dapat uang dari RDF pemerintah Kota juga dapat uang dari iyuran masyarakat. “Lha. Masyarakat kan bayar retribusi. Ini harus transparan. Ingat retribusi itu uang rakyat. Harus jelas penggunaannya,” kata Supardi.
Supardi mengatakan, masalah sampah bukan hanya Sumbar tapi hampir di seluruh Indonesia. “Tapi saya bicara Sumbar. Pemerintah harus mencari teknologi yang membuat sampah jadi bahan yang bermanfaat. Misalnya sampah jadi RDF, kompos dan konblok. Seperti di Beberapa kota di Indonesia dan negara maju.
Masalah sampah bukan hanya masalah lingkungan hidup, kesehatan dan keindahan kota. Kebersihan itu sebagian dari iman, ” kata politisi pengangum Panglima Besar Sudirman.
Dukung Teknologi hydrodrive
Supardi mendukung rencana Pemprov Sumatera Barat menjajaki teknologi pemusnah sampah hydrodrive untuk pengolahan sampah di daerah itu terutama di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) regional.
“Kita jajaki semua teknologi yang memungkinkan untuk pengolahan sampah agar tidak menjadi permasalahan lingkungan,” kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.
Salah satu teknologi yang tengah dipertimbangkan yakni teknologi hydrodrive yang diusung oleh PT Bumi Resik dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar untuk memusnahkan residu yang tidak bisa diolah lagi.
“Nah ini baru solusi. Masalah pembiayaan tanpa APBD sebenarnya bisa dilakukan dengan menggenjot pendapatan dari restribusi masyarakat. Misalnya warga gak bayar sampah nya jangan diangkut. Dan jika dibuang sembarangan kan hukum bisa kita tegakkan dengan keras. Misalnya hukum denda. Tapi jangan kongkalikong pula. Semua harus diurus dengan manajemen yang baik dan transparan, ” tegasnya.
Untuk diketahui, teknologi hydrodrive sudah digunakan sejumlah daerah di Indonesia dan diklaim ramah lingkungan.
Disampaikan Wagub Audy, Pemprov Sumbar memang tertarik untuk menggunakan teknologi itu. meski demikian, lantaran investasi yang berorientasi pada keuntungan, volume sampah Sumbar yang dinilai tidak cukup banyak dianggap kurang maksimal.
Selain itu, kompensasi pengolahan sampah dari kabupaten/kota juga relatif kecil, baru Rp20 ribu per ton, sementara estimasi biaya pengolahan dengan teknologi tersebut sekitar Rp60 ribu-Rp85 ribu per ton, dan untuk pengadaan alat dalam kondisi refocusing anggaran saat pandemi COVID-19 juga sulit dilakukan, karena nilainya cukup besar.
“Karena itu kita coba kaji lagi, kalau memungkinkan kita bisa gunakan di Sumbar,” tuturnya.
Sementara itu, calon investor PT Bumi Resik, Djaka Winarso mengatakan pengolahan dan pemusnahan sampah menggunakan teknologi hydrodrive itu adalah rangkaian dari proses pemilahan sampah mulai dari sumber. Hanya residu sampah yang tidak bisa diolah yang dimusnahkan dengan teknologi itu.
Konsep kerja sama dengan pemerintah daerah juga fleksibel dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah. Sumbar yang mengedepankan sektor pertanian dinilai cocok dengan teknologi tersebut, karena salah satu hasil akhir dari proses pengolahan sampah tersebut adalah kompos yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Siti Aisyah menuturkan saat ini TPA Sampah Regional Payakumbuh yang melayani empat daerah sudah penuh, karena itu perlu upaya untuk tindakan antisipasi.
Tidak hanya perluasan, pemanfaatan teknologi juga akan bisa memperpanjang masa tampung sampah di TPA.
Edward Bendang
