Momen Ganjar dan Mahfud sedang memakai jaket sebelum menyampaikan visi pemberantasan korupsi pada diskusi Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/1/2024). (Foto : TPN)
Jakarta – Harianindonesia.id :
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen memberantas korupsi dengan meminimalisir rangkap jabatan pada pejabat hingga memiskinkan para koruptor.
Komitmen itu disampaikan Ganjar dalam diskusi Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Awalnya, Ganjar didampingi cawapres Mahfud MD memaparkan sejumlah pointers berisi langkah konkret memberantas korupsi. Salah satunya memastikan regulasi negara memberikan efek jera bagi koruptor.
“Regulasi yang punya efek jera ini benar-benar akan didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi konflik itu,” kata Ganjar di atas panggung.
Adapun konflik kepentingan yang dijelaskan Ganjar terdiri dari tiga fokus utama. Di antaranya menegakkan kode etik di semua instansi, awasi kekayaan tak sesuai LHKPN, dan meminimalisir rangkap jabatan.
“Dan tentu saja pendekatan kode etik lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan,” tuturnya.
Dalam menjalankan tiga poin tersebut, Ganjar juga ingin melibatkan peran serta masyarakat terkait pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lewat aplikasi LaporPres.
Tak sampai situ, Ganjar pun menegaskan komitmennya untuk memiskinkan koruptor dengan dua cara penting. Yakni pengenaan tambahan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Jika koruptor tak juga jera setelah melalui proses-proses tersebut, Ganjar-Mahfud tegas akan menahan napi tindak pidana korupsi di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).
“Lalu kalau itu tidak jera, maka efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira nusakambangan menjadi tempat terbaik,” tegas Ganjar.
Melalui Teladan
Ganjar menambahkan melalui teladan dari pimpinan tertinggi yakni Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar-Mahfud akan menonjolkan kepemimpian yang bersih dengan segudang pengalaman di pemerintahan.
“Pemberantasan korupsi ternyata paling gampang adalah teladan dari pemimpin tertinggi. Praktek itu kami berdua pernah punya pengalaman,” kata Ganjar didampingi Mahfud.
Adapun pengalaman tersebut telah didapatkan keduanya dalam jabatan terakhir. Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode dan Mahfud sebagai Menkopolhukam.
Sebagai Gubernur Jateng, Ganjar menegaskan pengalamannya dalam memberantas pungutan liar (pungli), peniadaan setoran, hingga pencegahan jual beli jabatan dengan pengawasan ketat dan komitmen melindungi pelapor.
“Pak Mahfud punya pengalaman ketika kemudian beberapa kasus tidak terungkap, beliau announce ke publik. Itu strong leadership yang mesti kita contohkan,” kata Ganjar.
Ganjar-Mahfud meyakini bahwa komitmen awal pemberantasan korupsi dimulai dari pimpinan tertinggi penyelenggara negara, yakni Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya kira kalau komitmen itu ada dan dari pemimpin tertinggi, rasanya itu akan lebih cepat dan lebih baik,” pungkasnya.
Penguatan Lembaga Penegak Hukum
Ganjar melanjutkan bahwa dirinya bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD juga mempunyai komitmen untuk menguatkan semua lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan harapan, bisa menekan angka praktik korupsi di tanah air.
“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan koordinasi di antara kelembagaan yang ada,” kata Ganjar.
Langkah pertama, kata Ganjar, yaitu kewenangan penuh untuk mengembalikan independensi KPK. Dengan begitu, KPK bisa tegak lurus menjaga marwahnya dalam menangani suatu kasus tanpa adanya intervensi dari siapapun.
“Ketika KPK independen, maka menjaga independen dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tegas Ganjar.
Langkah berikutnya, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum juga bisa melakukan proses transpransi kepada masyarakat saat menangani suatu proses hukum.
“Kejaksaan, Kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses-proses untuk masyarakat, untuk penegakan hukum bebas dari intimidasi,” urai Ganjar.
Lebih lanjut, Capres berambut putih ini sepakat perlu adanya langkah untuk penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia bilang hal tersebut pernah dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu.
“Kami di ruangan ini pernah bersama-sama DPRD mendapatkan penghargaan, ketika macet ternyata gampang kuncinya. Undang untuk ngisi, dan selesai semuanya,” ucapnya.
“Penguatan LHKPN itu didorong dengan sistem Whistleblowing dari masyarakat yanh dijamin kerahasiaannya, tentu dengan anomim dan betul-betul terjadi,” jelas Ganjar.
Maka dari itulah, Ganjar menyatakan pola-pola tersebut lah yang akan dijalankannya bersama Mahfud MD saat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden nanti.
“Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, pencegahan kita lakukan, melibatkan pemerintahan dan KPK, dunia usaha dan dunia pendidikan adalah cara yang bagus,” pungkas Ganjar.
Digitalisasi Sistem Keuangan
Terakhir, Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai pentingnya mendorong digitalisasi sistem keuangan, sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Menurut Ganjar dengan cara digitalisasi penghematan bisa dilakukan, lantaran transaksi tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.
“Kalau tidak salah 100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujarnya.
Dan tentu saja, lanjut Ganjar, transparansi anggaran dan harus jelas asal-usulnya, serta anggaran yang harus benar-benar sampai kepada pelaksana juga harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.
Itulah yang menurut Ganjar, sebagai dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, pemimpin memberantas korupsi secara langsung.
“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.
Ditambahkan Ganjar, Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang bebas dari intimidasi. (*)
Awaluddin Awe
