DEPOK – Kasus pembobolan brangkas kembali terulang di Mall ITC Depok, kasus seperti ini sudah sering terjadi di ITC Depok. Sayangnya, pihak pengelola ITC Depok enggan bertanggung jawab bahkan terkesan cuci tangan atas kasus seperti ini. Pihak Polresta Depok juga seakan malas bertindak atas laporan ini.
Pemilik Toko HP Family Cell yang juga tenant ITC Depok, Roy Simanjuntak menceritakan, dirinya baru mengetahui tokonya dibobol pada Jum’at, 21 juli 2017 lalu sekitar pukul 10.18 WIB di ITC Depok Lantai 3 Blok A no. 43A dan 43. Hal itu diketahui pertama kali oleh pegawai tokonya yang bernama Mutki saat hendak membuka toko.
“Tiba-tiba dia kaget saat melihat brangkasnya telah dibongkar oleh orang yang tidak dketahui siapa pelakunya, dan Murki langsung menelfon saya untuk meberitahukan bahwa brangkasnya telah dibobol dan semua barang sudah hilang,” beber Roy kepada wartawan Kamis (30/11) di Depok.
Roy mengatakan, usai mendapatkan laporan tersebut dirinya langsung melaporkan kejadian ini ke pihak security dan pengelola Gedung ITC Depok, namun pihak pengelola seolah cuci tangan atas kasus ini. Padahal, keamanan tenant menjadi salah satu tanggung jawab pengelola.
“Pihak ITC Depok nggak bertanggung jawab sama sekali atas kerugian yang saya alami,” keluhnya.
Padahal, menurut Roy, atas kejadian tersebut, dirinya telah kehilangan barang berharga sekitar 40 unit HP bekas dari berbagai merek, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 75 juta.
Kemudian, lanjut Roy, dirinya juga langsung melaporkan kasus ini ke Polresta Depok. Namun dia kecewa lantaran pihak kepolisian juga hingga hari ini tidak mampu memberikan progress yang berarti atas laporannya tersebut. Karena, laporan yang diregister dalam surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPL-P/1974/K/VII/2017/PMJ/ Resta Depok, tertanggal 21 juli 2017 yang ditandatangani Kanit 2 SPKT, Iptu Guguh Triwahono, hingga kini tidak ada perkembangan atau penjelasan dalam laporannya.
“Saya merasa kecewa terhadap pihak Polresta Depok dalam menjalankan kasus ini, bahkan tidak serius dalam menangani laporan atau pengaduan masyarakat (Dumas),” tandasnya.
(Ceko/Rizki)
