Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui dan membenarkan bahwa Presiden Jokowi pernah meminta dan mengajukan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Hasto menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas pernyataannya secara politik, hukum hingga di hadapan Tuhan.

“Jadi berbagai upaya yang dilakukan berbagai Ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck. Saya pertanggung jawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Hasto menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode benar adanya dan disuarakan oleh beberapa ketum partai. Ia menegaskan PDIP tegak lurus dengan konstitusi.

“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” ucap Hasto.

Hasto menyebut perpanjangan masa jabatan Presiden itu ditolak partainya. Hasto tak menampik ada usulan itu yang diketahui oleh PDIP atas konfirmasi menteri bersangkutan.

“Jadi saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto.

Hasto mengatakan sebelum hal itu mengemuka dirinya sudah bertemu dengan menteri terkait. Dalam percakapan itu, sang menteri, menyebut ketua umum beberapa partai menyuarakan isu tiga periode sebagai permintaan Pak Lurah atau Presiden.

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” ujar Hasto.

Isu 3 periode mencuat lagi ke permukaan setelah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Puan lebih dulu bicara terkait isu tersebut.

Dia awalnya menepis terkait isu putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal cawapres pendamping, capres Prabowo Subianto, karena PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

SIMAK JUGA : Anggota DPR Hanura Kritik Jokowi

“Nggak, nggak pernah setahu saya (bahas masa jabatan Presiden tiga periode). Nggak pernah beliau (Presiden Joko Widodo) meminta untuk perpanjangan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan Presiden itu adalah dua kali, 5 (tahun) kali 2 (periode), 10 tahun,” ucap Puan usai rapat bersama tim pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Jakarta, Rabu (25/10).

Puan menjawab pertanyaan benar atau tidak Jokowi datang menemui Megawati untuk meminta masa jabatan Presiden menjadi tiga periode saat isu tersebut muncul.

Dia juga menjelaskan tidak ada aturan yang menguatkan masa jabatan Presiden diperpanjang atau dibuat menjadi tiga periode saat itu. Sehingga PDIP pun menentukan sikap untuk menolak usulan tersebut.

“Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode,” jelas Puan

Golkar Sebut Sudah Usang

Sementara itu Ketua DPP Golkar meminta Hasto tak kembali mengulang wacana itu karena sudah usang.

“Sudahlah tak perlu lagi mengulang kembali wacana 3 periode itu. Wacana yang sudah usang dan terkubur,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (27/10/2023).

Ace mengatakan saat ini parpol tengah fokus pada tahapan pemilu. Ace mengatakan konstitusi sudah mengatur jabatan presiden hanya 2 periode.

“Kita sudah memiliki mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi kita bahwa jabatan Presiden itu hanya 2 periode. Artinya Pak Presiden Jokowi ini menunjukkan ketaatannya terhadap konstitusi,” lanjutnya.

Ace lantas menyarankan semua pihak mempersiapkan ide yang akan ditawarkan kepada rakyat ke depannya.

“Saatnya kita memasuki tahap pendaftaran capres dan cawapres yang diikuti 3 pasangan. Lebih baik kita mengadu gagasan dan ide yang ditawarkan kepada rakyat,” ujar dia.

Sebagai informasi, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjadi salah satu ketum yang sempat mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Saat ditanya apakah usulan Airlangga soal presiden 3 periode merupakan permintaan ‘Pak Lurah’, Ace kembali menegaskan hal itu tak perlu dijadikan polemik.

“Kita tidak perlu berpolemik tentang sesuatu yang tak perlu diperdebatkan lagi,” katanya. (*)

Awaluddin Awe, dari berbagai sumber